Rekomendasi BPK Cut Loss 6 Saham Dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rugikan Investor BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk melepas saham, baik secara take profit dan cut loss pada pada enam saham yang dimiliki.

Saham tersebut yakni, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk.

Selain itu, BPK meminta agar BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat mekanisme cut loss secara jelas dan tegas. Hal ini agar dapat dijadikan pedoman pengembalian keputusan cut loss ke depannya.

Namun, rekomengasi ini dinilai sebagai intervensi di pasar saham Indonesia. Bahkan, disebut jika instruksi cut loss yang disarankan oleh BPK berpotensi merugikan investor. Padahal, keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar.

Baca Juga:

Kejagung Terus Periksa Saksi Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

"Namun kebijakan tersebut bersifat teknis dan merupakan kewenangan dari direksi dari BPJS. Karena salah satu kiat untuk melokasir resiko adalah dengan meminimalisasi capital loss pada portofolio saham. Yang jadi permasalahan bahwa hal ini dilakukan bukan oleh yang memiliki kewenangannya dala hal ini BPK," ujar Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad dalam keteranganya, Minggu (5/7).

Suparji menyebut rekomendasi cut loss maupun take profit akan berpengaruh terhadap laporan keuangan BPJS. Tetap saja, kata dia, apapun tindakannya maka pejabat BPJS-lah yang berhak untuk memutuskannya.

Sebab kata dia, dampak dari rekomendasi cut loss oleh BPK maka akan berpengaruh pada kondisi pasar bursa di tengah pandemi saat ini. Artinya, saham-saham yang disebut oleh BPK nantinya akan sepi peminat alias investor ragu menanamkan investasi keenam saham tersebut.

"Kondisi ini merugikan bagi trader atau investor termasuk emiten yang disebutkan oleh BPK tersebut," kata Suparji.

Potensi investor takut dalam melakukan investasi, mengingat opini cut loss sejumlah saham tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan pasar.

"Karena itu, harus ada kehati-hatian dalam prosesnya. Agar tidak membuat gaduh di pasar bursa," katanya.

Saham. (Foto: Antara)
Saham. (Foto: Antara)

Mantan Direktur Utama BEI, Hasan Zein Mahmud mengkritisi adanya instruksi BPK untuk melakukan jual rugi (cut loss) ke enam saham yang menjadi portofolio BPJS Ketenagakerjaan.

BPK sebagai lembaga tinggi negara, lanjut ia, seharusnya mandiri dan bebas, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Tapi, menurutnya cut loss dan profit taking adalah terminologi teknis, jadi bila diucapkan oleh BPK akan berkonotasi komando.

Karena menurut Hasan, pelaksanaan cut loss dan take profit akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPJS. Selain itu, bisa langsung mempengaruhi realisasi rugi laba dan akan berdampak pada keuangan negara.

"Apakah BPK bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian atau opportunity profit yang hilang yang diderita BPJS, akibat perintah cut loss atau take profit?" ujar Hasan. (*)

Baca Juga:

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi
Indonesia
Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan Koalisi Perubahan yang digagas bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat memasuki tahap finalisasi.

Pj DKI 1 Persilakan Formula E Jakarta 2023 dan 2024 Dilanjutkan
Indonesia
Pj DKI 1 Persilakan Formula E Jakarta 2023 dan 2024 Dilanjutkan

"Silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan, tidak apa-apa juga. Silakan," kata Heru di gedung DPRD DKI, Rabu (9/11).

Anggota DPR Sebut Anggaran BRIN untuk Riset, bukan Bangun Ruang Tidur
Indonesia
Anggota DPR Sebut Anggaran BRIN untuk Riset, bukan Bangun Ruang Tidur

Menurutnya, anggaran BRIN sebesar itu, seharusnya digunakan untuk kegiatan riset yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata
Indonesia
Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui, sudah sejak lama pendidikan di ibu kota tidak merata. Maka sistem penerimaan siswa baru diubah pada tahun 2019.

KPK Periksa Eks Walkot Bandar Lampung Diduga Titipkan Calon Mahasiswa Masuk Unila
Indonesia
KPK Periksa Eks Walkot Bandar Lampung Diduga Titipkan Calon Mahasiswa Masuk Unila

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Bandar Lampung periode 2010-2015 dan 2016-2021 Herman HN dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila).

[HOAKS atau FAKTA]: Putin Peringatkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Putin Peringatkan Jokowi

Dalam terjemahan aslinya, Presiden Putin tidak ada memberikan peringatan khusus kepada Presiden Joko Widodo

Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022
Indonesia
Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022

Komisi VIII DPR RI memberikan catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang dilaksanakan Kemenag.

[HOAKS atau FAKTA]: Air Laut Pantai Pangandaran Mengering
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Air Laut Pantai Pangandaran Mengering

Sebuah akun TikTok membagikan video dengan klaim air laut surut dan kering di Pangandaran pasca-gempa bumi.

Mantan Bos dan Petinggi ACT Diperiksa Hampir Setiap Hari, Kini Dicecar Soal Penggunaan Dana
Indonesia
Mantan Bos dan Petinggi ACT Diperiksa Hampir Setiap Hari, Kini Dicecar Soal Penggunaan Dana

Bareskrim Polri terus membongkar kasus dugaan penyalahgunaan dana operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR
Indonesia
Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR

RDPU yang digelar Rabu (25/1) tersebut sedianya membahas terkait permasalahan konsumen Meikarta.