Polda Metro Jaya bakal Panggil Pemilik Bengkel yang Jual Knalpot Bising Polisi razia motor berknalpot bising di kawasan Monas. Foto: Humas Polres Jakarta Pusat

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tengah mendata bengkel-bengkel modifikasi dan variasi kendaraan bermotor. Hal ini untuk mengantisipasi penjualan dan pemasangan knalpot bising.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut nantinya pihaknya akan mengundang para pemilik bengkel tersebut untuk memberikan imbauan dan edukasi.

Baca Juga

Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta

Sambodo menuturkan pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap bengkel-bengkel variasi yang selama ini ditenggarai menjual dan memasang knalpot bising.

"Kami akan datakan dan kita akan kumpulkan, kalau perlu kita akan edukasi,” tutur Sambodo di Jakarta, Kamis (25/3).

Polisi bakal memberikan sosialisasi kepada pemilik bengkel variasi tersebut terkait aturan melarang penggunaan knalpot bising untuk kendaraan bermotor.

Razia
Polisi razia motor berknalpot bising di kawasan Monas. Foto: RRI

Pasal 285 Juncto Pasal 122 (UU LLAJ) terkait dengan persyaratan dan kelayakan jalan.

"Salah satunya adalah persyaratan teknis dan kelayakan jalan terkait dengan kebisingan suara,” ucap Sambodo.

Merujuk pada Pasal 48 UU LLAJ, Sambodo menyebut bahwa semua kendaraan yang dioperasionalkan di jalan harus dinyatakan lulus uji teknis. Artinya, semua kendaraan memiliki surat uji teknis (SUT).

Uji teknis itu, kata Sambodo, meliputi kebisingan suara, kelayakan jalan, ke dalam alur ban, keterangan lampu, klakson, dan sebagainya.

Jika kemudian ada bagian atau spare part dari kendaraan yang diganti dan tidak sesuai aturan, maka kendaraan tersebut bisa dinyatakan tidak layak jalan.

“Ketika tidak layak jalan itu lah kemudian Polri melakukan pendidikan terhadap pelanggaran tersebut,” tutur Sambodo. (Knu)

Baca Juga

Pelarangan Knalpot Bising Diperluas Hingga Sudirman-Thamrin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu: Kita Sudah Resesi
Indonesia
Kemenkeu: Kita Sudah Resesi

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang diperkirakan masih akan menyentuh zona negatif yakni antara minus 2,9 persen sampai minus 1 persen.

Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada
Indonesia
Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku prihatin dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia.

Tas Gitar dan Kardus Air Mineral Jadi Media Suap Tersangka Bansos
Indonesia
Tas Gitar dan Kardus Air Mineral Jadi Media Suap Tersangka Bansos

"Kapannya saya lupa, cuma tugasnya ambil titipan saja. Saya ketemu Pak Harry ke parkiran dua, ketemu drivernya. Di Cawang Kencana Kemensos. Uangnya ditaro di dalam kardus Aqua," kata Sanjaya.

Satgas Madigo Raya Tembak Mati Dua Anak Buah Ali Kalora
Indonesia
Satgas Madigo Raya Tembak Mati Dua Anak Buah Ali Kalora

Baku tembak antara Satgas Madago Raya dan MIT terjadi di Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Masyarakat Jakarta mengapresiasi Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI

TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit
Indonesia
TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit

Kontak tembak tersebut juga menewaskan seorang prajurit TNI Praka Dedi Irawan

Kasus COVID-19 DKI Bertambah 979 Orang Per Jumat (16/4)
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Bertambah 979 Orang Per Jumat (16/4)

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 979 jiwa.

Menkopolhukam Apresiasi Layanan Polri yang Serba Online
Indonesia
Menkopolhukam Apresiasi Layanan Polri yang Serba Online

Inovasi pelayanan tersebut seperti Tilang Elektronik (e-TLE), pembuatan SIM online (SINAR), Dumas Presisi, SP2HP online, call center 110, dan sebagainya.

Mendagri Terbitkan Aturan PPKM Mikro
Indonesia
Mendagri Terbitkan Aturan PPKM Mikro

"Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021," bunyi diktum keenam belas.

[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia

informasi serupa juga pernah dibahas oleh Turn Back Hoax dalam artikel berjudul “[SALAH] Hoaks Kewarganegaraan Marsma TNI Suryo Margono” yang terbit pada 28 Agustus 2019.