Kejagung Terus Periksa Saksi Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. (Foto:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan pada saksi atas dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Teranyar, Kejagung memeriksa eks Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berinisial AS sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (25/2).

Baca Juga:

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

"Saksi AS dimintai keterangan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dikutip Antara, Kamis (25/2).

AS juga pernah satu kali dimintai keterangan dalam kasus ini ketika dia masih menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Penanganan kasus ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Jaksa penyidik telah menggeledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada hari Senin (18/1) dan menyita sejumlah data dan dokumen.

BPJS Ketenagakerjaan. (Foto:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
BPJS Ketenagakerjaan. (Foto:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Sementara itu, pemeriksaan saksi-saksi dimulai pada hari Selasa (19/1). Namun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

BPJS Ketenagakerjaan telah berganti jajaran direksi sejak Jumat (19/2) melalui terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 38/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021—2026.

Baca Juga:

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wisatawan ke Yogyakarta Wajib Bawa Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Wisatawan ke Yogyakarta Wajib Bawa Hasil Rapid Test Antigen

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan seluruh pelaku perjalanan dan wisatawan yang memasuki wilayahnya mengantongi hasil rapid antigen atau tes usap PCR.

TNI AD Jawab Isu Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik
Indonesia
TNI AD Jawab Isu Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik

"Itu kegiatan latihan, kebetulan jaraknya dekat dengan tempat penyekatan arus mudik," kata Tatang ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Jumat (7/5).

Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi
Indonesia
Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi

“Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang, atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas," ungkap Hadi

Mulai Agustus, SIM C Kendaraan Bermotor Dibagi Tiga Jenis
Indonesia
Mulai Agustus, SIM C Kendaraan Bermotor Dibagi Tiga Jenis

Untuk dapat memiliki SIM CII maka SIM CI yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM CI diterbitkan

Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera
Indonesia
Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera

Pada masa Natal dan Tahun Baru, secara total penjualan BBM mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,4 persen

Enam Pengawal Rizieq Tewas, Kapolri Minta Anggota Pakai Rompi Anti Peluru
Indonesia
Enam Pengawal Rizieq Tewas, Kapolri Minta Anggota Pakai Rompi Anti Peluru

Arahan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/873/XII/PAM.3.3/2020

Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali
Indonesia
Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali

Bahkan data per Kamis (17/6), penambahan kasus mencapai 4.144 kasus

Satgas COVID-19: Vaksin Merah Putih Hasil Inovasi Anak Bangsa
Indonesia
Satgas COVID-19: Vaksin Merah Putih Hasil Inovasi Anak Bangsa

Pemerintah menginginkan Vaksin Merah Putih dapat menjadi solusi permasalahan kapasitas vaksin COVID-19 di tingkat nasional

KPK: Konsistensi Kunci Penanganan Aset Bermasalah
Indonesia
KPK: Konsistensi Kunci Penanganan Aset Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa konsistensi merupakan kunci dalam penanganan aset-aset bermasalah.

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

"Terkait dengan pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Herzaky