Pengamat Sebut Kecil Peluang Golkar Gabung Koalisi Perubahaan dan Persatuan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Maret 2023
Pengamat Sebut Kecil Peluang Golkar Gabung Koalisi Perubahaan dan Persatuan

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (ketiga kiri) bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan), Ketua Umum Partai Demokrat Agus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kecil peluang Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Saya meyakini bahwa Airlangga Hartarto sepertinya sampai saat ini, entah ke depan, terus berupaya untuk mendapatkan tiket calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bukan dari yang lainnya," kata Adi di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Elite Golkar Akui JK Sarankan KIB Gabung Koalisi Perubahan Persatuan

Hal itu disampaikan Adi menanggapi kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka puasa bersama di NasDem NasDem Tower, di Jakarta, Sabtu (25/3).

Direktur Eksekutif Prameter Politik Indonesia itu menilai kecil kemungkinan Golkar gabung dalam KPP karena Airlangga sedang berupaya membesarkan KIB dan berusaha menjadi capres.

“Sulit membayangkan apabila Airlangga bergabung dengan Koalisi Perubahan (KPP). Karena bagi Golkar, Airlangga itu capres, bukan calon wakil presiden (cawapres)," ujarnya.

Menurut Adi, kehadiran Airlangga dalam buka puasa bersama tersebut hanya agenda biasa antarelit partai politik karena Ketum Golkar dengan Ketum DPP NasDem Surya Paloh adalah kawan baik.

“Saya kira itu buka puasa bersama biasa. Hal yang menjadi ramai karena Airlangga yang di KIB hadir ke buka bersama NasDem sehingga dikait-kaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024," ujarnya.

Dia mengatakan kedatangan Airlangga dalam agenda yang dilaksanakan di NasDem Tower, Jakarta Pusat itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan keinginan koalisi.

Baca Juga:

Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

Selain itu menurut dia, kehadiran Airlangga tersebut merupakan kunjungan balasan karena beberapa waktu lalu, Surya Paloh datang ke Kantor DPP Partai Golkar.

Namun Adi menilai tidak tertutup kemungkinan bagi Partai Golkar bergabung dengan KPP di masa depan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka puasa bersama yang digelar DPP Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Dalam agenda buka bersama itu turut hadir Wakil Ketum PPP Rusli Effendi, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

Partai Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara itu, NasDem merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (*)

Baca Juga:

Yusril Ihza Mahendra Temui Airlangga Hartarto di Markas Golkar

#Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024 #Pengamat Politik #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Bagikan