Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah menolak omnibus law UU Cipta Kerja mesti dijadikan sinyal peringatan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, cara-cara yang digunakan pemerintah adalah dengan menangkap orang-orang yang menolak omnibus law UU Ciptaker.

“Ini sinyal penting, warning penting kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang,” ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam salah satu diskusi Smart FM di Jakarta, Sabtu (17/10).

Ray menilai, maraknya demonstarsi disinyalir adanya kekecewaan pada proses dan juga substansi UU Ciptaker. Tetapi, di luar itu juga, ada kekecewaan yang cukup menyeluruh pada pemerintahan Jokowi di periode kedua pemerintahannya ini.

“Nah ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja yang secara proses maupun substansi mengecewakan banyak pihak. Jadi, kumulasi itulah yang mengakibatkan demonstarsi begitu besar baik dari skala lokasi maupun secara massa,” kata dia.

Ia menilai, peristiwa penolakan UU Cipta Kerja merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap periode kedua pemerintahan Joko Widodo, tidak bisa dilihat semata-mata karena UU Omnibus Law ini dianggap mengecewakan.

Ray mengatakan, ada kekecewaan masyarakat terhadap revisi UU KPK pada setahun yang lalu. Selain itu, masyarakat juga kecewa dengan cara pemerintah mengatasi COVID-19, unsur ekonomi yang semakin sulit, ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja dan substansinya yang mengecewakan banyak pihak.

Menurut Ray, akumulasi tersebut menyebabkan demonstrasi pasca pengesahan UU Cipta Kerja menjadi begitu besar, baik dalam skala lokasi dan massa.

"Ini warning penting pemerintahan Pak Jokowi agar keresahan enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang," ujarnya.

Apalagi, kata Ray, pasca penetapan UU Cipta Kerja, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengemong publik. Misalnya, naskah UU Cipta Kerja yang tidak jelas di mana.

Kemudian Presiden Jokowi menyebut berita yang berkembang sebagai hoaks. Tetapi, diminta naskah asli enggak dimunculkan sehingga bersamaan degan itu juga terjadi penangkapan atas dasar sikap protes masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

"Jadi proses diprotes orang, substansi diprotes, cara menangani protes juga berlebihan," jelasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Ciptaker Bikin UMKM Mudah Naik Kelas ke Sektor Formal
Indonesia
UU Ciptaker Bikin UMKM Mudah Naik Kelas ke Sektor Formal

Pemerintah kini menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

Masyarakat Diminta Hentikan Kegiatan dan Bersikap Sempurna Saat HUT RI Pukul 10.17 WIB
Indonesia
WHO Terbitkan Protap Keamanan COVID-19 untuk Idul Adha
Indonesia
WHO Terbitkan Protap Keamanan COVID-19 untuk Idul Adha

WHO mengakui ada bukti yang menunjukkan penularan virus COVID-19 dari manusia ke hewan, tetapi tidak sebaliknya.

Anak Buah Anies Minta Pengelolan Kafe Jangan Undang Artis Terkenal
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Pengelolan Kafe Jangan Undang Artis Terkenal

Karena COVID-19 di Jakarta masih terbilang kasus yang parah

Tol Banda Aceh-Sigli Siap Dioperasikan
Indonesia
Tol Banda Aceh-Sigli Siap Dioperasikan

Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 3 ruas Jantho-Indrapuri sepanjang 16 kilometer telah rampung dan siap dioperasikan.

Jokowi Diminta Tindak Tegas Menteri yang Tidak Sejalan dengan PSBB
Indonesia
Jokowi Diminta Tindak Tegas Menteri yang Tidak Sejalan dengan PSBB

Presiden harus juga mengawasi dan memberikan sanksi

Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok
Indonesia
Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok

Hasbiallah meminta Pemprov DKI mengeruk sungai dalam dua hari ke depan

Gunung Merapi Siaga, Pemkab Klaten Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Indonesia
Gunung Merapi Siaga, Pemkab Klaten Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi selama tujuh hari kedepan atau mulai 10-16 November 2020.

New Normal Sepanjang Juni, Solo Alami Inflasi 0,29 Persen
Indonesia
New Normal Sepanjang Juni, Solo Alami Inflasi 0,29 Persen

"Catatan kami inflasi kali ini disebabkan adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen," ujar Totok

Polisi dan Pemprov DKI Masih Bahas Kebijakan Ganjil Genap
Indonesia
Polisi dan Pemprov DKI Masih Bahas Kebijakan Ganjil Genap

Padahal kondisi lalu lintas saat ini sudah mulai ramai dari kendaraan.