Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengungkapkan, ada tiga objek praperadilan yang bisa diuji, yakni penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan dalam proses hukum terhadap pentolan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

"Kalau memang ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan HAM maka itu bisa diuji melalui praperadilan, di situ lah nanti akan diketahui apakah benar atau tidak, harus diborgol atau kemudian harus pakai seragam," ujar Suparji Ahmad kepada wartawan yang dikutip, Sabtu (17/10).

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

Baca Juga

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengritik

"Sebetulnya, seragam atau borgol itu kan kadang-kadang tidak ada standar yang jelas, karena tidak semua diborgol, tidak semua pakai seragam," ungkapnya.

Karena kata dia, prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi alias perlakuan yang berbeda. "Bahwa proses itu kan harus ada bukti permulaan," tuturnya.

Maka itu menurut dia, keberatan perlu disampaikan. Dia melanjutkan, penyidik ataupun petugas yang menangani harus bertanggungjawab jika melakukan kesalahan.

"Yang jelas pemborgolan atau semacam model pengekangan itu dikhawatirkan akan melarikan diri, kalau kemudian bisa dipastikan dia tidak akan melarikan diri, untuk apa?" katanya.

"Saya kira secara keseluruhan, bagi para lawyer aktivis KAMI itu kalau melihat ada prosedur yang tidak benar, ada hukum formil yang tidak benar, lebih baik mungkin melalui forum praperadilan," tambah Suparji.

Dia melanjutkan, praperadilan yang akan menilai apakah penangkapan, penahanan ataupun penetapan tersangka itu memenuhi syarat formil atau tidak.

"Di situ akan diuji. Karena mosi tidak percaya, melayangkan keberatan itu bukan jalur hukum," pungkasnya.

Mabes Polri yakin ada korelasi antara cuitan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dengan rusuhnya unjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kalau penyidik itu sudah menahan seseorang, menetapkan tersangka seseorang, itu sudah tidak ada keragu-raguan lagi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono.

Awi mengatakan penetapan status tersangka dilakukan apabila ditemukan dua alat bukti yang cukup. Adapun bukti permulaan dalam kasus ini, ia sebut dirasa cukup sehingga polisi berani melakukan penahanan.

"Pendemo yang ditangkap dijadikan tersangka menyampaikan bahwasanya terpengaruh gara-gara hoax media sosial, ajakan-ajakan demo," tutur Awi.

Sebelumnya, berdasarkan surat penangkapan bernomor SP/Kap/165/X/2020/ Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 13 Oktober 2020. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Syahganda ditangkap setelah diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks melalui akun Twitter pribadinya.

Adapun Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani, mengatakan pihaknya belum menemukan cuitan Syahganda yang bernuansa menghasut.

Baca Juga

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Ia pun meragukan apakah dengan membaca cuitan tersebut akan membuat orang lain berpartisipasi dalam demonstrasi.

"Kami belum melihat korelasi dan relevansinya antara yang ditweetkan dan dituduh," ujar Ahmad Yani. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Terkait Pelat Mobil RFS
Indonesia
Hari Ini, Rachel Vennya Diperiksa Terkait Pelat Mobil RFS

Terkait itu, pihak kepolisian sudah mengirimkan surat panggilan terhadap Rachel untuk diperiksa soal pelat nomor bodong tersebut. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada Senin (25/10).

Polda Metro akan Panggil David 'Noah' Terkait Kasus Dugaan Penipuan
Indonesia
Polda Metro akan Panggil David 'Noah' Terkait Kasus Dugaan Penipuan

Penyidik Direktorat Resesrse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya akan memanggil personel grup band Noah, David Kurnia Albert untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang lebih dari Rp 1,1 miliar.

Puncak Mudik Diprediksi Berlangsung H-2 Lebaran
Indonesia
Puncak Mudik Diprediksi Berlangsung H-2 Lebaran

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperediksi 109.327 kendaraan diprediksi bakal meninggalkan Jabotabek pada H-2 Lebaran 2021 atau Selasa (11/5).

Pertumbuhan Ekonomi Melorot, Dana PEN Harus Dioptimalkan
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Melorot, Dana PEN Harus Dioptimalkan

Tercatat, realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun.

Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen
Indonesia
Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen

pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi hingga pukul 21.000 waktu setempat.

Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India
Indonesia
Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India

Polisi menetapkan empat orang tersangka yang dituding meloloskan WNI dari karantina mandiri. Keempatnya adalah RW, S, JD dan GC.

Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H
Indonesia
Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI Jakarta akan menunggu putusan resmi dari Mahkamah Agung sebelum mengambil tindakan lebih lanjut terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Kapur Barus Ringankan Sesak Napas akibat COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Kapur Barus Ringankan Sesak Napas akibat COVID-19

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Rupa Ganguli yang menarasikan bahwa menghirup kapus barus, cengkeh, biji karom, dan minyak kayu putih dapat meningkatkan kadar oksigen dan membantu meringankan sesak nafas.

Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang

Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan