Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar Direktur Perludem Titi Anggraeni. (MP/Ponco)

MerahPutih.Com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, alasan partai politik (parpol) menginginkan pilkada serentak tetap digelar pada Desember 2020, bisa untuk memanfaatkan efek petahana atau incumbent. Alasannya, ada insentif petahana yang ingin didapat.

"Memelihara ingatan dan keterhubungan dengan kepemimpinan yang sedang berkuasa dari segi impresi politik, sosial, dan psikologis,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/5).

Baca Juga:

Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah

Alasan kedua, lanjut Titi, adalah ketidakyakinan parpol jika pelaksanaan Pilkada digelar 2021.

Mereka khawatir tidak berdampak positif pada petahana dan parpol, karena banyak kepala daerah akan berakhir jabatannya pada Februari 2021.

Ilustrasi Pilkada Serentak
Ilustrasi pilkada. (ANTARA/Foto: antaranews.dok). (ANTARA/Foto: istimewa)

"Nanti khawatir penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah, akan merugikan partai nonpenguasa," jelas Titi Anggraini.

Dia menyebut risiko pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sangat besar mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial hingga berpengaruh negatif terhadap mutu demokrasi.

Indonesia bukan Korea Selatan atau Jerman yang mampu menggelar pemilu bersamaan dengan penanggulangan virus corona.

Kedua negara itu, berhasil karena memiliki banyak instrumen pendukung seperti semua pihak menerapkan protokol kesehatan, dukungan biaya tambahan dan ketersediaan teknologi yang tepat di tengah bencana nonalam seperti ini.

Dia menyarankan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengkaji ulang tanggal 9 Desember sebagai waktu pilkada di 270 daerah. KPU harus berani membuat keputusan untuk menunda pelaksanaan pilkada pada Desember 2020.

"KPU harus mandiri, percaya diri sesuai kapasitas dan kompetensi yang ada padanya. Harus berani membuat keputusan untuk menunda bila memang Desember 2020 tidak memadai untuk pelaksanaan Pilkada," tutur Titi Anggraini.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengemukakan jika wabah virus corona atau Covid-19 belum reda, perlu dipikirkan pilkada serentak untuk digelar per wilayah atau daerah.

Pilkada bisa saja digelar tanggal 9 Desember 2020 tetapi basisnya adalah serentak untuk satu wilayah atau provinsi, bukan serentak secara nasional.

“Harus dipikirkan skenario alternatif dalam pelaksanaan pilkada. Misalnya penentuan keserentakan berdasarkan level atau situasi Covid-19 di daerah,” kata Arya.

Ia melihat pelaksanaan pilkada di 270 daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, di saat pandemi Covid-19 akan sulit dilakukan.

Yang bisa dilakukan adalah pilkada hanya digelar daerah-daerah yang sudah bebas Covid-19.

Misalnya beberapa provinsi yang sudah bebas Covid-19 bisa dilakukan bersamaan. Atau hanya dalam satu lingkup provinsi tetapi ada sejumlah kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada secara bersamaan.

“Untuk wilayah-wilayah yang masih merah, harus ditangguhkan, tunggu sampai dinyatakan hijau,” tegas Arya.

Dia juga mengusulkan perlu penambahan waktu pemungutan suara dari pukul 13.00 menjadi 15.00 jika tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu agar tidak ada penumpukan pemilih. Kemudian memperpendek waktu kampanye, misalnya maksimal hanya dua bulan.

“Perlu juga memperbanyak jumlah pemilih per tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 400 orang. Lalu mempermudah pencocokan dan penelitian (coklit) kepada para pemilih,” tutur Arya.

Baca Juga:

Tito Setujui Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

Pilkada bisa ditunda lagi karena telah tersedia aturan dan regulasi untuk menunda tahapan pelaksanaan melalui pemilihan lanjutan dan susulan.

“Saat ini, pilkada tidak menjadi isu utama publik. Ini dikhawatirkan akan mempengaruhi partisipasi pemilih dalam kampanye dan ketika hari pemungutan suara,” tegas Arya.

Dia menambahkan opsi paling cepat pilkada digelar adalah pada Maret 2021. Dengan harapan, saat itu, Covid-19 sudah hilang. Di sisi lain, partisipasi publik sudah tinggi karena sudah ada pemulihan atau recovery ekonomi.

"Skenario moderat, paling cepat baru bisa dilaksanakan Maret 2021," tutup Arya.(Knu)

Baca Juga:

DPR Setuju Pilkada Serentak Ditunda Jadi 9 Desember

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PFI Kecam Ucapan Tim Pakar COVID-19 yang Sebut Foto Jenazah Corona Tak Etis
Indonesia
PFI Kecam Ucapan Tim Pakar COVID-19 yang Sebut Foto Jenazah Corona Tak Etis

Wiku mengatakan, memotret dan menyebarkan foto jenazah corona adalah tindakan orang tidak beretika.

Jokowi Serang Balik Pihak yang Kritik Menhan Prabowo Sering ke Luar Negeri
Indonesia
Jokowi Serang Balik Pihak yang Kritik Menhan Prabowo Sering ke Luar Negeri

Prabowo datang ke sejumlah negara merupakan bentuk diplomasi pertahanan

Virus Corona Rentan Dibawa Masuk ke Indonesia Oleh Orang-Orang Ini
Indonesia
Virus Corona Rentan Dibawa Masuk ke Indonesia Oleh Orang-Orang Ini

Ombudsman meminta pemeriksaan virus corona terhadap pekerja Tiongkok yang ada di Indonesia.

100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis
Indonesia
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis

Jumlah dokter paru di Indonesia hanya sekitar 1.976 orang

Sebelum Fit and Proper Tes, Gibran Cs Disuguhi Makanan Khas Nusantara di DPP PDIP
Indonesia
Sebelum Fit and Proper Tes, Gibran Cs Disuguhi Makanan Khas Nusantara di DPP PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ketiganya sedang santap siang dengan makanan khas nusantara.

Tanggapi Aksi Pembakaran, DPD PDIP Jateng Minta Seluruh DPC Kibarkan Bendera Partai
Indonesia
Tanggapi Aksi Pembakaran, DPD PDIP Jateng Minta Seluruh DPC Kibarkan Bendera Partai

PDIP Jawa Tengah mendukung penuh langkah partai untuk menempuh jalur hukum.

 Kelabui Petugas Agar Bisa Mudik, Pemudik Nekat Ngumpet di Truk Molen
Indonesia
Kelabui Petugas Agar Bisa Mudik, Pemudik Nekat Ngumpet di Truk Molen

Modus lainnya ada juga yang memodifikasi kendaraan, bahkan ada juga yang tidak disangka, yakni ada masyarakat yang nekat masuk ke truk molen dan bagasi.

Jokowi Ditantang Panggil Bos-Bos Perusahaan Tegaskan Aturan Kerja di Rumah
Indonesia
Jokowi Ditantang Panggil Bos-Bos Perusahaan Tegaskan Aturan Kerja di Rumah

Langkah itu, harus dilakukan agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir.

Pengacara Terdakwa Klaim Kerusakan Mata Novel Akibat Salah Penanganan
Indonesia
Pengacara Terdakwa Klaim Kerusakan Mata Novel Akibat Salah Penanganan

rusaknya mata Novel bukan akibat perbuatan terdakwa secara langsung

Ancaman Reshuffle Kabinet, Bagaimana Nasib Menteri dari PDIP?
Indonesia
Ancaman Reshuffle Kabinet, Bagaimana Nasib Menteri dari PDIP?

"Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya kan untuk bangsa dan negara Indonesia," pungkas Hasto.