Kejagung Terus Periksa Saksi Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. (Foto:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan pada saksi atas dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Teranyar, Kejagung memeriksa eks Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berinisial AS sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (25/2).

Baca Juga:

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

"Saksi AS dimintai keterangan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dikutip Antara, Kamis (25/2).

AS juga pernah satu kali dimintai keterangan dalam kasus ini ketika dia masih menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Penanganan kasus ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Jaksa penyidik telah menggeledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada hari Senin (18/1) dan menyita sejumlah data dan dokumen.

BPJS Ketenagakerjaan. (Foto:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Sementara itu, pemeriksaan saksi-saksi dimulai pada hari Selasa (19/1). Namun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

BPJS Ketenagakerjaan telah berganti jajaran direksi sejak Jumat (19/2) melalui terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 38/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021—2026.

Baca Juga:

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Melonggar, Indikator Pertumbuhan Ekonomi Membaik
Indonesia
PSBB Melonggar, Indikator Pertumbuhan Ekonomi Membaik

Kebijakan pelonggaran PSBB tetap memperhatikan protokol kesehatan yang aman untuk mendukung kinerja yang produktif.

Eks Menristek Sedih Ada Orang Diperiksa Polisi Gegara Guyonan Gus Dur
Indonesia
Eks Menristek Sedih Ada Orang Diperiksa Polisi Gegara Guyonan Gus Dur

Dulu ada buku ‘Mati Ketawa Cara Rusia’. Apakah mau seperti itu?

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya
Indonesia
MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

Omnibus law terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktek pengelolaan ekonomi di Indonesia.

42 Persen Tenaga Kesehatan DKI Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
42 Persen Tenaga Kesehatan DKI Sudah Divaksin COVID-19

Pemprov DKI telah memulai vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan pada Kamis (14/1).

Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika
Indonesia
7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika

Tujuh pelajar asal Papua mendapatkan kesempatan berharga untuk menimba ilmu di tiga universitas di Amerika Serikat.

Tiga Pilar Jaga Proses Vaksinasi Pagi Sampai Sore di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Tiga Pilar Jaga Proses Vaksinasi Pagi Sampai Sore di Pasar Tanah Abang

Para pedagang yang menerima vaksinasi juga akan diawasi supaya tidak menimbulkan kerumunan

Wali Kota Solo Usul Jokowi Beri Penghargaan Nasional Buat Didi Kempot
Indonesia
Wali Kota Solo Usul Jokowi Beri Penghargaan Nasional Buat Didi Kempot

Didi Kempot layak mendapatkan penghargaan tingkat nasional

Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo
Indonesia
Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo

Abu Janda dilaporkan dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Politisi PKS Harap Regulasi Perlindungan Tokoh Agama Segera Dirumuskan
Indonesia
Politisi PKS Harap Regulasi Perlindungan Tokoh Agama Segera Dirumuskan

Para tokoh agama berhak memperoleh perlindungan dari tindakan persekusi, kekerasan fisik maupun nonfisik