Pj DKI 1 Tolak Pakai Mobil Dinas Listrik


Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)
MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan tetap memakai mobil merek Toyota Innova sebagai kendaraan dinas saat bekerja melayani warga.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Terlebih lagi, Pemerintah DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp 20,3 miliar untuk membeli kendaraan listrik pada APBD tahun 2023.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Salahkan Anies Imbas Kebakaran Depo Plumpang
"Tahun ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 2022, Pemda DKI berinisiasi membeli mobil listrik untuk para pejabat, bukan saya, saya bukan pejabat," papar Pj Heru di Hotel Borobudur, Selasa (7/3).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta pihak Pemprov DKI agar mobil dinasnya jenis Innova.
"Pj Gubernur cukup naik innova memang saya 3 hari dilantik saya minta saya bilang mohon mobil kendaraan cukup Innova," tutup Pj DKI 1 ini. (Asp)
Baca Juga:
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta, Selasa (7/3): Sebagian Wilayah Berawan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Calon Praja IPDN Meninggal Setelah Pingsan Saat Ikut Apel Malam

Mal Ciplaz Klender Kebakaran, Api Berawal dari Korsleting di Restoran Solaria

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Diwarnai Kartu Merah, Timnas Indonesia Kalah 2-3 dari Arab Saudi

Timnas Arab Saudi Berbalik Unggul atas Indonesia di Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026

Lifter Indonesia Rizki Juniansyah Raih Dua Emas dan Catatkan Rekor Dunia di Norwegia

Hampir Sebulan Terjebak Longsor, 5 Pekerja Freeport Ditemukan Semua Sudah Jadi Mayat

Pasar Wonogiri Terbakar Hebat, 12 Mobil Pemadam Kebakaran Langsung Diterjunkan

Komdigi Bekukan Izin TikTok Sampai Bersedia Berikan Data Detail Live Demo Agustus

KPK Tetapkan Staf Ahli Eks Mensos Tersangka Korupsi Bansos

Kendaraan Listrik Makin Marak di Indonesia, DPR Dorong Pemerintah Optimalkan Potensi Bisnis Pergantian Baterai
