Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/3). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti mengakui menerima uang senilai Rp 508 juta dari kolega separtainya, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

Hal ini diungkapkan Suyuti saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Batubara dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga

Legislator PDIP Ihsan Yunus Absen Bersaksi di Sidang Juliari

Suyuti mengaku mendapat uang itu dari Kukuh Ariwibowo, tenaga ahli Mensos Juliari bidang komunikasi. Uang itu diterima Suyuti dalam bentuk dollar Singapura senilai SGD 48 ribu.

"Saya dipanggil mas Kukuh, mas sini mas, di sekitaran situ aja. Ini mas untuk membantu kegiatan DPC dan PAC," kata Suyuti menirukan ucapan Kukuh di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6).

Menurut Suyuti, uang itu diterimanya di Grand Candi Hotel. Saat itu, jajaran Kemensos sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

"Saat ada pertemuan dengan tenaga-tenaga Program Keluarga Harapan (PKH) di Grand Candi Hotel, yang serahkan Mas Kukuh," ujarnya.

JPU KPK menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6) (Desca Lidya Natalia)
JPU KPK menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6) (Desca Lidya Natalia)

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Suyuti mengakui uang yang diterimanya itu ditunjukkan ke para pengurus DPC PDIP Kendal. Dia menyatakan uang itu digunakan untuk pemenangan Pilkada.

"Untuk membantu pemenangan Pilkada," imbuh Suyuti.

Meski demikian, Suyuti menyatakan uang yang diterima tersebut telah dikembalikan ke KPK. Wakil Ketua DPRD Kendal ini menyebut, uang itu baru diketahui berkaitan dengan fee bansos setelah diperiksa KPK.

"Setelah kejadian ini, kami dipanggil kami kaget juga. Saya nggak merasa bersalah saat itu, karena diterangkan ini uang ini (fee bansos)," kata Suyuti.

Diketahui, Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap. Uang tersebut diperoleh dari penyedia barang untuk pengadaan paket bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu dilakukan pada Mei-Desember 2020.

Juliari disebut menerima uang suap secara bertahap. Uang sebesar Rp 1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Uang tersebut diterima pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Kemudian uang sebesar Rp 1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari selain itu diduga juga menerima Rp 29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. (Pon)

Baca Juga

Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat.

Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah daerah mempersiapkan secara optimal tenaga vaksinator dan manajemen pelaksanaan vaksin di lapangan.

Pemudik Jabodetabek Terjaring Razia di Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Pemudik Jabodetabek Terjaring Razia di Terminal Tirtonadi Solo

Ratusan pemudik libur Natal dan Tahun Baru dari wilayah Jabodetabek yang tiba di Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, terjaring razia petugas.

Kemenag Pastikan LAZ ABA Ilegal
Indonesia
Kemenag Pastikan LAZ ABA Ilegal

Modus ini terungkap oleh polisi dan Kemenag saat itu bersama BNPT dan pihak terkait lainnya melakukan monitoring dan evaluasi

Saung Angklung Udjo dan Tempat Wisata Lainnya di Kota Bandung Boleh Beroperasi
Indonesia
Saung Angklung Udjo dan Tempat Wisata Lainnya di Kota Bandung Boleh Beroperasi

Saung Angklung Udjo yang sudah lama terdampak pagebluk. Pusat seni angklung yang sudah sohor ke dunia internasional itu kini sudah boleh beroperasi.

Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari
Indonesia
Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari

Nadiem Makarim bertandang ke kantor Nahdlatul Ulama (NU) di tengah kontroversi "hilangnya" nama tokoh NU KH Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor
Indonesia
Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor

Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tahun 2021.

Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat
Indonesia
Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19.

DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan
Indonesia
DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan

Pemerintah diminta membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan domestik.

Media Online Malaysia kini didenda Rp1,7 Miliar, Anwar Ibrahim Prihatin
Dunia
Media Online Malaysia kini didenda Rp1,7 Miliar, Anwar Ibrahim Prihatin

Pemimpin Oposisi Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinannya atas denda yang sangat tinggi yang dijatuhkan pada media online tersebut.