Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 22 November 2021
Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah

Peretasan data.(Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Aksi peretasan dan pengambilan data secara tidak sah, yang dimiliki lembaga negara atau perusahaan BUMN dan swasta di Indonesia tidak ada hentinya.

Beberapa kasus yang mencuat ke publik di antaranya, data peserta BPJS, data E-hac, data KPAI bahkan data pribadi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Yang terbaru adalah kebobolannya situs BSSN dan bocornya data anggota Polri.

Baca Juga:

Marak Kasus Kebocoran Data Pribadi, CISSReC: Kan Ngeri Tiba-Tiba Didatangi Densus

Dalam kasus data anggota polri, 28 ribu data polisi dibagikan di Raidforum yang mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, dan email. Ini semua dilakukan dengan serangan siber.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menekankan, perlunya peningkatan perhatian para pimpinan lembaga. Khususnya terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran.

"Yang lebih penting juga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan umum tentang siber yang kuat, tentunya dalam koridor peraturan dan perundang-undangan," katanya kepada wartawan, Minggu (21/11).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, peretasan yang terjadi menandakan kondisi ketahanan dan keamanan siber (KKS) sangat lemah. Pekerjaan rumah (PR) ini harus dikelola dari hulu hingga hilir. Pekerjaan hulu tentunya ada pada peraturan dan perundangan-undangan.

"Dunia maya kita perlu diatur agar tidak menjadi rimba belantara. Hingga saat ini baru UU ITE yang mengatur ranah siber kita," ungkap Sukamta.

Internet. (Foto: Antara)
Caption

Doktor lulusan Inggris ini menggambarkan peran penting legislasi dalam penguatan siber dari hulu. Namun, dasar hukum BSSN adalah Perpres No. 53 tahun 2017 jo. No. 28 tahun 2021 tidak cukup.

Ia menyebut, BSSN harus diperkuat dengan sebuah undang-undang, karena BSSN diharuskan mengoordinasikan semua fungsi KKS di lembaga-lembaga publik secara nasional.

"Jangan sampai ada ego sektoral di sini, karena bisa menghambat dan memperlambat semuanya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Data Polri Diretas, Penyelesaian RUU PDP Makin Mendesak

#Layanan Data #Peretasan #RUU Data Pribadi #Penjualan Data Pribadi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Peretasan Freezer Eropa, Stok Darah Prancis Ikut Terancam
French Blood Establishment (EFS) mengatakan ruang pendingin tempat penyimpanan darah terdampak peretas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Peretasan Freezer Eropa, Stok Darah Prancis Ikut Terancam
Dunia
Peretas Binance Pakai Sasar Teknisi untuk Masukkan Malware dan Bobol Kripto USD 6,3 Miliar
Peretas mengakses sistem mereka melalui kampanye canggih bernuansa multitahap.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Peretas Binance Pakai Sasar Teknisi untuk Masukkan Malware dan Bobol Kripto USD 6,3 Miliar
Dunia
Binance Ungkap Modus Peretasan Kripto Rp 100 Triliun, Pelaku Gunakan Wawancara Kerja Palsu
Binance mengungkap peretasan senilai US$ 6,34 miliar yang diduga melibatkan malware dan wawancara kerja palsu. Simak kronologi serta modus pelaku.
Yusuf Abdillah - Rabu, 04 November 2026
Binance Ungkap Modus Peretasan Kripto Rp 100 Triliun, Pelaku Gunakan Wawancara Kerja Palsu
Dunia
Korea Utara Bantah Dalangi Peretasan Binance, Tuding AS Memprovokasi
DPRK menyebut tuduhan tersebut merupakan ‘upaya jahat’ lainnya dari AS untuk merusak citra publik Pyongyang.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Korea Utara Bantah Dalangi Peretasan Binance, Tuding AS Memprovokasi
Dunia
Binance Kena Hack, Bekukan Aset Senilai USD 6,3 Miliar
Para analis menyebut serangan siber ini sebagai peretasan kripto terbesar sepanjang sejarah.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
Binance Kena Hack, Bekukan Aset Senilai USD 6,3 Miliar
Indonesia
Pemerintah Dorong Pembanguna Pusat Data Nasional 11 Gigawatt Demi Ekonomi Digital
Rencana tersebut turut didukung program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt-peak (GWp).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Dorong Pembanguna Pusat Data Nasional 11 Gigawatt Demi Ekonomi Digital
Tekno
Waspadalah! Korea Selatan Peringatkan Kemungkinan Penggunaan AI dalam Peretasan Bank
Kecerdasan buatan (AI) diduga digunakan dalam serangkaian peretasan yang menyasar sektor keuangan di Korea Selatan.
Yusuf Abdillah - Selasa, 06 Oktober 2026
Waspadalah! Korea Selatan Peringatkan Kemungkinan Penggunaan AI dalam Peretasan Bank
Indonesia
Lembaga Perlindungan Data Pribadi Bekerja Independen, Laporan Langsung ke Presiden
Peraturan presiden tentang pelindungan data pribadi dan peta jalan AI nasional disusun sebagai fondasi tata kelola kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Lembaga Perlindungan Data Pribadi Bekerja Independen, Laporan Langsung ke Presiden
ShowBiz
Jungkook BTS Ditarget Peretas, Incar Aset Senilai Rp 448 Miliar
Antara Agustus 2023 hingga April 2025, kelompok tersebut diduga secara ilegal mengakses situs milik operator seluler murah dan berbagai perusahaan lainnya.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
Jungkook BTS Ditarget Peretas, Incar Aset Senilai Rp 448 Miliar
Indonesia
Soal Transfer Data Pribadi Konsumen ke AS, DPR Minta Perlindungan Warga Diperkuat
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta soroti transfer data pribadi RI-AS. Ia tekankan pentingnya kedaulatan digital dan perlindungan warga negara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Soal Transfer Data Pribadi Konsumen ke AS, DPR Minta Perlindungan Warga Diperkuat
Bagikan