KPK Bidik Pihak Lain yang Terlibat dalam Korupsi Lahan DKI Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, belum final. KPK masih membidik sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Ini masih berjalan, tentu keterangan saksi yang kami kumpulkan, kelengkapan alat bukti yang sudah disita ini akan menggenapi dan mencukupi apakah ada orang lain yang terlibat apakah menjadi saksi atau tersangka," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).

Baca Juga

KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Namun, Firli enggan memerinci pihak lain yang sedang dibidik oleh KPK dalam kasus ini. Ia hanya menegaskan tidak segan menetapkan tersangka baru meskipun orang itu berasal dari DPRD DKI maupun Pemerintahan Provinsi (Pemprov).

"Kami memang akan mendalami terkait semua pihak yang diduga mengetahui, melihat, mengalami tentang proses penyertaan dana dalam perusahaan darah sarana jaya, apakah di legislatif atau eksekutif," tegas Firli.

Semua orang yang diduga terlibat bakal diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Jika sudah punya bukti yang kuat, lembaga antirasuah bakal langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.

Melalui Tommy dan wakilnya Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut.

Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Perkosaan Anak di Jaksel
Indonesia
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Perkosaan Anak di Jaksel

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/08/K/I/2022/Sek Setiabudi tanggal 6 Januari 2022. Kepolisian pun telah melakukan visum terhadap korban dan memeriksa keterangan korban dan saksi.

Berbagai Fasilitas Bandara Sudah Siap Layani Peserta ASEAN Para Games 2022
Indonesia
Berbagai Fasilitas Bandara Sudah Siap Layani Peserta ASEAN Para Games 2022

Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara transit, untuk kemudian atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan ke Surakarta.

Pemprov Jatim Bagikan 77 Ribu Bendera Jelang 17 Agustus
Indonesia
Pemprov Jatim Bagikan 77 Ribu Bendera Jelang 17 Agustus

Masyarakat diharapkan mendaftar secara daring terlebih dahulu melalui link https://bit.ly/benderaGratisJatim.

Aplikasi MyPertamina Diklaim untuk Mitigasi Kecurangan dan Mencegah Kelangkaan BBM
Indonesia
Aplikasi MyPertamina Diklaim untuk Mitigasi Kecurangan dan Mencegah Kelangkaan BBM

PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga menjamin, pembelian Pertalite dan Solar via QR Code MyPertamina bakal memitigasi tindakan curang dalam membeli BBM subsidi di SPBU.

Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur
Indonesia
Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyesalkan kebijakan tersebut. Seharusnya, Anies memunculkan trobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Polisi Ungkap Eks Direktur PDAM Solo Lakukan Dugaan Tindak Asusila Sebanyak 12 Kali
Indonesia
Polisi Ungkap Eks Direktur PDAM Solo Lakukan Dugaan Tindak Asusila Sebanyak 12 Kali

Pelaku melakukan dugaan asusila terhadap korban nama samaran Bunga (16) sebanyak 12 kali selama periode 3 Desember 2021 hingga 1 April 2022.

Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf
Indonesia
Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf

Kodam Jaya membebastugaskan dua oknum TNI dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet.

Warga Sipil Ditembak OTK di Ilaga
Indonesia
Warga Sipil Ditembak OTK di Ilaga

Orang tak dikenal (OTK), Senin (25/4) sore, menembak mati Samsul Sattu (45 th) di kawasan Pancuran, Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Warga Pilih-Pilih Jenis Vaksin, Animo Vaksinasi Booster di DKI Rendah
Indonesia
Warga Pilih-Pilih Jenis Vaksin, Animo Vaksinasi Booster di DKI Rendah

Widyastuti menjelaskan, ada banyak kendala yang menyebabkan keinginan masyarakat. ini rendah. Salah satu alasan utama ialah banyaknya warga yang masih memilih jenis vaksin booster.

Penuhi Panggilan Polda Metro, Luhut Irit Bicara
Indonesia
Penuhi Panggilan Polda Metro, Luhut Irit Bicara

Dia irit bicara saat ditanyakan soal persiapan pemeriksaan tersebut.