Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyatakan, isu tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah mengarah ke tindakan provokasi. Terutama aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demonstrasi di DPR beberapa waktu lalu.

"Di sisi lain sudah tampak adanya kapitalisasi isu RUU HIP yang dianggap sebagai kebangkitan komunis," kata Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Baca Juga

HUT Ke-74 Bhayangkara, INTI dan PTK Indonesia Serahkan 5.000 Sembako ke Polda Metro Jaya

Stanislaus melihat, ketika unjuk rasa terjadi, tampak ada arah yang mulai mengerucut yaitu menurunkan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini narasi yang dikembangkan sangat jelas. Stanislaus melanjutkan, aktivitas yang melibatkan orang banyak tentu rawan ditunggangi kepentingan lain.

"Pemerintah harus tegas menyikapi RUU HIP sehingga tidak menjadi bola panas yang bisa menimbulkan kebakaran. Karena bisa saja terjadi penyusupan, provokasi, atau hal lainnya yang mengarah pada adanya tindakan kolektif," ungkap dia.

Ia menyesalkan langkah aparat yang terkesan tak tegas dengan memperbolehkan mereka melakukan aksi di tengah pandemi. Ia meminta agar kepolisian memastikan Maklumat Kapolri di saat pandemi COVID-19 yang salah satu isinya adalah larangan unjuk rasa harus dipastikan apakah masih berlaku atau tidak.

Sta
Stanislaus Riyanta

"Seharusnya ada sikap tegas dari pemerintah supaya hal tersebut tidak terjadi. Jika masih maka harus tegas jika terjadi unjuk rasa lagi apalagi di zona merah pandemi COVID-19," tutup Stanislaus.

Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan mengatakan seharusnya masyarakat harus bersatu berjuang di tengah masa pandemi. Bukan justru melakukan hal yang tidak masuk akal.

"Menurut saya ini nggak perlu di... kita hanya berpesan harusnya dalam kondisi COVID seperti ini, ayo dong masa kita buat hal-hal yang tidak masuk akal, hanya bersatu kita bisa kuat," katanya.

Pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP. Pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Corona.

"Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6).

Baca Juga

Dokter Relawan COVID-19 Memprediksi 15 Juta Orang akan meninggal Jika Herd Community Diberlakukan

Mahfud mengatakan bahwa RUU HIP merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU HIP.

"Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang," ujar Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Justru Bertolak Belakang dengan PSBB
Indonesia
Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Justru Bertolak Belakang dengan PSBB

Yang menghadapi kondisi dilema tidak hanya pemerintah Indonesia

Kemenag Cairkan Bantuan Tahap II Buat Pesantren Terdampak COVID-19
Indonesia
Kemenag Cairkan Bantuan Tahap II Buat Pesantren Terdampak COVID-19

Isu pemotongan bantuan pesantren sempat muncul pada pencairan tahap I. Sebagai antisipasi, Kemenag melakukan perbaikan teknis pencairan dan mengumumkan daftar nama bantuan melalui website agar mudah diakses.

 Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya
Indonesia
Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

"Walaupun Fraksi Gerindra sudah ikut dalam Panja. Saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah ada lebih dari dua Panja, lebih efisien dengan membentuk Pansus," kata Fadli .

Staf Prabowo: Beli Senjata tak Seperti Beli TV atau Mobil di Dealer
Indonesia
Staf Prabowo: Beli Senjata tak Seperti Beli TV atau Mobil di Dealer

Itulah alasannya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto banyak melakukan kunjungan ke luar negeri

Update Corona di DKI Senin (18/5): Positif 6.010, Sembuh 1.301 Orang
Indonesia
Update Corona di DKI Senin (18/5): Positif 6.010, Sembuh 1.301 Orang

Ada sebanyak 1.301 orang dinyatakan sembuh, dari total 6.010 orang positif.

KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi
Indonesia
KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi

Satu lembaga yang berkontribusi besar terhadap penghasilan pajak negara yang telah dibubarkan pemerintah yakni Tim Transaksi Transparansi Industri Ekstraktif

Dirut Pasar Jaya Akui Kesalahannya Jual Masker Rp300 Ribu Per Boks
Indonesia
Dirut Pasar Jaya Akui Kesalahannya Jual Masker Rp300 Ribu Per Boks

Arif juga mengakui kesalahannya yang telah mengumumkan harga masker, namun belum memiliki data yang cukup lengkap.

 Pasar Grosir di Beijing Ditutup Setelah Dua Kasus Infeksi COVID-19
Dunia
Pasar Grosir di Beijing Ditutup Setelah Dua Kasus Infeksi COVID-19

Belum ada keterangan yang menjelaskan bagaimana kedua pria tersebut dapat terinfeksi COVID-19.

BPTJ Sarankan Pembatasan Transportasi, Anak Buah Anies Maunya dari Menkes
Indonesia
BPTJ Sarankan Pembatasan Transportasi, Anak Buah Anies Maunya dari Menkes

Kebijakan tersebut harus mengantongi persetujuan dari Kementerian Kesehatan

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona
Indonesia
Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Polda Metro Jaya memastikan masih tak mengizinkan adanya aksi unjuk rasa saat PSBB di Jakarta.