Politikus Senayan Dukung Penambahan Kodam Baru TNI AD. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengusulkan menambahkan satuan Komando Daerah Militer (Kodam) untuk memperkuat teritorial di seluruh penjuru tanah air dinilai sebagai usulan yang tepat.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani pembentukan Kodam baru tepat untuk merespons penambahan wilayah provinsi baru di Indonesia serta luasnya cakupan wilayah beberapa Kodam saat ini.

Baca Juga:

KSAD akan Bentuk Kodam di Setiap Provinsi

Selain itu, menurut dia, pembentukan Kodam baru juga penting sebagai bagian upaya TNI AD merespons dinamika pertahanan khususnya tantangan-tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Usulan penambahan Kodam tidak menjadi masalah sejauh kebutuhannya riil dan kajiannya dilakukan komprehensif utamanya terkait rentang kewilayahan dan tantangan aktual yang dihadapi masyarakat saat ini," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/2).

Christina menjelaskan, fungsi teritorial TNI AD memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok dan fungsi TNI, apalagi dikaitkan dengan dinamika ancaman aktual termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial.

"Bicara ketahanan pangan ke depan misalnya, termasuk ancaman bencana, TNI punya peran sangat strategis, tambahan lagi soal luas wilayah, ada provinsi baru yang perlu intervensi teritorial dan kita cermati juga bahwa kehadiran Kodam selama ini sangat membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah," ujarnya.

Adanya Kodam baru, menurut Christina, bisa ikut mendorong percepatan pembangunan termasuk di wilayah provinsi baru dan daerah lain yang dianggap perlu.

"Baik aspek kesehatan, pendidikan, maupun komunikasi sosial, kita melihat kehadiran Kodam sangat membantu. Di daerah terluar yang sulit dijangkau sekalipun, TNI mampu menjalankan tugas-tugas ini dan selama ini hasilnya sangat positif," ujar Christina.

Berdasarkan hasil kunjungan Komisi I selama ini terdapat Kodam yang cakupan wilayah kerjanya terlalu luas.

"Maka demi efektifitas kerja tentu perlu ada penambahan karena memang luas sekali wilayahnya," katanya.

Hanya saja lanjut politikus Partai Golkar ini, perlu pertimbangan matang menyangkut dukungan anggaran dan personel.

"Ini penting supaya rencana pembentukan Kodam yang baru nanti tidak terkendala masalah anggaran dan ketersediaan personel. Ini harus dipikirkan juga," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Prajurit Kodam Jaya Gratis Naik TransJakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api
Indonesia
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api

"Masker masih dan vaksinasi penguat tetap diwajibkan di seluruh layanan KAI. Jika ada perubahan dari pemerintah akan segera kami sosialisasikan," kata Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Ayep Hanapi

Hasto Ungkap Akan Ada Parpol Dukung Ganjar pada Bulan Depan
Indonesia
Hasto Ungkap Akan Ada Parpol Dukung Ganjar pada Bulan Depan

Hasto menyebut akan ada partai politik yang bakal mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Legislator PKB Sebut Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Hasilkan Oligarki di Partai
Indonesia
Legislator PKB Sebut Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Hasilkan Oligarki di Partai

Yanuar Prihatin mengingatkan semua pihak bahwa sistem pemilu proporsional tertutup yang digunakan pada masa lalu telah menghasilkan oligarki dalam partai politik

Rafael Alun Penuhi panggilan KPK, Diperiksa sebagai Tersangka
Indonesia
Rafael Alun Penuhi panggilan KPK, Diperiksa sebagai Tersangka

Mengenakan kemeja batik dengan dibalut jaket kulit berwarna hitam, Rafael tiba sekira pukul 10.00 WIB. Ayah dari Mario Dandy Satriyo itu tampak membawa tas jinjing.

KPK Periksa 3 Eks Legislator Jakarta Terkait Kasus Tanah Pulogebang
Indonesia
KPK Periksa 3 Eks Legislator Jakarta Terkait Kasus Tanah Pulogebang

Ketiga mantan anggota DPRD DKI itu yakni Ruslan Amsyari FS, James Arifin Sianipar, dan Ichwan Jayadi.

Tata Tertib yang Perlu Masyarakat Taati Setelah Masjid Al Jabbar Dibuka Kembali
Indonesia
Tata Tertib yang Perlu Masyarakat Taati Setelah Masjid Al Jabbar Dibuka Kembali

Kawasan dan Masjid Al Jabbar kembali dibuka pada 1 Ramadan 1444 Hijriah atau Kamis 23 Maret 2023.

Pemecatan AKBP Brotoseno jadi Pelajaran bagi Anggota Polri
Indonesia
Pemecatan AKBP Brotoseno jadi Pelajaran bagi Anggota Polri

"Ini menjadi pelajaran untuk seluruh anggota Polri, harus berpikir 1000 kali untuk melakukan pelanggaran etika atau hukum," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/7).

Polri Diminta Kembalikan Kepercayaan Publik
Indonesia
Polri Diminta Kembalikan Kepercayaan Publik

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat yang mulai menurun sejak insiden pembunuhan Brigadir J, dengan cara menghindari berbagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi.

Polri akan Periksa Denny Indrayana Terkait Laporan Dugaan Kebocoran Putusan MK
Indonesia
Polri akan Periksa Denny Indrayana Terkait Laporan Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menyebut penyidik bakal meminta keterangan Denny Indrayana

Tiga Persoalan Mendasar Picu Islamofobia Versi La Nyalla
Indonesia
Tiga Persoalan Mendasar Picu Islamofobia Versi La Nyalla

Menurut Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, ada tiga hal mendasar yang menyebabkan hal itu terjadi.