Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 22 Maret 2023
Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat menyambangi Kantor DPP Partai Golkar. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menggelar silahturahmi dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto di markas Golkar, Jakarta Barat pada Selasa (21/3).

Dalam kunjungan Yusril, Airlangga mengatakan, bahwa Partai Golkar dan PBB berpeluang untuk berkoalisi pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Baca Juga:

Yusril Ihza Mahendra Temui Airlangga Hartarto di Markas Golkar

"Tentu kedepan menghadapi pemilu 2024 Golkar dan PBB terbuka untuk kerja sama," kata Airlangga di kandang Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/3).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menuturkan, pertemuannya dengan Ketum Yusril ini tidak lain ialah membahas mengenai Pemilu lima tahunan.

"Tentu kunjungan ini akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan terutama tentu menjelang kita akan mengambil keputusan terkait dengan tidak hanya pemilu legistlaitf terkait koalisi yang diperlukan untuk Pemilu presiden," tuturnya.

Baca Juga:

Cak Imin Tegaskan Kursi Menpora Jatah Golkar

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, jika Golkar dan PBB sudah saling mengenal secara personal sudah lama. Bahkan Ketum Yusril cukup dekat dengan pengurus Golkar sejak jaman Presiden ke-2 Soeharto.

"Cuma prof ini (Yusril) konsisten walaupun pernah menjadi utusan golongan dari fraksi Golkar pada waktu itu sekarang memimpin PBB pasca reformasi dan Pa Yusril selalu hadir dalam event pemilu-pemilu 5 tahunan," urainya.

Airlangga mengungkapan, dalam pertemuan tadi dengan Ketum Yusril membahas banyak hal. Salah satunya terkait dengan sistem proporsional Pemilu terbuka dan tertutup. Meskipun PBB dan Golkar berbeda pandangan mengenai hal itu.

"PBB tertutup dan Golkar terbuka kita sepakat itu diserahkan ke MK," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Golkar Buka Peluang Perlebar Koalisi

#PBB #Partai Golkar #Airlangga Hartarto #Koalisi Pilpres #Yusril Ihza Mahendra #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Bagikan