Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Semakin Kokoh Menangkan Pileg di DKI Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Februari 2024
PKS Semakin Kokoh Menangkan Pileg di DKI Jakarta

TPS Pemilu. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yakni di wilayah kerja Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 15-24 Februari 2024 dan kecamatan pada 14 Februari- 3 Maret 2024.

Kemudian, kabupaten/kota pada 15 Februari-5 Maret 2024, provinsi pada 17 Februari-11 Maret 2024, dan nasional pada 16 Februari-21 Maret 2024. Provinsi paling lambat 10 Maret.

Baca Juga:

PKS Ingatkan AHY Banyak 'PR' di Kementerian ATR/BPN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara ini menempati urutan pertama berdasarkan hasil hitung suara sementara pemilihan anggota legislatif (pileg) DPRD Provinsi DKI dari 49,94 persen data yang masuk per Kamis pukul 17.06 WIB.

Data tersebut berdasarkan hasil hitung suara sementara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terhadap 15.364 TPS dari total 30.766 TPS di Jakarta.

PKS saat ini masih tertinggi dengan perolehan sebanyak 226.199 suara atau 17,02 persen, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 190.724 suara atau 14,35 persen.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 161.016 suara atau 12,11 persen. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 109.583 suara atau 8,24 persen, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 108.565 suara atau 8,17 persen.

Partai Golongan Karya dengan 107.103 suara atau 8,06 persen, Partai Amanat Nasional dengan 98,060 suara atau 7,38 persen.

Partai Demokrat sebanyak 96.372 suara atau 7,25 persen, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 94,579 suara atau 7,12 persen.

Partai Perindo dengan 37.014 suara atau 2,78 persen. Partai Persatuan Pembangunan dengan 34,374 suara atau 2,59 persen. Partai Ummat dengan 13.685 suara atau 1,03 persen.

Partai Buruh sebanyak 16.260 suara atau 1,22 persen. Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 13.074 suara atau 0,98 persen. Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 7.663 suara atau 0,58 persen.

Partai Kebangkitan Nusantara dengan 5.751 suara atau 0,43 persen. Partai Bulan Bintang dengan 4,731 suara atau 0,36 persen. Partai Garda Republik Indonesia dengan 4.472 suara atau 0,34 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan proses rekapitulasi suara menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan demi kelancaran penghitungan suara Pemilu 2024.

"Kita (KPU) ikut jadwal tahapan, mudah-mudahan semua kecamatan bisa selesai paling lambat tanggal 2 Maret," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata. (*)

Baca Juga:

PKS Ungkap Strategi Menang Pileg di Inggris

#PKS #Pemilu #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan