PSI Apresiasi Langkah Heru Budi Libatkan BPKP dan Inspektorat untuk Audit JIS


Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bakal dilibatkan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dalam audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mengatakan apa yang dilakukan oleh Heru Budi bukan langkah politis.
Baca Juga:
"Audit adalah langkah yang bijak, proses nonpolitik, jadi bukan hal politis dan ini merupakan suatu yang wajar saja," ucapnya.
William juga mengatakan jika JIS dibangun dengan baik sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan juga output-nya sesuai, maka pihak-pihak pendukung tidak perlu takut atau gusar pada upaya audit ini.
"Pendukung Anies tidak usah panik, dan menjegal kalau ini politis, kalau memang benar, ya tidak usah takut diaudit," tegasnya.
Baca Juga:
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan dalam proses pembangunan JIS juga ditemukan adanya kejanggalan mulai dari tak sesuai dengan standar FIFA sampai pagar yang roboh, belum lagi menghabiskan dana yang fantastis besarnya.
"JIS harus diaudit karena anggaran yang digelontorkan besar tapi tidak memuaskan hasilnya. Kami dukung langkah tepat Pj Gubernur DKI," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta

KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru

Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
