Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional Ilustrasi Hoaks. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com- Hoaks vaksinasi COVID-19 telah memicu kebingungan di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat sulit membedakan infomasi yang benar dan bohong. Hal ini akan memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat terkait vaksin Covid.

"Tentu saja yang paling utama adalah menghambat upaya mengatasi pandemi. Publik dibingungkan dengan banjir hoaks vaksinasi, sehingga (masyarakat) mengambil keputusan yang keliru," kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba) Santi Indra Astuti, Kamis (21/1).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sinyal Internet Bakal Dimatikan Pukul 18.00-20.00, Semua Aktivitas Ponsel Dipantau

Kata Santi, hoaks vaksinasi menimbulkan penolakan terhadap vaksin-vaksin lainnya yang sudah lebih lama beredar dan sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat.

Hoaks vaksinasi COVID-19 beredar melalui beragam saluran. Santi menilai, hoaks yang tersebar di grup aplikasi percakapan seperti Whatsapp akan sulit dilacak.

Selain itu, hoaks tersebut akan mudah dipercayai oleh anggota grup. Ini karena tidak jarang hoaks disebar oleh seseorang yang dianggap tokoh dalam grup percakapan tersebut.

"Karakter grup aplikasi percakapan juga unik. Dalam grup, selalu ada opinion maker yang posisi sosialnya di grup sangat terhormat. Misalnya, yang sepuh-sepuh, yang senior, yang dianggap sangat berilmu, sangat beragama," katanya.

"Opinion leader justru pihak yang sangat rentan terpapar oleh hoaks. Maka, ketika hoaks beredar di grup aplikasi percakapan, anggota lain tidak berani mengklarifikasi karena takut dianggap 'cari perkara'," tambahnya.

Santi menyatakan, hoaks vaksinasi COVID-19 selalu dikemas dengan bahasa dan pendekatan emosional. Hoaks pun selalu berisi informasi yang menakutkan di tengah masyarakat.

"Yang ditonjolkan adalah fear atau ketakutan, dan ini nyambung pisan dengan psikologi publik saat berhadapan dengan ketidakpastian, ketidaktahuan, dan kecemasan di tengah situasi pandemi," ucapnya.

Santi memberikan cara mengatasi hoaks. Pertama, berhati-hatilah dengan narasi yang provokatif dan berlebihan. Hoaks kerap menggunakan kalimat-kalimat sensasional dengan maksud mendiskreditkan satu pihak.

Maka itu, kata Santi, jika melihat berita dengan narasi atau judul provokatif, masyarakat sebaiknya mencari informasi lain yang serupa dari situs daring resmi atau media arus utama. Ciri hoaks lainnya adalah ajakan untuk memviralkan.

"Selalu merujuk pada sumber yang kredibel, seperti otoritas kesehatan, dan tokoh-tokoh yang punya otoritas untuk bicara perkara vaksin. Sama-sama dokter, tapi bukan berarti dokter yang satu lebih menguasai persoalan vaksin dibandingkan dokter lainnya yang memang spesialisasinya pada vaksin dan epidemiologi," ucapnya.

Jika sulit membaca tanda-tanda hoaks, masyarakat sebaiknya mengklarifikasi informasi ke situs mauapun instansi cek fakta, salah satunya JSH.

"Rajin-rajin mengunjungi situs web pemerintah daerah untuk update situasi terkini. Jangan hanya terfokus pada 1-2 media saja," kata Santi.

Vaksinasi COVID-19 di Istanan Negara. (Foto: Antara)
Vaksinasi COVID-19 di Istanan Negara. (Foto: Antara)

Santi mengatakan, hoaks vaksinasi COVID-19 harus dilawan bersama-sama. Semua masyarakat dapat menjadi hoaxbuster dengan melakukan klarifikasi manakala melihat hoaks tersebar di media sosial atau aplikasi percakapan.

"Jadilah hoaxbuster. Menjadi bagian dari penangkal hoaks. Caranya, ikut mengawasi lalu lintas hoaks lewat Siskamling atau Ronda Anti Hoaks. Pokoknya kalau ada hoaks mampir di grupnya, tandai, cek faktanya dengan merujuk sumber-sumber kredibel tadi," tuturnya.

Selain itu anggota group bisa sampaikan klarifikasi yang didapat. Tidak diam saja dan mengambil peran mengamankan lingkungan dari hoaks.

"Jangan lupa lakukan edukasi pada yang lain agar tidak mudah termakan hoaks. Lakukan dengan santai, santun tapi asik," imbuhnya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Menteri Airlangga: Vaksinasi COVID-19 Mandiri Bagi Karyawan Gratis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar
Dunia
Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Satu Pekan, Jasa Marga Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalin di Tol Jagorawi
Indonesia
Satu Pekan, Jasa Marga Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalin di Tol Jagorawi

Pelaksanaan uji coba rekayasa lalu lintas ini diharapkan dapat memperbaiki aliran lalu lintas, meningkatkan waktu tempuh perjalanan.

Soal Anggaran Vaksin COVID-19, Ini Kata Wagub DKI Jakarta
Indonesia
Soal Anggaran Vaksin COVID-19, Ini Kata Wagub DKI Jakarta

"Ya (benar sudah anggarkan vaksin)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum
Indonesia
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut
Indonesia
Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut

Jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

Dua Komisioner KPU RI Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dua Komisioner KPU RI Sembuh dari COVID-19

"Keduanya sudah negatif, alhamdulillah," kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU RI Ilham Saputra

Suami-Istri Penusuk Wiranto Divonis 9 dan 12 Tahun Penjara
Indonesia
Suami-Istri Penusuk Wiranto Divonis 9 dan 12 Tahun Penjara

Adapun hal meringankan adalah keduanya belum pernah dihukum dan keduanya tidak menyulitkan jalan persidangan

Enggak Langsung ke Body, Mobil Via Vallen Dibakar dari Ban
Indonesia
Enggak Langsung ke Body, Mobil Via Vallen Dibakar dari Ban

Dari pantauan visual CCTV, awalnya Pije berdiri sendirian di sekitar mobil Alphard milik Via

Surat Penyidikan Dianggap Cacat Hukum, Irjen Napoleon Minta Status Tersangka Dicabut
Indonesia
Surat Penyidikan Dianggap Cacat Hukum, Irjen Napoleon Minta Status Tersangka Dicabut

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte melayangkan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya.

Bisa Ganggu Kinerja, Dirut Sarana Jaya Sebaiknya Dinonaktifkan
Indonesia