PSI Apresiasi Langkah Heru Budi Libatkan BPKP dan Inspektorat untuk Audit JIS

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 27 Juli 2023
PSI Apresiasi Langkah Heru Budi Libatkan BPKP dan Inspektorat untuk Audit JIS

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bakal dilibatkan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dalam audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mengatakan apa yang dilakukan oleh Heru Budi bukan langkah politis.

Baca Juga:

Jalan Sekitar JIS Mulai Diperbaiki Jelang Piala Dunia U-17

"Audit adalah langkah yang bijak, proses nonpolitik, jadi bukan hal politis dan ini merupakan suatu yang wajar saja," ucapnya.

William juga mengatakan jika JIS dibangun dengan baik sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan juga output-nya sesuai, maka pihak-pihak pendukung tidak perlu takut atau gusar pada upaya audit ini.

"Pendukung Anies tidak usah panik, dan menjegal kalau ini politis, kalau memang benar, ya tidak usah takut diaudit," tegasnya.

Baca Juga:

PDIP akan Ajukan Pansus JIS, Heru: Saya Gak Ikutan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan dalam proses pembangunan JIS juga ditemukan adanya kejanggalan mulai dari tak sesuai dengan standar FIFA sampai pagar yang roboh, belum lagi menghabiskan dana yang fantastis besarnya.

"JIS harus diaudit karena anggaran yang digelontorkan besar tapi tidak memuaskan hasilnya. Kami dukung langkah tepat Pj Gubernur DKI," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Dispora DKI Jakarta Diminta Ambil Alih Pengelolaan JIS

#PSI #Jakarta International Stadion (JIS) #Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal juga harus mendapatkan kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bingung banyak warga yang mengadu lewat Instagram. Sebelumnya, aduan warga dicueki oleh JAKI.
Soffi Amira - Rabu, 08 Oktober 2025
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Bagikan