Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah Peretasan data.(Foto: Antara)

MerahPutih.com- Aksi peretasan dan pengambilan data secara tidak sah, yang dimiliki lembaga negara atau perusahaan BUMN dan swasta di Indonesia tidak ada hentinya.

Beberapa kasus yang mencuat ke publik di antaranya, data peserta BPJS, data E-hac, data KPAI bahkan data pribadi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Yang terbaru adalah kebobolannya situs BSSN dan bocornya data anggota Polri.

Baca Juga:

Marak Kasus Kebocoran Data Pribadi, CISSReC: Kan Ngeri Tiba-Tiba Didatangi Densus

Dalam kasus data anggota polri, 28 ribu data polisi dibagikan di Raidforum yang mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, dan email. Ini semua dilakukan dengan serangan siber.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menekankan, perlunya peningkatan perhatian para pimpinan lembaga. Khususnya terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran.

"Yang lebih penting juga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan umum tentang siber yang kuat, tentunya dalam koridor peraturan dan perundang-undangan," katanya kepada wartawan, Minggu (21/11).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, peretasan yang terjadi menandakan kondisi ketahanan dan keamanan siber (KKS) sangat lemah. Pekerjaan rumah (PR) ini harus dikelola dari hulu hingga hilir. Pekerjaan hulu tentunya ada pada peraturan dan perundangan-undangan.

"Dunia maya kita perlu diatur agar tidak menjadi rimba belantara. Hingga saat ini baru UU ITE yang mengatur ranah siber kita," ungkap Sukamta.

Internet. (Foto: Antara)
Caption

Doktor lulusan Inggris ini menggambarkan peran penting legislasi dalam penguatan siber dari hulu. Namun, dasar hukum BSSN adalah Perpres No. 53 tahun 2017 jo. No. 28 tahun 2021 tidak cukup.

Ia menyebut, BSSN harus diperkuat dengan sebuah undang-undang, karena BSSN diharuskan mengoordinasikan semua fungsi KKS di lembaga-lembaga publik secara nasional.

"Jangan sampai ada ego sektoral di sini, karena bisa menghambat dan memperlambat semuanya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Data Polri Diretas, Penyelesaian RUU PDP Makin Mendesak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebelum Ditangkap, Nia Ramadhani Asyik Nyabu di Kediamannya
Indonesia
Sebelum Ditangkap, Nia Ramadhani Asyik Nyabu di Kediamannya

"Iya terakhir kali menggunakan itu pagi sebelum kita tangkap," ucap Panji kepada wartawan, Jumat (9/7).

DPR Lakukan Verifikasi Faktual ke Rumah Andika Perkasa di Jaksel
Indonesia
DPR Lakukan Verifikasi Faktual ke Rumah Andika Perkasa di Jaksel

Tidak semua anggota Komisi I DPR ikut dalam kunjungan tersebut yaitu hanya dua orang per-fraksi karena disebabkan masih kondisi pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Sudah Diedarkan
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Sudah Diedarkan

ntuk tiap uang pecahan baru yang dikeluarkan, Bank Indonesia akan mengeluarkan pernyataan resmi di media massa dan website www.bi.go.id.

Waspadai Sejumlah Tempat saat Ramadan Yang Bisa Jadi Penularan COVID-19
Indonesia
Waspadai Sejumlah Tempat saat Ramadan Yang Bisa Jadi Penularan COVID-19

Tren kasus positif COVID-19, terutama sejak minggu ketiga Januari sampai awal April 2021 sempat mengalami penurunan.

Elektoral Partai Politik Tergantung Peta Koalisi Pilpres
Indonesia
Elektoral Partai Politik Tergantung Peta Koalisi Pilpres

Berbagai kritik dan protes yang dilancarkan oposisi dengan memanfaatkan sentimen di tengah masyarakat dan demonstrasi, tampaknya tidak berhasil menggoyahkan posisi Pemerintah.

Pertamina Evakuasi Warga dan Masih Lakukan Pemadaman Kilang Balongan
Indonesia
Pertamina Evakuasi Warga dan Masih Lakukan Pemadaman Kilang Balongan

Ifki mengungkapkan hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui.

Densus 88 Bekuk Terduga Teroris di Tiga Kabupaten di Soloraya
Indonesia
Densus 88 Bekuk Terduga Teroris di Tiga Kabupaten di Soloraya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap sejumlah terduga terorisme di wilayah Soloraya, Kamis-Jumat (12-14/8). Mereka ditangkap di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo.

Pasca Aksi Teror, Kapolri Minta Umat Kristiani Tak Khawatir Beribadah
Indonesia
Pasca Aksi Teror, Kapolri Minta Umat Kristiani Tak Khawatir Beribadah

umat Katolik dan Kristiani yang akan melaksanakan rangkaian ibadah. Silakan melaksanakan ibadah dengan tenang dan lancar," pesannya.

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat
Indonesia
Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi

Hari Pertama Lebaran, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Jadi 7.585 Pasien
Indonesia
Hari Pertama Lebaran, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Jadi 7.585 Pasien

Jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 194 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 7.585 orang yang masih dirawat/isolasi.