Bisnis

Penting, UMKM Punya Nomor Izin Berusaha

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Selasa, 19 April 2022
Penting, UMKM Punya Nomor Izin Berusaha

Mendaftarkan Izin Usaha Secara Digital Bagi UMKM sangat bermanfaat (Foto: pixabay/kreatikar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

PELAKU usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diimbau untuk segera membuat izin usaha atau Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui kanal-kanal digital, seperti melalui Online Single Submission (OSS).

Menurut Kepala Seksi Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Siti Tiefryani, selain memberikan ketetapan hukum bahwa sebuah UMKM legal, NIB pun bisa memberikan manfaat berupa akses pada program pengembangan dari pemerintah maupun pihak swasta.

Baca Juga:

Daftar Tren Digital Marketing yang Perlu Diketahui UMKM

"Karena akses- akses itu kini mengandalkan data, jadi untuk pengusaha yang terdaftar secara legal tentu lebih mudah untuk dapat programnya," ujar Siti seperti dilansir ANTARA.

Ada banyak kemudan yang didapan ukm (Foto: pixabay/mohamed_hassan)

Adapun kemudahan pengurusan izin usaha sudah dibuka aksesnya oleh Kementerian Investasi lewat situs oss.go.id. Atau kamu juga bisa mengakses melalui kanal yang disediakan dari hasil kolaborasi perusahaan swasta dengan Kementerian Investasi yang memberikan dukungan pada UMKM.

Salah satunya dompet digital DANA, yang memfasilitasi para UMKM yang sudah bergabung pada kosistemnya di DANA Bisnis, untuk bisa mendaftarkan NIB tanpa kesulitan.

Siti menjelaskan, kemudahan tersebut diharapkan bisa mendorong UMKM untuk segera mendaftarkan secara resmi usahanya, sehingga selain bisa memberikan payung hukum, pun memberikan identitas kepada UMKM.

Salah contoh keuntungan bagi pelaku UMKM setelah mendapatkan NIB, yakni akses yang lebih mudah untuk melakukan layanan pada perbankan. Seperti halnya pada proses pengajuan pinjaman untuk perluasan usaha.

Baca Juga:

Aplikasi Permudah UMKM Mengurus Perizinan Ekspor-Impor

apabila pengusaha tidak mendaftarkan usahanya secara legal untuk melakukan kegiatan usaha, maka program pemerintah atau beberapa program swasta tidak bisa menjangkau pelaku usaha tersebut (Foto: pixabay/mohamed_hassan)

Kemudian, contoh lainnya seperti kemudahan UMKM, bisa mendapatkan akses berupa subsidi khusus para pelaku usaha UMKM. Sehingga mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas manajemen dari usahanya, hingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menurut Siti, apabila pengusaha tidak mendaftarkan usahanya secara legal untuk melakukan kegiatan usaha, maka program pemerintah atau beberapa program swasta tidak bisa menjangkau pelaku usaha tersebut.

"Karena untuk membuktikan pelaku usaha itu bukan hanya dari pernyataan saja tapi perlu dibuktikan secara legal untuk usahanya terdaftar," ujar Siti.

Sedikit informasi, sistem pengurusan NIB lewat OSS milik Kementerian Investasi/BKPM sudah ada sejak 2019, dan diharapkan bisa menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, agar semakin banyak UMKM ynag terdaftar sah di mata hukum. (Ryn)

Baca Juga:

Pentingnya UMKM Memiliki Website Sendiri Biar Cuan Bertambah

#Bisnis #UMKM
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII DPR bahas Penyaluran KUR
Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 17 November 2025
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII DPR bahas Penyaluran KUR
Berita Foto
UMKM Sinergi Adv Nusantara Gelar Aksi Seni Tolak Pakaian Bekas Impor di Kota Tua Jakarta
Aksi dukungan terhadap produk UMKM konveksi dalam kegiatan Aksi Seni yang digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu malam (16/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 17 November 2025
UMKM Sinergi Adv Nusantara Gelar Aksi Seni Tolak Pakaian Bekas Impor di Kota Tua Jakarta
Indonesia
Kabar Gembira! Pemerintah Tidak Bakal Batasi Pengajuan KUR dan Bunga Tetap 6 Persen
Pada tahun ini diklaim berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen anggaran KUR ke sektor produksi dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
 Kabar Gembira! Pemerintah Tidak Bakal Batasi Pengajuan KUR dan Bunga Tetap 6 Persen
Indonesia
Baju Bekas Impor Bakal Dijual ke UMKM Buat Dicacah
Menurut Purbaya, untuk satu kontainer yang membawa balpres ilegal untuk dimusnahkan, biaya yang dikeluarkan oleh pihaknya mencapai Rp 12 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Baju Bekas Impor Bakal Dijual ke UMKM Buat Dicacah
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kejari Jakarta Timur Geledah Kantor Sudin UMKM, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Rp 9 Miliar
Kejari Jakarta Timur geledah Sudin UMKM terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit Rp 9 miliar. Kerugian negara diperkirakan capai Rp 4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Kejari Jakarta Timur Geledah Kantor Sudin UMKM, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Jahit Rp 9 Miliar
Indonesia
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Kementerian mengundang idEA (asosiasi e-commerce Indonesia) serta platform e-commerce Shopee, Tiktok Tokopedia, dan Lazada untuk bersinergi mematuhi regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Indonesia
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata jumlah pedagang pakaian bekas di berbagai daerah sebagai dasar penyiapan skema transisi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Indonesia
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk-produk buatan dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Indonesia
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Presiden memberikan arahan untuk tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga memikirkan substitusi produk menggunakan barang tekstil dalam negeri bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan pakaian bekas.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Bagikan