Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19 Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com- Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisihkan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

Pasal 13A

MerahPutih.com- Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisihkan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

  1. Pasal 13A
  2. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19.
  3. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.
  4. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.
  5. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  • a.penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  • b.penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
  • c.denda.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B

  1. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.
  2. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
  3. Dalam Pasal 14 UU tersebut menyatakan:
  4. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta;
  5. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Pasal 15

  1. Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta;
  2. Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta;
  3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Teranyar, jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua mencapai 415.486 orang.

Nantinya, vaksinasi bakal diberikan juga ke masyarakat umum. Terkhusus mereka yang berada di daerah zona intensitas tinggi dan rawan. (Knu)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Tanggapi Wacana Pemekaran Daerah Istimewa Surakarta
Indonesia
Gibran Tanggapi Wacana Pemekaran Daerah Istimewa Surakarta

Wacana pemekaran Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali muncul dipermukaan.

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Indonesia
Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat menyatakan pertemuan yang digelar AHY dengan ketum parpol lain sejauh ini untuk mengedepankan pembahasan visi dan misi.

Sekjen PBB Perintahkan Penyelidikan Independen atas Tertembaknya Wartawan Al Jazeera
Dunia
Sekjen PBB Perintahkan Penyelidikan Independen atas Tertembaknya Wartawan Al Jazeera

Seorang wartawati Al Jazeera tewas oleh tembakan tentara Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Rabu (11/5).

Harga Bahan Pokok di Medan Masih Normal setelah Tarif BBM Naik
Indonesia
Harga Bahan Pokok di Medan Masih Normal setelah Tarif BBM Naik

"Hari ini masih normal karena kemarin kan sudah naik semua, seperti beras, cabai merah, dan telur," ucap salah satu pedagang sembako di Pasar Sei Sekambing Medan, Senin (5/9).

Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan

Pemprov DKI menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta terkait masalah banjir di Kali Mampang, Jakarta Selatan.

AS Kerahkan Kapal Induk ke Semenanjung Korea
Dunia
AS Kerahkan Kapal Induk ke Semenanjung Korea

Seorang pejabat AS menyatakan bahwa kapal itu dikerahkan di tengah ketegangan yang dipicu uji coba rudal Korea Utara.

PKS Dukung Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi Pengelolaan Listrik
Indonesia
PKS Dukung Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi Pengelolaan Listrik

"PKS setuju dengan pendapat serikat pekerja PLN yang menganggap program holding subholding ini sebagai upaya awal swastanisasi perusahaan strategis nasional," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto

Anies Resmikan Kampung Susun Cakung untuk Korban Gusuran Ahok
Indonesia
Anies Resmikan Kampung Susun Cakung untuk Korban Gusuran Ahok

Pemprov DKI Jakarta meresmikan Kampung Susun Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (25/8). Rumah layak ini diperuntukkan bagi warga eks Bukit Duri yang terkena penggusuran dampak program normalisasi Sungai Ciliwung.

Bersepeda, Anies Hadiri 'Terima Kasih Jakarta' di Akhir Masa Jabatan
Indonesia
Bersepeda, Anies Hadiri 'Terima Kasih Jakarta' di Akhir Masa Jabatan

Sebelum masa jabatan berakhir, Anies bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Palembang menjatuhkan vonis selama 12 tahun kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin.