Gerindra ke Sandiaga: Mau Gabung PPP, Ya Silakan Aja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno usai jumpa pers Gresini Racing di Jakarta, Senin (6/2/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

MerahPutih.com - Partai Gerindra tidak akan menghalangi jika ada kader yang ingin pindah partai.

Termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang disebut-sebut akan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca Juga

Sandiaga Jawab Rencana PKS Duetkan dengan Anies Baswedan

“Ya silakan aja, siapa pun yang keluar kita ngga akan pernah halang halangi, monggo, silakan, karpet merah untuk keluar,” kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3).

Menurut Habiburokhman, Sandiaga sudah dewasa dalam menentukan arah politiknya. Sehingga, tidak perlu minta izin ke Gerindra jika ingin pindah ke PPP.

“Pak Sandi sudah dewasa, pilihan parpol hak konstitusional masing-masing. Hak beliau, jadi nggak bikin rumit harus izin-izin, orang itu hak beliau,” ujarnya.

Baca Juga

Mardiono Merasa Rugi Sandiaga Uno Hadiri Harlah ke-50 PPP

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan pihaknya masih berharap Sandiaga Uno berlabuh ke partai berlambang ka'bah.

"Kami tentu berharap Pak Sandi bergabung lah dengan PPP termasuk nanti untuk bagaimana menghadapi Pemilu tahun 2024 yang akan datang ini," kata Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3). (Pon)

Baca Juga

Sandiaga Dampingi Prabowo di Acara HUT ke-15 Partai Gerindra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kominfo Siapkan Internet Berkecepatan 1,5 Gbps Dukung Peliputan KTT G20
Indonesia
Kominfo Siapkan Internet Berkecepatan 1,5 Gbps Dukung Peliputan KTT G20

Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas antara lain 192 unit komputer yang terhubung dengan jaringan LAN dengan koneksi internet 1.5 GBPS

DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Budi Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Pamer Harta
Indonesia
DPRD DKI Apresiasi Rencana Heru Budi Terbitkan Ingub Cegah Pegawai Pemprov Pamer Harta

Wacana Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono ingin membuat instruksi gubernur (Ingub) soal larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memamerkan kekayaan mendapat dukungan dari Dewan Parlemen Kebon Sirih. Adanya payung hukum larangan ASN berbuat hedon merupakan langkah yang tepat.

Pengamat Ungkap Endorse Jokowi Berpengaruh Besar pada Elektabilitas Prabowo
Indonesia
Pengamat Ungkap Endorse Jokowi Berpengaruh Besar pada Elektabilitas Prabowo

Endorse Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpengaruh banyak pada elektabilitas Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto. Terlebih elektabilitas Prabowo terkerek tinggi didorong dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Pertahanan.

NOC Layangkan Keberatan Soal Bendera Indonesia Terbalik, Kamboja Minta Maaf
Indonesia
NOC Layangkan Keberatan Soal Bendera Indonesia Terbalik, Kamboja Minta Maaf

Kamboja meminta maaf atas insiden bendera Indonesia terbalik pada upacara pembukaan SEA Games XXXII/2023 Kamboja di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Jumat.

Berkas Perkara Haris Azhar - Fatiya Dinyatakan Lengkap
Indonesia
Berkas Perkara Haris Azhar - Fatiya Dinyatakan Lengkap

Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik.

DPR Minta Pengawasan WNA di Bali Diperketat
Indonesia
DPR Minta Pengawasan WNA di Bali Diperketat

Komisi X DPR RI meminta agar para warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan di wilayah Indonesia, satu di antaranya di Bali untuk ditindak tegas.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana Dijadwalkan Lepas Mudik Gratis Sebelum OTT KPK
Indonesia
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Dijadwalkan Lepas Mudik Gratis Sebelum OTT KPK

Yana dijadwalkan melepas kegiatan mudik gratis untuk masyarakat di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, sebelum terjaring OTT.

KPK Duga Legislator DKI Cinta Mega Terima Uang Kasus Pengadaan Tanah Pulogebang
Indonesia
KPK Duga Legislator DKI Cinta Mega Terima Uang Kasus Pengadaan Tanah Pulogebang

Cinta Mega yang merupakan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu (26/4), kemarin.

Sistem Proporsional Terbuka Picu Politik Uang dan Korupsi
Indonesia
Sistem Proporsional Terbuka Picu Politik Uang dan Korupsi

Sistem Pemilu 2024, antara proporsional terbuka atau tertutup, menjadi perdebatan.

Kapolri Dampingi Laksamana Yudo sebagai Bentuk Soliditas TNI-Polri
Indonesia
Kapolri Dampingi Laksamana Yudo sebagai Bentuk Soliditas TNI-Polri

Laksamana Yudo Margono ditemani kepala staf lainnya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.