Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19 Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com- Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisihkan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

Pasal 13A

MerahPutih.com- Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisihkan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

  1. Pasal 13A
  2. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19.
  3. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.
  4. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.
  5. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  • a.penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  • b.penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
  • c.denda.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B

  1. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.
  2. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
  3. Dalam Pasal 14 UU tersebut menyatakan:
  4. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta;
  5. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Pasal 15

  1. Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta;
  2. Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta;
  3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Teranyar, jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua mencapai 415.486 orang.

Nantinya, vaksinasi bakal diberikan juga ke masyarakat umum. Terkhusus mereka yang berada di daerah zona intensitas tinggi dan rawan. (Knu)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan
Indonesia
Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan

Pemkab Bogor juga kini berupaya fokus mengembangkan potensi ekonomi pariwisata, khususnya yang berbasis konservasi dan strategi pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan wisata desa.

Kecelakaan Beruntun Sebabkan Tiga Orang Tewas, PT Transjakarta Bakal Kooperatif
Indonesia
Kecelakaan Beruntun Sebabkan Tiga Orang Tewas, PT Transjakarta Bakal Kooperatif

Tiga orang tewas dalam peristiwa yang terjadi di kawasan MT Haryono itu.

PTM 100 Persen, DPR: Jangan Sampai Ada Klaster Baru di Sekolah
Indonesia
PTM 100 Persen, DPR: Jangan Sampai Ada Klaster Baru di Sekolah

"Jangan sampai nanti ada klaster baru di sekolah," kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1).

H-4 Lebaran, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan
Indonesia
H-4 Lebaran, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan

Untuk beras, minyak goreng dan gula pasir tidak ada kenaikan harga

Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit
Indonesia
Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit

Kebakaran hampir berlangsung selama dua jam lebih

Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19
Indonesia
Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19

Keinginan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar Aksi Reuni 212 pada 2 Desember 2021 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, terancam batal.

Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya
Indonesia
Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya

Kota Solo bakal menggandeng enam daerah lain di Soloraya untuk merealisasikan program prioritas pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

DKI telah menyuntikan dosis 1 sebanyak 4.827.994 orang, sedangkan total dosis 2 mencapai 1.935.857 orang. Secara total sudah 6.763.851 dosis yang disuntik ke warga.

Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam rasuah tersebut sebanyak Rp 127,736 miliar.

Grace Ingin PSI Buat Gaduh 'Senayan'
Indonesia
Grace Ingin PSI Buat Gaduh 'Senayan'

PSI akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi