Data Polri Diretas, Penyelesaian RUU PDP Makin Mendesak Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Foto: Jaka/Man/DPR

MerahPutih.com - Kebocoran data server milik Polri yang baru saja dipublikasikan adalah desakan yang kesekian kalinya tentang perlunya penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Hal itu disampaikan oleh Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi I DPR yang terlibat dalam pembasahan RUU PDP dengan pemerintah pada masa sidang lalu.

Baca Juga

Peretas Server Polri Sebar Data Pelanggaran Anggota, Bareskrim Turun Tangan

“Saat ini pembahasan RUU belum diperpanjang, karena masih menunggu perpanjangan masa sidang. Kita harus menunggu sampai terjadi berapa lagi kasus kebocoran data?” kata Irine dalam keterangannya, Jumat (19/11). Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengatakan, regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber adalah dua hal yang saling melengkapi dan idealnya berjalan bersamaan. “Idealnya, dua RUU itu dibahas bersamaan supaya bisa terintegrasi, jangan sampai tumpang tindih atau ada isu yang belum diatur. Keduanya satu paket, yang melibatkan terutama Kemenkominfo, BSSN, dan otoritas PDP.

Keamanan data, kata Irine, adalah salah satu tantangan terbesar era digital. Menurutnya, Indonesia masih jauh dari kondisi perlindungan data digital yang memadai. Ia menambahkan, seandainya dua RUU itu bisa disahkan sekarang pun, masih ada proses panjang supaya bisa diimplementasikan secara baik, mulai dari membangun otoritas PDP yang independen, menyusun panduan teknisnya, hingga penganggarannya. “Ada banyak sekali pekerjaan rumah dalam perlindungan dan keamanan data digital ini. Target utamanya adalah Indonesia bisa memiliki seperangkat regulasi dan regulator yang kompeten sehingga data warga dan institusi negara sungguh terlindungi. Jika terjadi kebocoran pun, bisa segera diambil langkah dan evaluasi yang cepat sesuai standar,” kata Irine.

Baca Juga

Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri

Peretas yang membocorkan data Polri melalui akun Twitter mengklaim dirinya meretas tiga server Polri dan mencantumkan tiga tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri.

Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat e-mail, alamat rumah, pangkat, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota.

Data itu bisa diakses dan diunduh secara bebas. Pakar teknologi mengatakan bahwa data yang diunggah oleh akun @son1x666 adalah data yang valid, bukan data rekayasa. (Pon)

Baca Juga

Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC
Indonesia
Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC

Argo belum berani memastikan penyebab pasti kecelakaan

Media Online Malaysia kini didenda Rp1,7 Miliar, Anwar Ibrahim Prihatin
Dunia
Media Online Malaysia kini didenda Rp1,7 Miliar, Anwar Ibrahim Prihatin

Pemimpin Oposisi Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinannya atas denda yang sangat tinggi yang dijatuhkan pada media online tersebut.

Gencarkan Vaksinasi COVID-19, Kapolda Metro Ingin Jakarta Kembali Sehat
Indonesia
Gencarkan Vaksinasi COVID-19, Kapolda Metro Ingin Jakarta Kembali Sehat

Polda Metro Jaya terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar ibu kota kembali sehat.

Puan Minta Masyarakat Jaga Nyala Api Optimisme di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Puan Minta Masyarakat Jaga Nyala Api Optimisme di Tengah Pandemi COVID-19

Puan mengimbau agar seluruh komponen bangsa tidak saling tuding

Polisi Bakal Tindak Peritel Mainkan Harga Tabung dan Gas Oksigen
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Peritel Mainkan Harga Tabung dan Gas Oksigen

Saat ini pengecer dan toko alat kesehatan sedang kehabisan stok tabung oksigen lantaran oleh lonjakan pembelian tabung oksigen oleh perorangan.

KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM
Indonesia
KPK Sampaikan Masukan Soal Penyaluran BPUM UMKM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Polisi Tetapkan Jerinx Tersangka Kasus Pengancaman
Indonesia
Polisi Tetapkan Jerinx Tersangka Kasus Pengancaman

Jerinx disangkakan melanggar Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 29 juncto Pasal 458 UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pemkot Solo Longgarkan Aturan PPKM Mikro, Anak 5 Tahun Boleh Ngemal
Indonesia
Pemkot Solo Longgarkan Aturan PPKM Mikro, Anak 5 Tahun Boleh Ngemal

"Anak 5 tahun ke atas sekarang boleh masuk mal. Aturan sebelumnya 15 tahun. Mal boleh buka pukul 10.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Pelonggaran aturan ini untuk mengakomodir asosiasi pengusaha mal di Solo dan ritel," ucap dia.

Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin
Indonesia
Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin

Pemilik Bank Panin Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati, untuk mengurus pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Kontrak Swastanisasi Air Segera Berakhir, PAM Jaya Siapkan Tim Transisi
Indonesia
Kontrak Swastanisasi Air Segera Berakhir, PAM Jaya Siapkan Tim Transisi

Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya akan memutus kontrak kerja sama swastanisasi air dengan dua perusahaan swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya pada Januari 2023.