Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan kuat ikut barisan partai yang mengajukan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya ia menduga, para kader PKB akan dicari kasus-kasus hukumnya. Menurutnya, pola seperti ini kerap terjadi dalam perpolitikan Indonesia sejak lama.
Baca Juga:
Ganjar Gulirkan Hak Angket Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres, Gibran: Ya Monggo
"Kelihatanya akan dipreteli tuh PKB. Maksud dipreteli itu. Pasti akan ditekan akan dicari-cari kasus hukumnya para petinggi-petinggi pkb itu termasuk ketua umum seperti itu. Kan polanya, pola umum saja," kata Ujang saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (22/2).
Ujang juga memprediksi PKB juga akan mundur perlahan dalam hak angket kecurangan pemilu ini demi mencari aman.
"Keliatanya enggak kuat," tuturnya.
Baca Juga:
Ganjar Dorong Parpol Pengusung Gulirkan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Disamping itu, kata Ujang, Partai NasDem juga setengah hati dalam upaya hak angket kecurangan pemilu. Pasalnya ada sejumlah kader NasDem yang memilih untuk tidak memperkeruh suasana dalam Pemilu 2024.
"NasDem belum tentu juga sekarang sekjennya Hermawi Taslim menyatakan konsisten di jalur yang mengusung angket tapi kan Ahmad Ali mengatakan jangan ada kegaduhan. Ada kader-kader yang bertentangan soal hak angket itu," tuturnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Ujang mengatakan hak angket itu hak dari partai politik yang kalah atau kecewa, namun juga akan dibendung oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Dan dalam konteks ini saya melihat akan kandas di tengah jalan ada partai yang tanda petik melemahkan untuk tidak hak angket itu," tutupnya. (Asp)
