Satgas Sebut PPKM di Jawa dan Bali Belum Mampu Tekan Penyebaran COVID-19 azia masker dalam rangka menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. ANTARA/HO-Bagian Prokompim Setda Banyumas

MerahPutih.com - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum mampu menekan COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, jika melihat lebih spesifik pada perkembangan zonasi risiko di Pulau Jawa dan Bali, maka terdapat perkembangan ke arah yang tidak diharapkan selama 4 pekan terakhir.

Baca Juga

PPKM Diperpanjang, Tempat Perbelanjaan-Restoran Wajib Tutup Jam 20.00 Malam

Tren perkembangan zonasi risiko di Pulau Jawa dan Bali ini sempat mengalami penurunan zonasi merah pada tanggal 3 Januari 2021.

"Yaitu dari 41 kabupaten/kota menjadi 32 kabupaten/kota,” kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (21/1).

Namun kemudian, lanjut Wiku, angka kabupaten/kota yang berada di zonasi merah meningkat menjadi 52 kabupaten/kota. Ini berarti, hampir setengah zona merah di Indonesia berasal dari kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

"Sampai saat ini, ada 108 kabupaten/kota yang berada di zona merah di Indonesia,” ujar Wiku.

Bila dilihat dari 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM, Wiku mengatakan per 17 Januari 2021, terdapat 49 kabupaten/kota yang berada di zona merah.

Lalu, ada 30 kabupaten/kota dengan zona oranye dan 4 kabupaten/kota di zona kuning. Angka ini meningkat jumlahnya pada zona merah dan oranye dibandingkan pekan sebelumnya.

Hal ini menandakan bahwa kebijakan intervensi PPKM yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali yang sudah berlangsung selama satu minggu masih harus terus dioptimalkan.

“Ini baru satu minggu pelaksanaan, dampak dari intervensi baru akan terlihat pada minggu ketiga intervensi dilakukan,” terang Wiku Adisasmito.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Graha BNPB Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA/Tangkapan layar Youtube BNPB/pri. (ANTARA/Tangkapan layar Youtube BNPB)
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Graha BNPB Jakarta, Selasa (19/1/2021). ANTARA/Tangkapan layar Youtube BNPB/pri. (ANTARA/Tangkapan layar Youtube BNPB)

Menurutnya kondisi ini masih dapat diperbaiki secara lebih efektif, apabila PPKM dilaksanakan dengan disiplin dan serius.

Apabila tidak, maka pemerintah akan terus memperpanjang PPKM agar menjadi efektif sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

Menurut Wiku, PPKM baru akan menunjukkan dampak jika sudah tiga pekan diterapkan.

"Dampak dari intervensi yang dilakukan baru akan muncul pada minggu ke-3 pelaksanaan intervensi tersebut," kata Wiku.

Dengan hitungan tersebut, kata Wiku, perlu waktu yang lebih panjang untuk menerapkan pembatasan.

Namun demikian, perpanjangan masa pembatasan juga harus diikuti dengan kedisiplinan dan keseriusan masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Wiku mengatakan, hasil dari evaluasi penerapan PPKM selama sepekan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab masyarakat dalam beradaptasi dengan situasi pandemi.

Apabila semua belum mampu belajar dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, maka seperti yang tampak pada grafik, penurunan kasus hanya akan terjadi sesaat.

"Dan hal ini akan terjadi lagi setelah pembatasan kegiatan berakhir," ujar Wiku.

Untuk diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali. Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari, terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1).

Airlangga mengatakan, pembatasan ini tetap diberlakukan di 7 provinsi. Ketujuhnya yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Knu)

Baca Juga

Selama PPKM di Jakarta, Klaster Keluarga Meningkat 44 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi
Indonesia
Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewanti-wanti jangan sampai perlakuan diskriminatif atas nama agama justru muncul dari Kemenag.

H-2 Natal, Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Tak Sampai 200 Orang
Indonesia
H-2 Natal, Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Tak Sampai 200 Orang

Aturan baru terkait surat sehat bebas COVID-19 dengan melakukan tes swab, rapid test, dan rapid test antigen membuat penumpang di bandara harus berfikir lagi untuk mudik.

KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda
Indonesia
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda

Dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat.

Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Perkembangan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan,

Anies Kembali Ngantor di Balai Kota
Indonesia
Anies Kembali Ngantor di Balai Kota

saat ini orang nomor satu di Jakarta itu sudah bersama keluarga di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Pusat usai dinyatakan negatif virus corona.

Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Ahli digital forensik Polri, Kompol Heri Priyanto mengungkapkan, setidaknya ada 3.123 dokumen video yang ditemukan dari barang bukti hard disk. Tapi, hanya 21 video yang berkaitan dengan perkara penghapusan red notice.

Jokowi Pastikan Pilkada Serentak Ditunda Akhir Tahun
Indonesia
Jokowi Pastikan Pilkada Serentak Ditunda Akhir Tahun

Keputusan tertuang dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq
Indonesia
Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq

Potensi aksi massa dampak dari resistensi penegakkan hukum kemungkinan ada

Berhenti Sejak Maret, KA Bandara Internasional Adi Soemarmo Kembali Beroperasi
Indonesia
Berhenti Sejak Maret, KA Bandara Internasional Adi Soemarmo Kembali Beroperasi

Sebelumnya, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menghentikan operasional KA Bandara tersebut sejak Maret 2020 lalu lantaran adanya pandemi COVID-19.

Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban

Petugas memastikan para jamaah mematuhi protokol kesehatan di tengah ancaman COVID-19.