Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengungkapkan, ada tiga objek praperadilan yang bisa diuji, yakni penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan dalam proses hukum terhadap pentolan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

"Kalau memang ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan HAM maka itu bisa diuji melalui praperadilan, di situ lah nanti akan diketahui apakah benar atau tidak, harus diborgol atau kemudian harus pakai seragam," ujar Suparji Ahmad kepada wartawan yang dikutip, Sabtu (17/10).

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

Baca Juga

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengritik

"Sebetulnya, seragam atau borgol itu kan kadang-kadang tidak ada standar yang jelas, karena tidak semua diborgol, tidak semua pakai seragam," ungkapnya.

Karena kata dia, prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi alias perlakuan yang berbeda. "Bahwa proses itu kan harus ada bukti permulaan," tuturnya.

Maka itu menurut dia, keberatan perlu disampaikan. Dia melanjutkan, penyidik ataupun petugas yang menangani harus bertanggungjawab jika melakukan kesalahan.

"Yang jelas pemborgolan atau semacam model pengekangan itu dikhawatirkan akan melarikan diri, kalau kemudian bisa dipastikan dia tidak akan melarikan diri, untuk apa?" katanya.

"Saya kira secara keseluruhan, bagi para lawyer aktivis KAMI itu kalau melihat ada prosedur yang tidak benar, ada hukum formil yang tidak benar, lebih baik mungkin melalui forum praperadilan," tambah Suparji.

Dia melanjutkan, praperadilan yang akan menilai apakah penangkapan, penahanan ataupun penetapan tersangka itu memenuhi syarat formil atau tidak.

"Di situ akan diuji. Karena mosi tidak percaya, melayangkan keberatan itu bukan jalur hukum," pungkasnya.

Mabes Polri yakin ada korelasi antara cuitan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dengan rusuhnya unjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kalau penyidik itu sudah menahan seseorang, menetapkan tersangka seseorang, itu sudah tidak ada keragu-raguan lagi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono.

Awi mengatakan penetapan status tersangka dilakukan apabila ditemukan dua alat bukti yang cukup. Adapun bukti permulaan dalam kasus ini, ia sebut dirasa cukup sehingga polisi berani melakukan penahanan.

"Pendemo yang ditangkap dijadikan tersangka menyampaikan bahwasanya terpengaruh gara-gara hoax media sosial, ajakan-ajakan demo," tutur Awi.

Sebelumnya, berdasarkan surat penangkapan bernomor SP/Kap/165/X/2020/ Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 13 Oktober 2020. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Syahganda ditangkap setelah diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks melalui akun Twitter pribadinya.

Adapun Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani, mengatakan pihaknya belum menemukan cuitan Syahganda yang bernuansa menghasut.

Baca Juga

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Ia pun meragukan apakah dengan membaca cuitan tersebut akan membuat orang lain berpartisipasi dalam demonstrasi.

"Kami belum melihat korelasi dan relevansinya antara yang ditweetkan dan dituduh," ujar Ahmad Yani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Akhirnya Ketangkap juga Biang Penyebar Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akhirnya Ketangkap juga Biang Penyebar Virus Corona

Hingga saat ini, postingan tersebut telah di-share sebanyak 1.026 orang di jejaring Facebook.

Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian
Indonesia
Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh

Tol Cipali Siapkan Langkah Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Tol Cipali Siapkan Langkah Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru

Untuk arus kendaraan pada normalnya sebelum masa pandemi COVID-19 per hari bisa rerata mencapai 30 ribu yang melintasi Tol Cipali.

Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Mei 2020 telah mencapai Rp179,6 triliun atau 1,1 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu
Indonesia
DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Sekarang konstituennya menghadapi bencana harusnya dia tanggung jawab

Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker
Indonesia
Indonesia Masih dalam Status Keadaan Darurat Bencana Nasional
Indonesia
Indonesia Masih dalam Status Keadaan Darurat Bencana Nasional

Penyebaran virus corona masih terjadi hingga kini.

Waduh! RRI Jayapura Hentikan Siaran Akibat Masuk Zona Merah COVID-19
Indonesia
Waduh! RRI Jayapura Hentikan Siaran Akibat Masuk Zona Merah COVID-19

Ada 14 kota di Indonesia yang kegiatan penyiarannya dihentikan sementara

Erick Thohir Sebut Percuma Berantas Virus Corona kalau Tidak Kompak
Indonesia
Erick Thohir Sebut Percuma Berantas Virus Corona kalau Tidak Kompak

Erick Thohir menyambangi Stasiun Gambir dalam rangka pengecekan fasilitas publik dalam menghadapi Covid-19.

Acara Pernikahan di Solo Dibubarkan Paksa, Pengamat Kritik Ketegasan Penegak Hukum
Indonesia
Acara Pernikahan di Solo Dibubarkan Paksa, Pengamat Kritik Ketegasan Penegak Hukum

Mereka membubarkan paksa acara pernikahan warga di Kampung Metodranan Semanggi, Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8).