Presiden AS Sebut Israel Bakal Hentikan Serangan saat Ramadan

MerahPutih.com - Serangan Israel ke wilayah Palestina, terutama Gazam hingga kini, membuat 29.700 orang tewas. Pada 24 November tahun lalu, Qatar menjadi mediator Israel dan Hamas dalam kesepakatan gencatan senjata sementara, juga menyangkut pertukaran tawanan perang dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Gencatan senjata diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember 2023. Sejauh ini, lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan Hamas di Gaza. Namuh, serangan kembali dilanjutkan Israel dan berencana menyerang Rafah.

Baca Juga:

OKI Lawan Penyebaran Informasi Palsu oleh Israel

Otoritas Israel sepakat untuk tidak melakukan aksi militer di Jalur Gaza selama bulan suci Ramadan demi membebaskan para sandera yang tersisa di sana, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Pada 9 Februari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan rencana untuk mengevakuasi penduduk Kota Rafah dan menghancurkan batalion Hamas yang tersisa.

Pada Minggu anggota Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, mengatakan jika sandera yang ditahan di Gaza tidak dibebaskan pada awal Ramadan 10 Maret, maka perang di semua wilayah, termasuk di Rafah akan terus berlanjut.

"Terdapat kesepakatan dari pihak Israel bahwa mereka juga tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan, untuk memberi kami waktu membebaskan semua sandera," kata Presiden Amerika Serikat Biden saat wawancara dengan NBC News yang dipublikasi pada Senin (27/2).

Biden berharap agar kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas bisa tercapai pada 4 Maret mendatang.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan serangan roket besar-besaran terhadap Israel dari Gaza pada 7 Oktober. Akibatnya, 1.200 orang tewas dan sekitar 240 orang lainnya diculik.

Lalu, Israel melakukan serangan balasan dan memerintahkan pengepungan total terhadap Gaza dan mulai melancarkan serangan darat yang bertujuan untuk melenyapkan petempur Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Baca Juga:

Menlu Palestina Sebut Pendudukan Israel Ilegal