PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Juli 2021
PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, PKS: Dari Awal Sudah Salah

PPKM Darurat. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai kepemimpinan yang lemah jadi penyebab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif. PKS mengutip data dari Google Traffic, bahwa jumlah mobilitas masyarakat tidak berkurang drastis selama PPKM darurat, hanya 20-30 persen.

Ketua bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup PKS, Mardani Ali Sera menilai, ada beberapa keputusan pemerintah pusat tidak dilakukan di tingkat daerah. Sehingga, membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah

“Dari awal sudah salah, tidak akurat karena tidak melibatkan pakar. Dan komen-komennya meremehkan COVID-19, kemudian masyarakat yang jadi korban.” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).

Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Menurutnya, selama kasus belum bisa tertangani, maka mobilitas harus tetap diturunkan agar COVID-19 tidak semakin menyebar.

Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

“Yang dilakukan tentu yang pertama meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah itu punya anggaran, punya pasukan, punya ASN, ayo jagain rakyat," beber dia.

Menurut Mardani, PPKM Darurat tak maksimal dalam menggunakan pendekatan teknologi, padahal lebih sederhana. "Pakar teknologi sudah banyak mengemukakan bisa melalui SMS blasting untuk semua hidupkan GPS sehingga akan ketahuan di Google Traffic," jelas Mardani.

Baca Juga:

Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya

Terkait anggaran bantuan sosial oleh pemerintah, Mardani mengungkapan bahwa sebenarnya pemerintah bukan kekurangan anggaran. Justru masih kesulitan dalam pendistribusian bantuan.

"Penyerapan anggaran nasional hingga bulan Juli masih rendah yaitu sekitar 28 persen dan masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah," sebut Mardani. (Knu)

#PPKM #PPKM Darurat #PKS #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Indonesia
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Gejala umum ISPA yang harus diwaspadai meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan