MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul

ImanKImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul

Wapres Gibran Rakabuming Raka/ dok YouTube Wapres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden tersebut pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK sebelumnya telah memeriksa keterangan para pihak, ahli, saksi, serta alat bukti sebelum memasuki agenda pengucapan putusan.

Menjelang putusan Gibran tersebut, sejumlah pakar hukum tata negara menyampaikan analisis mengenai kemungkinan amar yang akan dijatuhkan MK.

Mantan Ketua MK Mahfud MD dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar sama-sama memetakan sejumlah skenario.

Baca juga:

Link Live Streaming Sidang Putusan MK PHPU Pilpres 2024, Nasib Gibran Ditentukan Malam Ini!

Mahfud MD Ungkap Dua Skenario Putusan MK

Mahfud MD melihat ada dua kemungkinan besar dalam putusan MK ijazah Gibran. Analisis itu disampaikannya saat berbincang dengan Denny Indrayana dalam siniar Ruang Sahabat di kanal YouTube Mahfud MD Official.

1. Putusan Deklaratur

Skenario pertama adalah putusan deklaratur. Dalam kemungkinan ini, MK menyatakan terdapat persoalan atau dokumen pendidikan yang tidak sah, tetapi tidak langsung menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi terhadap Gibran.

Menurut Mahfud, putusan semacam itu tetap dapat membawa konsekuensi politik karena persoalan keabsahan syarat pencalonan bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme politik di DPR dan MPR.

Dengan demikian, dampak putusan tidak serta-merta berarti Gibran langsung kehilangan jabatan. Mekanisme selanjutnya akan bergantung pada bagaimana putusan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketatanegaraan.

2. Putusan Kondemnatur

Kemungkinan kedua adalah putusan kondemnatur. Dalam skenario ini, MK tidak hanya menyatakan adanya persoalan dalam syarat administrasi, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum terhadap status pencalonan Gibran.

Mahfud menyebut secara teoretis MK dapat mengambil langkah tersebut. Namun, ia juga menilai putusan semacam itu membutuhkan pendekatan yang lebih progresif dari hakim konstitusi.

Mahfud mengatakan, “Kita sebenarnya tidak lagi sekadar memperdebatkan logika hukum murni.”

Baca juga:

Prediksi Denny Indrayana, Putusan MK Gibran Bakal Alot Layaknya Penalti Timnas Indonesia vs Thailand

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa perkara ijazah Gibran tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga memiliki implikasi terhadap sistem ketatanegaraan.

Zainal Arifin Mochtar Beberkan 3 Skenario

Selain Mahfud MD, pakar hukum tata negara sekaligus Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar atau Prof Uceng juga memetakan tiga kemungkinan putusan MK.

Zainal menyampaikan analisis tersebut melalui kanal YouTube-nya. Menurut dia, tiga skenario itu terdiri dari permohonan ditolak seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya.

1. Gugatan Ditolak Seluruhnya

Dalam skenario pertama, MK menolak permohonan para pemohon. Gibran tetap dinyatakan sah sebagai Wakil Presiden.

Apabila ditemukan persoalan administrasi dalam proses pendaftaran, persoalan tersebut dapat dipandang sebagai kesalahan mekanisme di tingkat KPU atau instansi terkait dan bukan kesalahan personal Gibran.

2. Gugatan Dikabulkan Sebagian

Skenario kedua adalah MK menyatakan terdapat cacat prosedur dalam proses pendaftaran. Namun, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi pejabat aktif yang telah resmi dilantik.

Karena itu, proses pemberhentian Gibran jika diperlukan harus ditempuh melalui mekanisme politik, yakni pemakzulan oleh DPR dan MPR.

Baca juga:

Mengupas Gugatan Denny Indrayana soal Ijazah Gibran Jelang Sidang Putusan MK Malam Nanti

3. Gugatan Dikabulkan Seluruhnya

Skenario ketiga adalah MK mengabulkan seluruh permohonan. Zainal menyebut kemungkinan ini dapat berujung pada pembatalan keabsahan pencalonan Gibran.

Dalam analisis Zainal, jika skenario tersebut terjadi, konsekuensinya dapat langsung berdampak terhadap keberlanjutan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, ketiga skenario tersebut masih merupakan analisis pakar. Arah sebenarnya putusan MK baru dapat diketahui setelah majelis hakim membacakan amar putusan.

#Ijazah Gibran #Putusan MK Ijazah Gibran #Zainal Arifin Mochtar #Wapres Gibran #Mahkamah Konstitusi #Ijazah Palsu #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Pertemuan masih berlangsung hingga berita ini disiarkan. Belum diketahui topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Indonesia
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Wapres juga harus mampu melaksanakan program-program utama untuk membangun negara. Ia menilai dibutuhkan figur yang mampu memberikan masukan kepada Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Dibutuhkan Prabowo, Ketum MUI Dukung Dasco jadi Wapres
Indonesia
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Indonesia
DKPP Segera Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Ijazah Gibran
DKPP melansir, sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024, akan digelar pada 2026 ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
DKPP Segera Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Ijazah Gibran
Indonesia
Berbagai DPD Gerindra Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
Sejumlah pertimbangan mendukung pencalonan Dasco jadi Wapres, di antaranya merupakan tokoh yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Berbagai DPD Gerindra Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Wapres Baru untuk Presiden Prabowo Ditargetkan Muncul Awal Desember
Pemerintah bersama MPR menginginkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Wapres Baru untuk Presiden Prabowo Ditargetkan Muncul Awal Desember
Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Indonesia
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Investor membutuhkan kepastian agenda ekonomi, regulasi dan proyek strategis pemerintah tetap berjalan tanpa perubahan arah yang mendadak
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Indonesia
Cuma 22 Menit Gibran Berada Di MPR Serahkan Surat Mundur
Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto saat ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan setelah itu Wapres akan bertolak ke Senayan untuk bertemu Pimpinan MPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Cuma 22 Menit Gibran Berada Di MPR Serahkan Surat Mundur
Indonesia
Rute Wapres Gibran Sebelum Ajukan Surat Mundur ke MPR
Sebelum Gibran tiba, sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun tampak sudah tiba terlebih dahulu di Kompleks Parlemen, Senayan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Rute Wapres Gibran Sebelum Ajukan Surat Mundur ke MPR
Bagikan