PKS Semakin Kokoh Menangkan Pileg di DKI Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Februari 2024
PKS Semakin Kokoh Menangkan Pileg di DKI Jakarta

TPS Pemilu. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yakni di wilayah kerja Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 15-24 Februari 2024 dan kecamatan pada 14 Februari- 3 Maret 2024.

Kemudian, kabupaten/kota pada 15 Februari-5 Maret 2024, provinsi pada 17 Februari-11 Maret 2024, dan nasional pada 16 Februari-21 Maret 2024. Provinsi paling lambat 10 Maret.

Baca Juga:

PKS Ingatkan AHY Banyak 'PR' di Kementerian ATR/BPN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara ini menempati urutan pertama berdasarkan hasil hitung suara sementara pemilihan anggota legislatif (pileg) DPRD Provinsi DKI dari 49,94 persen data yang masuk per Kamis pukul 17.06 WIB.

Data tersebut berdasarkan hasil hitung suara sementara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terhadap 15.364 TPS dari total 30.766 TPS di Jakarta.

PKS saat ini masih tertinggi dengan perolehan sebanyak 226.199 suara atau 17,02 persen, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 190.724 suara atau 14,35 persen.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 161.016 suara atau 12,11 persen. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 109.583 suara atau 8,24 persen, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 108.565 suara atau 8,17 persen.

Partai Golongan Karya dengan 107.103 suara atau 8,06 persen, Partai Amanat Nasional dengan 98,060 suara atau 7,38 persen.

Partai Demokrat sebanyak 96.372 suara atau 7,25 persen, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 94,579 suara atau 7,12 persen.

Partai Perindo dengan 37.014 suara atau 2,78 persen. Partai Persatuan Pembangunan dengan 34,374 suara atau 2,59 persen. Partai Ummat dengan 13.685 suara atau 1,03 persen.

Partai Buruh sebanyak 16.260 suara atau 1,22 persen. Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 13.074 suara atau 0,98 persen. Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 7.663 suara atau 0,58 persen.

Partai Kebangkitan Nusantara dengan 5.751 suara atau 0,43 persen. Partai Bulan Bintang dengan 4,731 suara atau 0,36 persen. Partai Garda Republik Indonesia dengan 4.472 suara atau 0,34 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan proses rekapitulasi suara menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan demi kelancaran penghitungan suara Pemilu 2024.

"Kita (KPU) ikut jadwal tahapan, mudah-mudahan semua kecamatan bisa selesai paling lambat tanggal 2 Maret," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata. (*)

Baca Juga:

PKS Ungkap Strategi Menang Pileg di Inggris

#PKS #Pemilu #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan