PKS Soroti Profesionalitas Polisi Terkait Kasus Rizieq Shihab Anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini meminta polisi untuk bertindak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus hukum Rizieq Shihab.

Jazuli mengatakan harapan serupa diserukan oleh berbagai pihak mulai dari kalangan MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.

Baca Juga

Polda Jabar Tetap Lanjutkan Kasus Kerumunan Megamendung Meski Rizieq Shihab Ditahan

“Lebih dari itu aparat diminta tidak menciderai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum,” ungkap Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/12).

Terlebih lagi perjalanan kasus ini diwarnai insiden penguntitan aparat yang berujung meninggalnya 6 orang Laskar FPI pengawal HRS yang menuai kritik dari aktivis dan organisasi pro demokrasi dan hak asasi manusia.

Ditambah lagi, delik kasusnya sendiri tentang pelanggaran protokol kesehatan yang masih debatable padahal yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi denda sesuai peraturan. Juga pengenaan delik pidana lain tentang penghasutan mengacu pada Pasal 160 dan 216 KUHP.

Intinya, kata Anggota Komisi I DPR ini, aparat dituntut untuk dapat menjawab keraguan, kritik, dan pertanyaan publik tersebut. Untuk itu asas profesionalitas dan proporsionalitas harus benar-benar ditunjukkan aparat.

“Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat”, jelas Jazuli.

Rizieq Shihab menjadi imam shalat magrib berjamaah dengan makmum penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan kuasa hukum Rizieq. (ANTARA/ HO-Polri)
Rizieq Shihab menjadi imam shalat magrib berjamaah dengan makmum penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan kuasa hukum Rizieq. (ANTARA/ HO-Polri)

Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi langkah HRS dan FPI yang telah berkomitmen menempuh koridor hukum. HRS dengan kesadaran penuh datang memenuhi panggilan polisi, diikuti tersangka lain.

Sebelumnya, HRS juga telah menyatakan permintaan maafnya secara terbuka akibat kerumunan yang terjadi serta meminta pendukungnya untuk tetap tenang mengikuti proses hukum. Menurut Jazuli Juwaini, Fraksi PKS terus mengawal kasus ini.

Terhadap peristiwa meninggalnya enam orang Laskar FPI Fraksi PKS meminta klarifikasi Kapolri dan mendorong terbentuknya tim pencari fakta independen termasuk investigasi melalui Komnas HAM yang tengah berjalan.

Sementara terkait penahanan HRS, Fraksi PKS telah menugaskan Anggotanya di Komisi III untuk menjamin penangguhan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga meminta Pemerintah untuk merespon situasi ini secara arif dan bijaksana berdasarkan analisis yang komprehensif.

Pemerintah jangan sampai salah baca, harus cermat, cerdas, dan arif dalam mengatasi masalah sosial masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan baik, berkeadilan, dan bermartabat. Sehingga tidak berakibat kontraproduktif bagi bangsa dan negara.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, pihaknya sebenarnya sangat menyayangkan jika persoalan Protokol Kesehatan berujung pada penahanan.

“Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS,” imbuh Sekjen DPP PKS ini. (Knu)

Baca Juga

6 Laskar FPI Tewas Ditembak, Jokowi Sebut Aparat Punya Kewajiban Menegakkan Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Stunting di Solo, Selvi Ananda Blusukan Sosialisasikan Pentingnya Asi Eksklusif
Indonesia
Kasus Stunting di Solo, Selvi Ananda Blusukan Sosialisasikan Pentingnya Asi Eksklusif

"Kami masih ditemukannya kasus stunting (tinggi badan di bawah standar) di Solo. Ini menjadi sorotan saya sebagai Tim Penggerak PKK Solo," ujar Selvi.

Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek
Indonesia
Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek

Digital economy Indonesia senilai USD 44 miliar, dan di tahun 2025 diproyeksikan sebesar lebih dari USD 124 miliar atau 40 persen dari digital economy Asia Tenggara.

Pemprov DKI Wajibkan Tes Antigen ke Warga Masuk Pengungsian Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Tes Antigen ke Warga Masuk Pengungsian Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melaksanakan tes COVID-19 bagi warga yang akan masuk tempat pengungsian banjir.

Datangi Mabes TNI AL, Panglima TNI Minta Penjelasan Soal Tugas-Tugas KSAL
Indonesia
Datangi Mabes TNI AL, Panglima TNI Minta Penjelasan Soal Tugas-Tugas KSAL

Panglima TNI menyambangi Mabes TNI AL dan disambut hangat oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

41 Napi yang Tewas Akibat Kebakaran Lapas Tangerang akan Diberikan Santunan
Indonesia
41 Napi yang Tewas Akibat Kebakaran Lapas Tangerang akan Diberikan Santunan

"(Napi yang meninggal) akan diberikan santunan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti

[Hoaks atau Fakta]: Petugas Kubur Peti Mati Kosong Jenazah COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Petugas Kubur Peti Mati Kosong Jenazah COVID-19

Peti mati kosong yang sudah dikubur itu kemudian dibongkar kembali dan jenazah warga yang sebelumnya masih berada di rumah sakit pun dikuburkan pada Senin (12/6) pagi.

Ketegangan di Laut Cina Selatan Harus Jadi Perhatian Panglima TNI
Indonesia
Ketegangan di Laut Cina Selatan Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

“Tidak hanya domain laut, tetapi juga udara dan darat harus diperkuat intensitas operasinya. Ini tantangan bagi Panglima TNI terpilih," kata Ngasiman

 Kiai Sepuh Minta Muktamar Bertepatan Dengan Harlah Ke-96 NU
Indonesia
Kiai Sepuh Minta Muktamar Bertepatan Dengan Harlah Ke-96 NU

Para kiai sepuh juga berharap agar Muktamar Ke-34 NU dapat berlangsung secara kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan.

Atase Perdagangan Indonesia di Den Haag Promosikan 36 Varietas Kopi Indonesia
Indonesia
Atase Perdagangan Indonesia di Den Haag Promosikan 36 Varietas Kopi Indonesia

Pada ICC 2021, KBRI Den Haag memfasilitasi petani kopi Indonesia untuk mendapatkan sertifikat cupping. Dalam proses sertifikasi, kopi petani Indonesia yang baru dipanen dikirim dan diuji kualitasnya di laboratorium.

Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi turut diamankan bersama pihak swasta dalam operasi senyap KPK.