PKS Daftarkan Caleg ke KPU

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Mei 2023
PKS Daftarkan Caleg ke KPU

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy tiba di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (8/5/2023). ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diiringi karnaval budaya tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin, untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024.

PKS tiba di Kantor KPU RI sekitar pukul 10.00 WIB dengan iringan karnaval budaya yang dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.

Baca Juga:

PKS Tetap Setia Dukung Anies Baswedan

Sebelum memasuki Kantor KPU, Ahmad Syaikhu dalam sambutannya di depan gedung yang didominasi berwarna putih dan hitam itu menyampaikan harapan agar pendaftaran bakal calon DPR itu menjadi semangat bagi PKS menyongsong Pemilu 2024.

"Hari ini, alhamdulillah, kami pada tanggal 8 PKS nomor 8 mendaftarkan bakal calon anggota DPR, menjadi peserta pertama dalam kontestasi Pemilu 2024. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat PKS menyongsong demokrasi 2024," katanya.

Ke depannya, Syaikhu berharap PKS terus bekerja keras untuk kemudahan PKS menghadapi Pemilu 2024.

Selain para pimpinan dan sejumlah jajaran PKS, tampak pula beberapa masyarakat dari kalangan pemuda, petani, buruh, dan komunitas ojek online yang mengantar PKS ke Kantor KPU RI guna mendaftarkan calon anggota DPR-nya. Mereka berjalan kaki dari Taman Suropati menuju Kantor KPU RI sambil membawa bendera PKS dan dimeriahkan oleh penampilan marching band.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan bahwa karnaval budaya dipilih PKS untuk mengiringi kedatangan mereka ke KPU RI dalam rangka mendaftarkan calon anggota DPR guna memastikan ajang Pemilu 2024 berjalan dengan suasana kegembiraan yang meliputi masyarakat.

Ia berharap Pemilu 2024 tidak dirusak oleh rasa saling menjatuhkan, maraknya berita bohong, dan suasana yang tidak kondusif.

"Insyaallah, PKS siap bersama rakyat mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan sekaligus menyenangkan," ujarnya.

Selain pendaftaran calon anggota DPR RI ke KPU RI, Mabruri mengatakan bahwa seluruh struktur PKS di seluruh Indonesia juga melakukan pendaftaran calon anggota DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kota/kabupaten di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota masing-masing.

Sejak pendaftaran calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dibuka oleh KPU pada hari Senin (1/5) hingga Minggu (14/5) mendatang, PKS merupakan partai politik yang pertama kali mendaftarkan bakal calon anggota DPR-nya ke KPU. Begitu pula dengan anggota DPRD di daerah.

Pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan oleh pimpinan partai politik atau yang mewakili, mulai Senin (1/5) sampai Sabtu (13/5) pukul 08.00—16.00 WIB dan Minggu (14/5) pukul 08.00—23.59 WIB. Masyarakat pun dapat memantau pendaftaran tersebut secara daring melalui kanal YouTube KPU RI.

Baca Juga:

PKS Sayangkan Aktivis Buruh yang Tolak UU Cipta Kerja Tapi Dukung Ganjar

#Partai Politik #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan