Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Harus Sesuai Undang-Undang Panglima TNI Yudo Margono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Usulan perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) disebut harus berdasarkan Undang-Undang (UU) dan kepentingan rakyat.

“Selaku anggota komisi I DPR RI maka dalam memberikan persetujuan harus berdasarkan UU dan kepentingan rakyat,” kata anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, Senin,(25/9).

Baca Juga

Jawaban Singkat Presiden Soal Wacana Perpanjangan Jabatan Panglima TNI

Anton menjelaskan, dalam Pasal 13 UU TNI nomor 34 tahun 2004 disebutkan Komisi I DPR hanya dapat memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI termasuk KSAD.

"Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI yang merupakan organisasi kepentingan rakyat,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI dan KSAD, kata dia, sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden. DPR juga hanya memberikan persetujuan terhadap usulan perpanjangan masa usia pensiun.

Baca Juga

Panglima TNI dan Kapolri Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN

“Dalam memberikan persetujuan tersebut kami akan juga memperhatikan tentang masa pensiun prajurit TNI termasuk Panglima TNI yang mana dalam pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa masa pensiun Panglima TNI termasuk KSAD adalah pada usia 58 tahun,” jelas dia.

Lebih lanjut Anton mengungkapkan, DPR juga dapat tidak menyetujui usulan perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI dan KSAD. Keputusan tersebut juga sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Sesuai pasal 13 kami bisa saja tidak menyetujui usulan tersebut dan pak Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. Namun hal ini harus dipertimbangkan berdasarkan pada kepentingan rakyat, kepentingan organisasi TNI,” bebernya.

Menurut Anton, Presiden Jokowi masih cukup memiliki banyak waktu untuk memutuskan hal tersebut. Presiden Jokowi masih memiliki waktu tiga bulan lagi sebelum pensiunnya Panglima TNI dan KSAD saat ini.

“Masa jabatan panglima dan KSAD akan berakhir pada akhir tahun ini, masih sekitar 3 bulan lagi dari masa pensiun jadi Pak Presiden masih cukup banyak waktu untuk mengusulkan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Panglima TNI-Kapolri Kerahkan 12.543 Pasukan Jaga Keamanan KTT ASEAN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Tantangan Utama Perekonomian Indonesia
Indonesia
4 Tantangan Utama Perekonomian Indonesia

Lebih lanjut, kata Wahyu, saat ini Indonesia menghadapi 4 tantangan utama. Pertama soal gonjang ganjing geopolitik dunia, sebab sampai detik ini perang Ukraina melawan Rusia belum selesai dan etegangan Amerika dan China cukup tinggi.

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Coret Gibran dari Cawapres
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: KPU Coret Gibran dari Cawapres

Narator dalam video tersebut tidak membuktikan klaim pada judul dan thumbnail, hanya membacakan artikel berita dari WartaKota.

6,6 Juta Pemudik Bakal Menyeberang ke Lampung dan Bali dari Jawa
Indonesia
6,6 Juta Pemudik Bakal Menyeberang ke Lampung dan Bali dari Jawa

Kami menyiapkan seluruh pelabuhan yang ada, yaitu 36 pelabuhan di seluruh Indonesia, juga 222 kapal.

Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis
Indonesia
Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis

Rusmiati (43), istri Agus Sujatno alias Agus Muslim terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung mengaku suaminya sempat berpamitan keluarga berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk mencari modal usaha jualan pukis Bandung di rumah.

Taman Edukasi Terakota Menambah Ruang Publik di Bandung
Indonesia
Taman Edukasi Terakota Menambah Ruang Publik di Bandung

Pembiayaan kawasan seluas 435 meter persegi menggunakan dana APBD Kota Bandung dan dukungan berbagai pihak.

Puan Tegaskan Air Bersih Merupakan Hak Rakyat
Indonesia
Puan Tegaskan Air Bersih Merupakan Hak Rakyat

Pasalnya, kebutuhan air bersih sendiri merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Ketua Bawaslu Sebut Usulan Penundaan Pilkada 2024 Sebatas Diskusi di Forum Tertutup
Indonesia
Ketua Bawaslu Sebut Usulan Penundaan Pilkada 2024 Sebatas Diskusi di Forum Tertutup

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja disebut-sebut menjadi orang pertama yang menghembuskan wacana tersebut.

Jokowi Harap Basarnas Punya Robot Ular Hingga Jet Suit
Indonesia
Jokowi Harap Basarnas Punya Robot Ular Hingga Jet Suit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya teknologi yang harus dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Firli Pamer Serapan Anggaran 2022 Capai 97,3 Persen, Tertinggi Sejak KPK Berdiri
Indonesia
Firli Pamer Serapan Anggaran 2022 Capai 97,3 Persen, Tertinggi Sejak KPK Berdiri

"Realisasi serapan anggaran capaian 97,3 persen. Capaian ini adalah capaian tertinggi selama KPK berdiri," ujar Firli.

[HOAKS atau FAKTA]: Tiket Termurah Indonesia vs Argentina Rp 1,3 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tiket Termurah Indonesia vs Argentina Rp 1,3 Juta

Beredar sebuah informasi berisi daftar harga tiket laga sepak bola Indonesia vs Argentina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 19 Juni 2023 mendatang.