PPP Umumkan 2 Jubir Partai Prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) pengesahan juru bicara DPP PPP oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi kepada Achmad Baidowi dan Usman M. Tokan saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/3/

MerahPutih.com - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan surat keputusan (SK) terkait pengesahan dua juru bicara (jubir) partai berlambang Kakbah tersebut menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita sudah punya juru bicara, selama ini juga sudah ada juru bicara tapi hari ini kita lebih diformalkan, lebih di-SK-kan," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Kedua jubir DPP PPP yang disahkan itu ialah Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau yang karib disapa Awiek dan Ketua DPP PPP Usman M. Tokan atau Donnie Tokan yang hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut.

Rusli menyebutkan kedua juru bicara yang telah disahkan secara formil tersebut akan mewakili DPP PPP dalam menyampaikan ke publik terkait kebijakan partai-nya.

"Sejak hari ini hal-hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan, garis-garis partai tentang ke-PPP-an dan sebagainya ini adalah diwakili oleh dua jubir," ujarnya.

Dia menyebut dua jubir tersebut juga bertugas untuk ikut mendampingi Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat memberikan pernyataan kepada media massa ataupun konferensi pers, bersama dengan wakil ketua umum, dan sekretaris jenderal.

"Itu juga didampingi oleh juru bicara dalam hal tentu konteks kebijakan internal partai," ucapnya.

Baca Juga:

Gerindra ke Sandiaga: Mau Gabung PPP, Ya Silakan Aja

Donnie Tokan mengatakan bahwa penerbitan SK terkait pengesahan jubir DPP PPP baru ada ketika masa kepemimpinan Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Kalau kita lihat dari kepemimpinan beliau latarbelakang-nya adalah pengusaha sehingga beliau ingin tertib dalam setiap kegiatan atau dalam me-manage partai," ujarnya.

Dia menyebut selaku jubir akan berperan mewakili DPP PPP untuk menyampaikan hal-hal terkait perkembangan PPP dalam kaitan situasi politik terkini.

SK pengesahan dua jubir itu secara resmi ditetapkan pada Selasa (21/3), ditandatangani oleh Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi.

Pengesahan dua jubir DPP PPP juga memperhatikan hasil rapat Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) pada 23 Februari lalu.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Ketua DPP PPP Neno Hamriono dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Rapih Herdiyansyah. (*)

Baca Juga:

PPP Ajak PDIP dan PBB Gabung KIB Plus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Pantau Verifikasi Ulang Partai Ummat
Indonesia
Bawaslu Pantau Verifikasi Ulang Partai Ummat

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, pihaknya akan mengawasi verifikasi faktual ulang yang dilakukan KPU terhadap Partai Ummat di NTT dan Sulawesi Utara (Sulut).

Gibran Terima Banyak Komplain dari Pengunjung Solo Safari
Indonesia
Gibran Terima Banyak Komplain dari Pengunjung Solo Safari

Objek wisata Solo Safari fase pertama telah dibuka secara resmi pada Jumat (27/1).

KAI Commuter Layani 21,5 Juta Orang pada November 2022
Indonesia
KAI Commuter Layani 21,5 Juta Orang pada November 2022

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat tren pengguna Commuterline Jabodetabek sepanjang November kemarin sebanyak 21.588.614 orang, dengan rata-rata pengguna setiap harinya sebanyak 719.620 orang.

KPK Benarkan Keberadaan Mafia Kasus di Lembaga Penegak Hukum Hingga Peradilan
Indonesia
KPK Benarkan Keberadaan Mafia Kasus di Lembaga Penegak Hukum Hingga Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi keberadaan mafia kasus. Tak hanya berada di pengadilan, mafia kasus disebut sudah 'bermain' mulai tahap penyelidikan hingga penyidikan.

Vietnam Desak Tiongkok Tarik Kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif
Dunia
Vietnam Desak Tiongkok Tarik Kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif

Vietnam meminta Tiongkok menarik kapal penelitian mereka Xiang Yang Hong 10, kapal penjaga pantai, dan kapal penangkap ikan dari perairan Vietnam.

Sistem Proporsional Terbuka Picu Politik Uang dan Korupsi
Indonesia
Sistem Proporsional Terbuka Picu Politik Uang dan Korupsi

Sistem Pemilu 2024, antara proporsional terbuka atau tertutup, menjadi perdebatan.

9 Hambatan yang Berpotensi Ganggu Pemudik
Indonesia
9 Hambatan yang Berpotensi Ganggu Pemudik

Aan menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi pada gelaran Operasi Ketupat tahun-tahun sebelumnya ditemukan adanya beberapa hambatan arus lalu lintas.

Layanan BPJS Kesehatan Bakal Disediakan di Satpas
Indonesia
Layanan BPJS Kesehatan Bakal Disediakan di Satpas

Syarat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) nantinya harus memiliki BPJS Kesehatan.

Bupati Mamberamo Tengah Dicegah ke Luar Negeri
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Dicegah ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menginformasikan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Mamberamo Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak, Senin (18/7).

Kapolri Jamin Manajemen Pengamanan Mudik Lebih Matang Ketimbang Sebelumnya
Indonesia
Kapolri Jamin Manajemen Pengamanan Mudik Lebih Matang Ketimbang Sebelumnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama para menteri terkait menggelar rapat lintas sektoral untuk mematangkan kesiapan pengamanan mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2023, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).