PKS Sebut Kunker ke Luar Negeri akan Bernilai Positif jika Dilakukan dengan Benar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Agustus 2023
PKS Sebut Kunker ke Luar Negeri akan Bernilai Positif jika Dilakukan dengan Benar

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli. Foto: DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usulan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang meminta anggaran untuk kunjungan ke luar negeri bagi para anggota dewan mendapatkan respons positif dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Taufik Zoelkifli.

Pria yang akrab disapa MTZ itu menilai kunker ke luar negeri akan berbuah positif jika dilakukan dengan benar.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Selidiki Kasus Pemprov Beli Lahan Sendiri

"Kunjungan dinas ke luar negeri itu positif, jika dilaksanakan dengan benar, apalagi untuk Kota Jakarta," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/8).

Menurut dia, kunjungan kerja ke Luar Negeri itu, setidaknya bisa menghasilkan tiga point yakni belajar hal-hal baru tentang pembangunan yang bisa diambil Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk diterapkan di Jakarta.

"Lalu studi komparatif pembangunan di negara tujuan dengan hal mirip yang sudah kita lakukan di tanah air. Penjajakan kerja sama pembangunan/berkomunikasi dengan calon investor di luar negeri," ujarnya.

Jadi, kata dia, justru daerah lain di Indonesia yang perlu ke Jakarta untuk belajar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD).

"Kalaupun Jakarta belajar ke provinsi lain maka untuk hal-hal khusus saja yang belum dimiliki oleh Jakarta. Misalnya ke Bali untuk belajar pengelolaan pariwisata, ke Batam untuk belajar pengelolaan pelabuhan internasional, ke Maluku Utara untuk belajar pengelolaan hasil laut, dll," tuturnya.

Baca Juga

DPRD DKI akan WFH Imbas Polusi Udara di Jakarta

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi protes dengan kunjungan kerja (kunker) Legislator DKI Jakarta ke wilayah Indonesia. Karena menurut dia, bila kunker hanya ke Indonesia saja, susah untuk berkembang.

Kader PDI Perjuangan pun mengusulkan program kunjungan kerja DPRD DKI ke luar negeri.

"Daripada kunker (kunjungan kerja) ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau. Mendingan berangkat kami ke luar negeri," tutur Prasetyo dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (9/8) malam.

Lebih lanjut, menurut dia, kunjungan kerja ke kota lain di Indonesia tidak menghasilkan dan mendapatkan sesuatu yang baru.

"Kalau kami kunker ke Tangsel (Tangerang Selatan), Bogor, dapat apa? Gak dapat apa-apa" ujar dia. (Asp)

Baca Juga

Cucu Ketua DPRD DKI Dirawat di RS Akibat Polusi Udara

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan