Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19 Test COVID-19. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Keberadaan posko dalam menjaga kepatuhan protokol kesehatan dan mengendalikan kasus aktif sangat penting. Padahal, kepatuhan protokol kesehatan harusnya dapat selalu ditingkatkan dan dipantau melalui posko tingkat desa atau kelurahan.

Saat ini, terlihat, lemahnya posko dalam memantau penerapan protokol kesehatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kasus terkonfirmasi positif di lima provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Baca Juga:

Ini Dia Panduan Salat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19

Lima provinsi itu dalam empat pekan terakhir mengalami kenaikan kasus aktif dengan angka yang konsisten di angka dua hingga delapan persen pada jangka waktu tersebut.

"Lima provinsi ini menjadi perhatian karena tidak hanya kasus aktifnya yang mengalami tren kenaikan, namun juga angkanya melebihi persentase kasus aktif nasional," katanya.

Dari data yang diterima Satgas, kelima provinsi ini memiliki jumlah posko yang tak proporsional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Aceh bisa membentuk posko dengan jumlah yang besar sesuai jumlah desa dan kelurahan.

Oleh karena itu pemerintah daerah diminta segera membentuk posko sesuai landasan hukumnya dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. (Foto: Antara)
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. (Foto: Antara)

"Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam seluruh prosesnya, dari mulai pembentukan posko, pelaksanaan fungsi posko dan juga menjaga protokol kesehatan agar kenaikan kasus aktif seperti ini bisa cepat diatasi," kata Wiku.

Data Satgas sampai tanggal 6/7, jumlah terkonfirmasi positif 1.697.305, sembuh 1.552.532, meninggal 46.496. Sementara itu, tercatat sudah 12,995,710 vaksinasi tahap 1 dan 8,317,944 vaksinasi tahap 2. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Tsunami COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Mau Jokowi Tiga Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Mau Jokowi Tiga Periode

Tidak ditemukan pernyataan Arief bahwa Prabowo ingin Jokowi mengemban masa jabatan presiden selama tiga periode karena melihat dan merasakan kerjanya yang oke.

Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko
Indonesia
Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko

Sambodo belum bisa menjelaskan secara rinci tujuan dari belasan orang yang ditangkap ini

Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR
Indonesia
Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 sd 23 April 2021.

Menkominfo Temukan 177 Hoaks Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkominfo Temukan 177 Hoaks Vaksin COVID-19

Infodemi semakin marak di tengah informasi publik

Ruas Tol Sepanjang 3 Kilometer di Bogor Siap Beroperasi
Indonesia
Ruas Tol Sepanjang 3 Kilometer di Bogor Siap Beroperasi

Ruas Tol BORR Seksi IIIA atau Ruas Simpang Yasmin - Kayu Manis menghabiskan dana Rp2,05 triliun

300 PNS Pemkot Jakpus Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
300 PNS Pemkot Jakpus Disuntik Vaksin COVID-19

Jakarta Pusat melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi pejabat pegawai negeri sipil (PNS) eselon II, III, dan IV.

Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga
Indonesia
Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga

Polisi tengah memburu otak pelaku yang mengerahkan sekelompok preman untuk mengintimidasi warga terkait sengketa lahan di kawasan Bungur Besar no 50, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris
Indonesia
Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris

Lembaga kajian demokrasi Public Virtue meminta pihak pemerintah dan DPR agar melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik maupun peraturan perundang-undangan.

Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung
Indonesia
Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung

Polisi menangani dua kasus yang melibatkan Djoko Tjandra

Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

Ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).