Ketidaktegasan Pemerintah Soal Kebijakan Lockdown Dikhawatirkan Picu Konflik Horizontal Kasus COVID-19 tersebar di Jakarta, DKI tidak lakukan "lockdown" (ANTARA)

Merahputih.com - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak mengkritik ketidaktegasan sikap pemerintah tentang karantina wilayah. Sebab, hal itu memicu beberapa daerah dan komunitas-komunitas di akar rumput untuk menerapkan karantina wilayah secara mandiri, termasuk melarang masuknya pemudik dari perantauan.

Anggota Koalisi Nur Hidayati mengatakan, pemerintah pusat terbukti gagal menerapkan kebijakannya bahwa keputusan lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga:

Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Alih-alih menerapkan kebijakan bahwa keputusan lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat, kekosongan dan ketidakjelasan sikap ini menunjukkan pemerintah pusat melemparkan tanggung jawab pada daerah.

"Ini memicu ledakan penularan dan membuka peluang konflik horizontal," kata Nur dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Ia menilai, pemerintah perlu melaksanakan dan memperluas program bantuan atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak kebijakan penanganan COVID-19.

"Dengan tegas menetapkan kebijakan melarang mudik dan mengenakan sanksi bagi pelanggarnya," jelas Nur.

Sosialisasi Virus Corona di Kota Batam Kepulauan Riau (Naim)
Sosialisasi Virus Corona di Kota Batam Kepulauan Riau (Naim)

Anggota koalisi lainnya, Monica Tanuhandaru menyebut, perlu ada penetapan segera kebijakan pusat yang mendorong, mendukung, dan membantu pemerintah daerah menerapkan karantina wilayah.

"Memaksa dan menindak tegas korporasi yang menghambat kebijakan karantina wilayah," jelas Monica.

Ia mengingatkan, perlu ada transparansi informasi terutama tentang pola penyebaran untuk dapat diantisipasi secepatnya oleh pemerintah daerah yang terkait.

Baca Juga:

Perhimpunan INTI Terus Salurkan Alat Pelindung Diri ke Berbagai Rumah Sakit

Sementara, Allisa Wahid dari Jaringan Gusdurian meminta agar segera pemerintah memperluas jaringan test bagi para tenaga medis dan keluarganya, ODP dan PDP.

"Serta desentralisasi laboratorium test untuk memungkinkan daerah dengan lebih seksama mengantisipasi dan menanggapi kedaruratan," jelas Allisa.

Ia melihat, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah, sementara test masif belum dimulai dan penyebaran ke daerah-daerah mulai meluas dengan tingkat kematian termasuk yang tertinggi di dunia.

Contoh kasus, ribuan warga perantau asal Wonogiri sudah mudik. Salah satu sopir bus angkutan mudik didapati positif COVID-19 dan kini dirawat di rumah sakit.

"Ledakan penularan ini dipastikan akan menjebol semua sarana kesehatan sebagai pertahanan terhadap wabah di daerah," imbuh Allisa. (Knu)

Baca Juga:

Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH