PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah PPKM Darurat. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai kepemimpinan yang lemah jadi penyebab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif. PKS mengutip data dari Google Traffic, bahwa jumlah mobilitas masyarakat tidak berkurang drastis selama PPKM darurat, hanya 20-30 persen.

Ketua bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup PKS, Mardani Ali Sera menilai, ada beberapa keputusan pemerintah pusat tidak dilakukan di tingkat daerah. Sehingga, membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah

“Dari awal sudah salah, tidak akurat karena tidak melibatkan pakar. Dan komen-komennya meremehkan COVID-19, kemudian masyarakat yang jadi korban.” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).

Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Menurutnya, selama kasus belum bisa tertangani, maka mobilitas harus tetap diturunkan agar COVID-19 tidak semakin menyebar.

Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

“Yang dilakukan tentu yang pertama meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah itu punya anggaran, punya pasukan, punya ASN, ayo jagain rakyat," beber dia.

Menurut Mardani, PPKM Darurat tak maksimal dalam menggunakan pendekatan teknologi, padahal lebih sederhana. "Pakar teknologi sudah banyak mengemukakan bisa melalui SMS blasting untuk semua hidupkan GPS sehingga akan ketahuan di Google Traffic," jelas Mardani.

Baca Juga:

Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya

Terkait anggaran bantuan sosial oleh pemerintah, Mardani mengungkapan bahwa sebenarnya pemerintah bukan kekurangan anggaran. Justru masih kesulitan dalam pendistribusian bantuan.

"Penyerapan anggaran nasional hingga bulan Juli masih rendah yaitu sekitar 28 persen dan masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah," sebut Mardani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Peraturan Wali Kota
Indonesia
Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Peraturan Wali Kota

Pemerintah menerapkan dua peta jalan yang mulai diujicobakan dalam PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 tersebut.

Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum
Indonesia
Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum

setelah vaksinasi bagi anggota keluarga dosen dan tenaga kependidikan selesai, Unpad juga berencana untuk menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat di sekitar Jatinangor dalam waktu dekat.

Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi
Indonesia
Bandar Narkoba Tewas saat Ditangkap Polisi

Pria berusia 45 tahun itu meninggal dunia di rumah sakit saat polisi tengah mengembangkan kasus penyelundupan narkoba tersebut.

50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan
Indonesia
50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan

Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah kerumunan

Imbas Polisi Banting Mahasiswa, Kapolri Diminta Tes Psikologi Anak Buahnya
Indonesia
Imbas Polisi Banting Mahasiswa, Kapolri Diminta Tes Psikologi Anak Buahnya

Polri perlu melakukan tes psikologi ulang terhadap anggota yang bertugas mengamankan aksi demo di lapangan.

Ingat, Mulai 2022 Vaksin Sinovac Hanya Untuk Anak 6-11 Tahun
Indonesia
Kabareskrim Ingatkan Anggota Polisi Tidak Larang Pedagang Jualan
Indonesia
Kabareskrim Ingatkan Anggota Polisi Tidak Larang Pedagang Jualan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat.

Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024
Indonesia
Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024

Ketentuan mengenai penganggaran dana cadangan Pilkada 2024 tersebut telah dibahas bersama KPU Kabupaten Bogor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu.

Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM
Indonesia
Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM

Rupanya, korban sudah mengadukan peristiwa ini ke Komnas HAM

Wagub DKI: Okupansi Tempat Tidur Pasien COVID-19 Sebesar 79 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Okupansi Tempat Tidur Pasien COVID-19 Sebesar 79 Persen

Pemprov DKI Jakarta menyebut tingkat okupansi tempat tidur perawatan pasien terpapar COVID-19 saat ini sudah mencapai 79 persen.