Roy Suryo Segera Diadili Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (kanan) saat menuju rutan usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/8/2022). (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kasus dugaan penodaan agama yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Roy Suryo, segera masuk pengadilan.

Penyidik Polda Metro Jaya hari Senin (15/8) ini akan melimpahkan berkas dari tersangka Roy Suryo ke Kejaksaan.

Baca Juga:

Polda Metro Resmi Tahan Roy Suryo

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menganggap berkasnya lengkap.

"Berkasnya sudah lengkap, sudah jadi. Kami akan kirim ke Kejaksaan," ujar Zulpan, Senin (15/8).

Menurut dia, setelah Jaksa menilai berkas telah lengkap, Kepolisian akan menyerahkan Roy Suryo kepada Kejaksaan untuk mengikuti persidangan.

Namun, jika dianggap belum lengkap, berkas mantan politikus Partai Demokrat itu akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali oleh penyidik.

"Pemberkasan sudah jadi tinggal kita kirim ke Kejaksaan. Kalau (dari) Kejaksaan dinyatakan lengkap sudah P21, baru kita lakukan tahap 2," katanya.

Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo mulai Jumat (5/8) malam atas unggahan meme bernada ujaran kebencian. Roy Suryo menjalani penahanan selama 20 hari kedepan di sel Mapolda Metro Jaya. (Knu)

Baca Juga:

Roy Suryo Diperiksa Kembali dalam Kasus Dugaan Penodaan Agama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PLN Siapkan 3 Lapis Pasokan Listrik Sukseskan MotoGP
Indonesia
PLN Siapkan 3 Lapis Pasokan Listrik Sukseskan MotoGP

Sebanyak 14 UPS dengan daya total sebesar 2,4 megawatt ampere didatangkan dari Bima, Sumbawa, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Prabowo Nyapres Lagi, PKS Pilih Usung Tokoh Sendiri
Indonesia
Prabowo Nyapres Lagi, PKS Pilih Usung Tokoh Sendiri

PKS buka suara menanggapi kabar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal maju kembali sebagai capres di Pilpres 2024.

Mentan Sampaikan PMK Tersebar di 15 Provinsi pada 3,9 Juta Ekor Ternak
Indonesia
Mentan Sampaikan PMK Tersebar di 15 Provinsi pada 3,9 Juta Ekor Ternak

Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak terus meluas di Indonesia.

Jadwal Vaksinasi di QBIG BSD City dan MaxxBox Lippo Village
Indonesia
Jadwal Vaksinasi di QBIG BSD City dan MaxxBox Lippo Village

QBIG BSD City dan MaxxBox Lippo Village mengadakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat Tangerang.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015
Indonesia
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Andi diketahui pertama dan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 5 Januari 2015 atau tujuh tahun lalu. Saat itu Andi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Tiga Siswa Terpapar COVID-19, SMPN 85 Jaksel Di-lockdown 10 Hari
Indonesia
Tiga Siswa Terpapar COVID-19, SMPN 85 Jaksel Di-lockdown 10 Hari

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 85 Jakarta Selatan terpaksa harus ditutup lantaran ada tiga siswa yang terkonfirmasi terpapar COVID-19.

Mensos dan Menkes Diperintahkan Tangani Pengungsi di Papua
Indonesia
Mensos dan Menkes Diperintahkan Tangani Pengungsi di Papua

Wapres memenegaskan, situasi papua sudah aman, terkendali dan kondusif.

Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng
Indonesia
Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng

Kota Solo menjadi daerah yang capaian vaksinasi boosternya mencapai 57,42 persen, kemudian disusul Kota Semarang 50,14 persen, dan Kota Magelang 45,42 persen.

Motif 'Joker' Jepang Serang Puluhan Penumpang Kereta
Indonesia
Motif 'Joker' Jepang Serang Puluhan Penumpang Kereta

Pelaku berusia 24 tahun itu mengaku memang ingin membunuh orang dan dijatuhi hukuman mati.

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah Kembali Menguat
Indonesia
Pemekaran Provinsi Jawa Tengah Kembali Menguat

Dalam mendirikan provinsi baru nanti kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Namun, jika pemekaran tidak bisa mensejahterakan rakyat tidak perlu.