PSI Nilai Pemerintah Lelet Sediakan APD Tenaga Medis Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar proses produksi dan impor alat-alat kesehatan untuk penanggulangan virus corona dipermudah.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, birokrasi harus disederhanakan karena hal ini situasi darurat dan mesti ada terobosan.

Baca Juga

Faisal Basri Nilai Pemerintah Lebih Pentingkan Ekonomi Dibandingkan Penanganan COVID-19

"Jika tidak dilakukan, pasti kelangkaan akan terus terjadi dan harga tetap luar biasa tinggi," kata Tsamara Amany kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/3).

Dipermudah bukan berarti mengabaikan standar kesehatan. Tsamara menyatakan, para petugas medis tetap harus dibekali perlengkapan dengan kualitas terbaik untuk menangkal masuknya virus.

Begitu juga dengan impor. Pemerintah telah menetapkan izin impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan corona ada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Impor bea masuk juga sudah dibebaskan. PSI mendorong kebijakan ini diterapkan secara secara konsisten saja. Sekali lagi, ini demi kemaslahatan bersama. Jangan lagi ada korban nyawa, terutama dari tenaga medis, karena alat kesehatan yang tidak memadai," tekannya.

Tsamara Amanyi saat acara Halal Bihalal Komunitas Banteng Muda (KBM) di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (19/7). (MP/Fadhli)
Tsamara Amanyi saat acara Halal Bihalal Komunitas Banteng Muda (KBM) di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (19/7). (MP/Fadhli)

Menurut Tsamara, banyak kalangan industri yang sudah berniat membantu membuat alat kesehatan yang relevan untuk penanganan Covid-19, terutama masker medis dan non-medis.

Baca Juga

Kapolda Metro Pastikan Antisipasi Kerusuhan dan Penjarahan akibat COVID-19

"Masalahnya, mereka terhalang dengan sertifikasi untuk masker medis. Jadi tidak berani mengedarkan. Kalau dipermudah, para petugas medis kita tak akan kesulitan mencari masker. Harga pun tak akan gila-gilaan," lanjutnya.

Tsamara menyebut, Indonesia dapat meniru skema Defense Production Act di Amerika Setikat dengan mengidentifikasi industri mana yang relatif cepat diubah untuk dapat memproduksi APD, ventilator, dan alat kesehatan lainnya.

Pemerintah bisa memberi modal awal dan meminta perusahaan untuk memprioritaskan produksi yang dibutuhkan negara dalam menghadapi COVID-19. Produknya dibeli oleh pemerintah.

"Dengan begitu, kita memiliki kesiapan alat kesehatan dan alat pelindung diri. Landasan hukumnya harus disiapkan secepat mungkin," tutup Tsamara.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengakui kalau stok cadangan 19 ribu alat pelindung diri (APD) yang kini tersedia belum mencukupi. Mahfud menyebut, pemerintah butuh ratusan ribu, bahkan jutaan APD bila menghadapi situasi memburuk.

“Tidak mencukupi, kita memerlukan jutaan bahkan atau sekurang-kurangnya ratusan ribu menurut rapat tadi kalau diperkirakan secara pesimis misalnya situasi ini kan berlangsung sampai sekian bulan itu kita memerlukan jutaan," kata Mahfud saat teleconference bersama awak media dari kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/3).

Baca Juga

Ketidaktegasan Pemerintah Soal Kebijakan Lockdown Dikhawatirkan Picu Konflik Horizontal

Mahfud pun mengakui, pemerintah sempat panik ketika pandemi COVID-19 mulai menyasar stok APD. Ia bahkan mengaku kalau pemerintah cemas akibat kekurangan APD.

“Kemarin kita agak cemas juga karena kita kekurangan APD. Nah sekarang pemerintah sudah mempunyai jalan," kata Mahfud. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH