Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar JPU KPK menghadirkan 4 orang saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos) M Syafii Nasution menyebut Legislator PDIP Ihsan Yunus mendapatkan proyek penanganan COVID19 di Kementerian Sosial senilai Rp 54,43 miliar.

Hal itu disampaikan Syafii saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap pengadaan (Bansos) COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6).

Baca Juga

Para Vendor Bansos Ngaku Setor Uang ke Anak Buah Juliari

Ihwal paket sebesar Rp 54,43 miliar itu mengemuka saat jaksa penuntut umum pada KPK mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Syafii Nasution.

"Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 6 saudara mengatakan 'Selanjutnya saudara Ihsan Yunus mendapatkan total paket sebesar Rp 54.430.150.000 yang terdiri dari paket-paket sebagai berikut sebagaimana dalam tabel nomor 1 nama paket pengadaan bantuan penanganan COVID-19 PT DS Solution', apa keterangan ini betul?" tanya JPU KPK, Ikhsan Fernandi kepada Syafii yang duduk di kursi saksi.

"Betul," jawab Syafii.

Dalam persidangan, jaksa juga membacakan BAP Syafii yang menerangkan paket-paket yang berasal dari kuota milik Ihsan Yunus. Berikut paket-paket yang totalnya Rp 23 miliar tersebut :

1. Paket sembako 5.000 paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp 1 miliar.

2. Paket sembako 10 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp 2 miliar.

3. Paket sembako 45 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp 9 miliar

4. Paket sembako 55 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp 11 miliar

Sidang kasus korupsi Bansos COVID-19 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Sidang kasus korupsi Bansos COVID-19 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Diakui Syafii, secara teknis paket-paket pekerjaan milik Ihsan kemudian dikerjakan staf atau operator yang mengurus paket-paket pengadaan milik Ihsan di Kemensos. Staf tersebut yakni Agustri Yogasmara alias Yogas dan Iman Ikram yang merupakan adik kandung Ihsan Yunus.

"Seluruh paket diurus Yogas dan Iman Ikram ya? Betul ya?" cecar jaksa.

"Iya," jawab Syafii.

Sebelumnya eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso mengakui jika Yogas dan Iman Ikram merupakan operator lapangan Legislator PDIP Ihsan Yunus terkait paket pengadaan bansos sembako untuk penanganan COVID-19.

Hal itu diungkapkan Matheus saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Bansos COVID-19 untuk terdakwa bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/6).

Matheus tak membantah Ihsan Yunus yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII mendapatkan jatah kuota bansos sebanyak 400 ribu paket. Ia mengamini keterangannya dalam BAP setelah dikonfirmasi jaksa penuntut umum pada KPK.

"Selanjutnya 400 ribu paket adalah milik saudara Ihsan Yunus anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDIP. Selanjutnya di lapangan saudara Yogas dan Iman Ikram yang bertindak sebagai operator yang melaksanakan pembagian paket perusahaan vendor serta penarikan uang fee dari vendor-vendor perusahaan pelaksanaan kepada saudara Ihsan Yunus?," kata Jaksa kepada Matheus.

"Betul pak," jawab Matheus. (Pon)

Baca Juga

Jaksa Ungkap Kode Suap Anak Buah Juliari: '1 Meter' dan '90 Centimeter'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Nemangkawi Tangkap Anggota KKB Litiron Weya
Indonesia
Satgas Nemangkawi Tangkap Anggota KKB Litiron Weya

Satuan Tugas (satgas) Nemangkawi menangkap Litiron Weya (LW), salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). LW diduga penembak Letda Inf Amran Blegur, di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat
Indonesia
SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat," katanya

Jawa Barat Butuh 72 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Jawa Barat Butuh 72 Juta Vaksin COVID-19

Pemerintah membeli vaksin untuk 9,1 juta warga Indonesia pada November hingga Desember 2020.

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menyita 17 kapal dari tersangka Heru Hidayat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (Asabri).

Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Kategori Kritis Capai 637 Ribu Hektare
Indonesia
Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Kategori Kritis Capai 637 Ribu Hektare

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melaporkan kerusakan ekosistem mangrove Indonesia kategori kritis mencapai 637.000 hektare.

Sore Ini Anies Lantik Marullah Matali Sebagai Sekda DKI
Indonesia
Sore Ini Anies Lantik Marullah Matali Sebagai Sekda DKI

Dalam tes tertulis dan skor penulisan makalah, Marullah meraih skor tertinggi dari 9 kandidat

Politisi PAN Desak Anies Tidak Paksakan PTM di Bulan Juli
Indonesia
Politisi PAN Desak Anies Tidak Paksakan PTM di Bulan Juli

Para siswa dan orang tua murid untuk memahami kondisi sekarang ini yang mana kasus corona sangat mencemaskan.

Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308
Indonesia
Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308

Kasus aktif COVID-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 160.524 orang

Wakapolri Perintahkan Anak Buahnya Datangi Rumah Warga Sosialiasi Bahaya COVID-19
Indonesia
Wakapolri Perintahkan Anak Buahnya Datangi Rumah Warga Sosialiasi Bahaya COVID-19

Dia menjelaskan kembali kalau virus corona tidak mengenal siapa saja. Semua golongan bisa terpapar.

DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja

Khusus PKS dan Demokrat kami terima kasih sikapnya tolak UU Cipta Kerja. Mari PKS dan Demokrat bersama-sama kaum pekerja.