Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah Ilustrasi pilkada. (ANTARA/Foto: antaranews.dok). (ANTARA/Foto: istimewa)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada yang menyebutkan pilkada serentak digelar Desember 2020 terlalu berisiko.

"Pertimbangan Desember itu kurang realistis," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Salurkan Bansos Tahap ke-II, Penerima Jadi 2 Juta Orang

Ray juga melihat belum jelas standar aman wabah COVID-19 dari pemerintah. Sejauh ini, pemerintah belum memberi kriteria bahwa kondisi dianggap normal jika sampai pada tahapan tertentu.

"Dengan begitu, asumsi pilkada digelar bulan Desember juga kurang jelas," terang Ray.

Ray mengakui semakin cepat Pilkada serentak 2020 dilaksanakan, akan lebih baik daripada menunda terlalu lama.

Penundaan terlalu lama itu akan berimplikasi cukup banyak, baik dari segi pembiayaan, jadwal atau agenda politik nasional seperti pilpres/pileg serentak 2022.

Belum lagi jika melihat psikologi pemilu yang terlalu mepet jaraknya antara satu pemilu ke pemilu lain.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, perhitungan Desember menjadi sesuatu yang rasional. Namun, syaratnya adalah wabah Covid-19 benar-benar selesai pada Juni atau Juli 2020.

Hal itu agar empat tahapan Pilkada yang ditunda KPU bisa dilanjutkan lagi dan dimulai dari awal.

Namun, sejauh data yang ditampilkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, belum terlihat ada tanda-tanda akan selesai di Juni atau Juli. Bahkan sejauh yang bisa dilihat, kurva penderita positifnya stabil di atas 200 orang per hari.

"Dari data ini sulit membayangkan kurva penderita positifnya akan menurun sampai 0 dalam dua bulan ke depan,” jelasnya.

Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)
Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)

Pengamat komunikasi Politik Arif Susanto menilai Perpu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada bersifat ambigu.

Satu sisi, dinyatakan pelaksanaan Pilkada serentak digeser menjadi Desember 2020. Tetapi, di sisi lain disebut, manakala tidak dapat dilaksanakan pada bulan Desember, dapat ditunda dan dijadwalkan kembali.

Alih-alih menunjukkan sikap antisipatif, aturan ini menyiratkan ketidakyakinan pemerintah sendiri bahwa semua tahapan penyelenggaraan dapat disiapkan dalam waktu singkat.

"Sebab, pemerintah bahkan belum mampu memastikan kapan pandemi dan kondisi darurat ini akan berakhir," kata Arif.

Ia meminta agar penetapan jadwal Pilkada harus melibatkan pandangan para ahli epidemiologi.

Kemudian melibatkan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam prediksi penyebaran COVID-19. Hal itu agar bisa memastikan kapan Pilkada digelar, daripada membuat aturan yang ambigu.

"Daripada menetapkan secara pasti tanggal pelaksanaan Pilkada, lebih baik dibuat aturan yang dapat memberi alternatif penundaan selama tiga, enam, atau bahkan dua belas bulan," tutur Arif yang juga analis politik dari Exposit Strategic ini.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus menilai Perppu Pilkada praktis tidak mengubah apa-apa terkait dengan substansi penyelenggaraan Pilkada.

"Karena Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini dilahirkan untuk merespons situasi yang dinamis, Perppu juga menyertakan ketentuan yang membuka peluang penundaan Pilkada dari bulan Desember, jika bencana nonalam ini masih belum kelar," jelas Lucius.

Baca Juga:

Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta

Dia melihat Perppu itu sebagai upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum tentang penundaan penyelenggaraan Pilkada.

Namun di saat yang bersamaan, kepastian itu juga tetap mungkin untuk berubah dengan mempertimbangkan dinamika situasi yang berkembang.

"Inti Perppu ini soal fleksibilitas waktu penyelenggaraan Pilkada dengan mempertimbangkan dinamika penanganan bencana nonalam akibat Covid 19," tuturnya.

Dia melihat melalui Perppu yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan untuk memutuskan penundaan Pilkada.

Namun kewenangan itu tidak bisa dipakai secara serta-merta karena persetujuan Pemerintah dan DPR diperlukan.

Beban sekarang ada di KPU untuk memastikan penyesuaian aturan mengenai tahapan Pilkada bisa dilakukan sambil terus melihat perkembangan situasi bencana nonalam yang terjadi.

"Koordinasi dengan berbagai pihak terkait mutlak diperlukan agar tahapan pilkada yang ditunda bisa disiapkan secara memadai, mulai dari peraturan hingga persiapan teknis di lapangan," tutup Lucius. (Knu)

Baca Juga:

Kritik Langkah Kemenhub Bakal Longgarkan Aturan Transportasi, DPR Khawartir Corona Meluas


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH