MerahPutih.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) daerah perlu mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien.
Hal ini mengingat akan ada irisan tahapan Pemilu 2024 dengan Pemilihan (Pilkada) 2024.
Baca Juga:
Bawaslu Ungkap Sejumlah Tantangan di Pemilu, Politisasi Identitas hingga Politik Uang
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu Provinsi mempersiapkan jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota hingga tingkat 'ad hoc' (sementara).
"Yang perlu dipastikan adalah kesiapan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu mulai dari pusat hingga tingkat 'ad hoc' (sementara). Ini karena akan ada ada irisan tahapan pemilu dan tahapan pemilihan yang membuat beban kerja bertambah," ungkap Bagja yang dikutip di Jakarta, Selasa (3/10).
Bagja menyatakan, perlu strategi menghadapi pengawasan pemilu yang berbarengan dengan pengawasan pilkada.
"Misalnya kalau terjadi pilpres putaran kedua itu sekitar akhir Juni yang juga merupakan tahapan kampanye pilkada. Kalau seperti itu, hati-hati. Karena selain sengketa hasil di MK juga ada sengketa proses pilkada," jelas Bagja.
Baca Juga:
Bawaslu DKI Bersama Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Kampanye Bacaleg
Dia mengungkapkan, dalam pilkada kemungkinan bakal terjadi banyak konflik.
"Sengketa pencalonan diprediksi akan banyak. Kalau akses Silon (Sistem Informasi Pencalon) terbatas itu juga akan bisa memunculkan sengketa dalam penetapan DCT (daftar calon tetap)," imbuhnya.
Untuk itu, Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah dapat melakukan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
"Kami sedang mengusulkan tak perlu lagi perekrutan Panwascam, tetapi kalau bisa honornya dilebihkan untuk arsiran (irisan) pemilu dan pilkada," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Waspadai Masa Reses Dijadikan Kampanye Terselubung Caleg Petahana
