Pengamat Ungkap KPP Semakin Solid Jika Capres dan Cawapres Dari Luar Koalisi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 27 Juni 2023
Pengamat Ungkap KPP Semakin Solid Jika Capres dan Cawapres Dari Luar Koalisi

Bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) bersama petinggi KPP usai memberikan keterangan pers di Sekretariat Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Selasa (30/05/2023). . ANTARA FOTO/Reno Esnir/

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) semakin kuat jika bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari luar kader koalisi.

Memang diketahui, sosok Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid kini mulai menguat menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Pertemuan Petinggi Parpol KPP Tunjukkan Koalisi Makin Solid

Nama Yenny Wahid atau yang memiliki nama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh ini kuat disebut akan mendampingi bakal Capres dari KPP Anies Baswedan.

"Kalau AHY sososk yang negarawan kemudian PKS yang negarawan mereka harus menerima. Nah ini justru jadi kunci, dua capres-cawapres bukan dari orang tiga partai ini (koalisi perubahan)," terang pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat saat dikonfirmasi, Senin (26/6).

Maka Cecep berpandang, bila Capres dan Cawapres bukan dari KPP dan memilik eksternal diyakini bakal menguatkan koalisi. Pasalnya, tidak akan menimbulkan kecemburuan antar partai koalisi baik NasDem, Demokrat dan juga PKS.

Baca Juga:

KPP Bakal Umumkan Cawapres Pendamping Anies dalam 2 Hari

"Ini Justru jadi titik temu sebenarnya saling menguatkan.Antara 3 partai ini dipasangan capres cawapres yang diusung oleh meraka," tuturnya.

Sebab Cecep menilai, nantinya cawapres yang terpilih dari salah satu anggota partai koalisi akan memunculkan kecemburuan. Ditakutkan koalisi perubahan akan tidak solid.

"Jadi engga ada beban dari ketiganya gitu," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Bakal Ikut Godok 5 Nama Cawapresnya Bersama Tim 8 KPP

#Debat Capres-cawapres #Koalisi Pilpres #Partai Demokrat #Partai Nasdem #PKS #Yenny Wahid
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan