Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyatakan, isu tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah mengarah ke tindakan provokasi. Terutama aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demonstrasi di DPR beberapa waktu lalu.

"Di sisi lain sudah tampak adanya kapitalisasi isu RUU HIP yang dianggap sebagai kebangkitan komunis," kata Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Baca Juga

HUT Ke-74 Bhayangkara, INTI dan PTK Indonesia Serahkan 5.000 Sembako ke Polda Metro Jaya

Stanislaus melihat, ketika unjuk rasa terjadi, tampak ada arah yang mulai mengerucut yaitu menurunkan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini narasi yang dikembangkan sangat jelas. Stanislaus melanjutkan, aktivitas yang melibatkan orang banyak tentu rawan ditunggangi kepentingan lain.

"Pemerintah harus tegas menyikapi RUU HIP sehingga tidak menjadi bola panas yang bisa menimbulkan kebakaran. Karena bisa saja terjadi penyusupan, provokasi, atau hal lainnya yang mengarah pada adanya tindakan kolektif," ungkap dia.

Ia menyesalkan langkah aparat yang terkesan tak tegas dengan memperbolehkan mereka melakukan aksi di tengah pandemi. Ia meminta agar kepolisian memastikan Maklumat Kapolri di saat pandemi COVID-19 yang salah satu isinya adalah larangan unjuk rasa harus dipastikan apakah masih berlaku atau tidak.

Sta
Stanislaus Riyanta

"Seharusnya ada sikap tegas dari pemerintah supaya hal tersebut tidak terjadi. Jika masih maka harus tegas jika terjadi unjuk rasa lagi apalagi di zona merah pandemi COVID-19," tutup Stanislaus.

Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan mengatakan seharusnya masyarakat harus bersatu berjuang di tengah masa pandemi. Bukan justru melakukan hal yang tidak masuk akal.

"Menurut saya ini nggak perlu di... kita hanya berpesan harusnya dalam kondisi COVID seperti ini, ayo dong masa kita buat hal-hal yang tidak masuk akal, hanya bersatu kita bisa kuat," katanya.

Pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP. Pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Corona.

"Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6).

Baca Juga

Dokter Relawan COVID-19 Memprediksi 15 Juta Orang akan meninggal Jika Herd Community Diberlakukan

Mahfud mengatakan bahwa RUU HIP merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU HIP.

"Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang," ujar Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan

2.500 massa yang mengikuti aksi disana

Lari Dikejar Polisi, Seorang Pedemo Jatuh ke Sumur Sedalam 10 Meter
Indonesia
Lari Dikejar Polisi, Seorang Pedemo Jatuh ke Sumur Sedalam 10 Meter

Seorang peserta aksi Solo Raya Menggugat menolak RUU Cipta Kerja di Tugu Kartasura jatuh ke dalam sumur tua sedalam 10 meter, Kamis (8/10) malam.

Sepekan Mendatang Indonesia Alami Cuaca Ekstrem, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Sepekan Mendatang Indonesia Alami Cuaca Ekstrem, Masyarakat Diminta Waspada

BMKG meminta warga untuk selalu waspada potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia, selama sepekan ke depan mulai 10-17 Mei 2021.

Reaksi 'Duo Nyinyir' Dapat Penghargaan dari Jokowi
Indonesia
Reaksi 'Duo Nyinyir' Dapat Penghargaan dari Jokowi

Fadli melanjutkan, penghargaan ini semoga bisa membuat dirinya menjadi lebih baik lagi.

Imbas PPKM, Puluhan Restoran di Yogyakarta Gulung Tikar
Indonesia
Imbas PPKM, Puluhan Restoran di Yogyakarta Gulung Tikar

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat puluhan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gulung tikar.

Anies Harap Blok VI Pasar Senen Jadi Ikon Baru Jakarta
Indonesia
Anies Harap Blok VI Pasar Senen Jadi Ikon Baru Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking area blok VI Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/3) pagi.

Gelar Dangdutan, Golkar Cuma Beri Teguran Pada Wakil Ketua DPRD Tegal
Indonesia
Gelar Dangdutan, Golkar Cuma Beri Teguran Pada Wakil Ketua DPRD Tegal

Wasmad Edi Susilo merupakan kader sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal periode 2019-2024 yang menggelar hajatan dan dangdutan dihadri ribuan orang.

FPI Berencana Ganti Nama, Begini Kata Polisi
Indonesia
FPI Berencana Ganti Nama, Begini Kata Polisi

FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas

Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Dua PP yang sudah diterbitkan yakni, pemberlakuan perpajakan untuk mendorong kemudahan berusaha yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 dan ada PP terkait pemberlakuan perpajakan transaksi LPI, PP Nomor 49 tahun 2021.

Kehabisan Dana, BNPB Serahkan Biaya Karantina Pasien COVID-19 ke Pemda
Indonesia
Kehabisan Dana, BNPB Serahkan Biaya Karantina Pasien COVID-19 ke Pemda

Pemerintah daerah dinilai dapat menyesuaikan kebutuhan untuk isolasi mandiri warganya