Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI KPK menetapkan bekas Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus korupsi lahan Muncul, Cipayung, Jakarta Timur, dalam program Rumah DP 0 Rupiah.

Dalam perkara ini, lembaga anti rasuah telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka. Antara lain mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Pinontoan; Direktur PT ABAM, Rudy Hartono Iskandar; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

Baca Juga

KPK Bidik Pihak Lain yang Terlibat dalam Korupsi Lahan DKI

Sarana Jaya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengurusi proyek pembangunan Rumah DP 0 Rupiah. Kala itu dipimpin oleh Yoory Pinontoan.

Yoory diangkat Direktur Utama Sarana Jaya oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Agustus 2016 lalu. Ia dikabarkan merupakan orang kepercayaan Ahok hingga bisa duduki pucuk BUMD di bidang pembangunan itu.

Sebelumnya, pria berkacamata itu menjabat Direktur Pengembangan dan Operasional Pembangunan Sarana Jaya. Karena sukses mengubah budaya kerja yang terlihat dari peningkatan pendapatan perusahaan. Yang pada akhirnya dilirik Ahok.

Di tangan Yoory, Sarana Jaya dibentuk tiga unit baru untuk mendorong roda bisnis perusahaan yakni perencanaan dan pembangunan, layanan pengadaan, dan pemasaran dan pengelolaan aset.

Direktur Utama Nonaktif Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25-3-2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Direktur Utama Nonaktif Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25-3-2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Kerja keras Yoory mengubah wajah Sarana Jaya terhenti sudah dan ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan, telah resmi ditahan pada 27 Mei 2021 lalu atas kasus korupsi pengadaan lahan Munjul dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Sekarang ini, KPK terus mendalami kasus korupsi program andalan Anies saat Kampanye Pilkada DKI 2017 lalu ini dengan memanggil orang-orang yang mengetahui program tersebut.

Kini, KPK mulai memanggil petinggi-petinggi Pemprov DKI, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri. Ia diperiksa sebagai saksi tersangka Direktur PT ABAM, Rudy Hartono Iskandar.

Paling anyar baru baru ini KPK memeriksa Sri Haryati yang pada waktu kasus korupsi lahan Muncul menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

KPK juga menyatakan tak menuntut kemungkinan bakal memanggil Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7) lalu

"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan, sehingga (kasus) menjadi terang benderang," tambahnya.

Adapun kelima tersangka kasus pengdaan lahan Muncul disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Asp)

Baca Juga

KPK Tahan Pengusaha Rudi Hartono Iskandar Tersangka Korupsi Lahan DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

DPRD DKI Jakarta berencana akan menggelar rapat parupurna (Rapur) hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana perhelatan mobil balap Formula E pada Selasa (28/9) besok.

Eks Kabag Yanpeg KPK Meninggal Dunia
Indonesia
Eks Kabag Yanpeg KPK Meninggal Dunia

Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute) berduka. Salah satu anggotanya Nanang Priyono meninggal dunia, Selasa (23/11).

Sandiaga Uno Harap Formula E Sesukses MotoGP Mandalika
Indonesia
Sandiaga Uno Harap Formula E Sesukses MotoGP Mandalika

Balap mobil bertenaga listrik Formula E akan berlangsung di Jakarta, pada Sabtu (4/5) besok.

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha
Indonesia
Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4), hingga batas waktu yang belum ditentukan.

WSBK Pamer Aksi Presiden Jokowi Jajal Sirkut Mandalika
Indonesia
WSBK Pamer Aksi Presiden Jokowi Jajal Sirkut Mandalika

Melalui akun instagramnya, WSBK memamerkan aksi Jokowi memacu Kawasaki W175 di trek sepanjang 4,31 kilometer. Selain itu, WSBK juga memperlihatkan beberapa sudut di Sirkuit Mandalika.

Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Bakal Hadapi Tugas Berat Pimpin IKN Nusantara
Indonesia
Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Bakal Hadapi Tugas Berat Pimpin IKN Nusantara

Beban berat ini terkait ekspektasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tinggi hingga pengelolaan anggaran negara yang besar.

Wagub Jatim Akui Ada Daerah Tidak Lakukan Tracing Sesuai Harapan
Indonesia
Wagub Jatim Akui Ada Daerah Tidak Lakukan Tracing Sesuai Harapan

"Kita dihadapkan pada situasi ratusan dokter meninggal. Meninggal ya, bukan terpapar. Yang terpapar lebih banyak lagi," kata Emil.

Kapan PPKM Dihapus? Begini Jawaban Menko Muhadjir
Indonesia
Kapan PPKM Dihapus? Begini Jawaban Menko Muhadjir

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berpeluang besar menghapus PPKM dalam waktu secepatnya.

Kasus Aktif COVID-19 Tersisa 60.475 Kasus
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Tersisa 60.475 Kasus

Masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster jauh-jauh hari sebelum mudik sebagai syarat untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Golkar Putuskan Usung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024
Indonesia
Golkar Putuskan Usung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

"Kami memutuskan punya capres sendiri, terpilihnya Pak Airlangga sebagai ketua umum," ujar Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia