Pemprov DKI Kirim Surat ke Kemenaker, Harap Formula UMP Diperbaiki Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat melakukan uji coba terbatas aplikasi integrasi JakLingko di Jakarta, Selasa (31/8/2021). (ANTARA/HO-JakLingko)

Merahputih.com - Formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta diharap bisa diperbaiki. Hal ini menyusul surat yang telah dikirim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Saat ini, Pemprov DKI masih menunggu jawaban surat yang dikirim tersebut. Diharap ada respons baik dari Kemenaker.

"Kami berharap formulanya diperbaiki, direvisi. Namun sekarang kan kewenangannya langsung di kementerian di pusat, bukan di kami," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/12).

Baca Juga:

Ini Perbedaan Gejala Varian Omicron dan Delta

Menurut Riza, pemerintah pusat juga memiliki banyak pertimbangan yang harus semua pihak dengarkan juga. Namun ia menjamin pemerintah memahami apa yang menjadi keinginan buruh, para pengusaha, dan juga kepentingan masyarakat Jakarta.

Setiap kebijakan ada batasan dan aturannya masing-masing. Pemprov DKI harus patuh dengan regulasinya dan aturan yang harus dipatuhi, di antaranya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami harus patuhi, selama PP-nya belum dirubah kami tidak boleh melanggar, kita kan harus patuh dan taat terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kta harus menunggu perbaiki dari regulasi itu," tuturnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan jutaan buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional jika tuntutan tidak dikabulkan, salah satunya merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021.

Baca Juga:

Satgas COVID-19: Vaksinasi Bukan Satu-satunya Upaya Cegah Varian Omicron

Hal itu dikatakan Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan yang merupakan rangkaian aksi buruh pada 6-10 Desember 2021.

"Kami bisa melakukan 2 juta buruh stop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan MK dan SK Gubernur," kata Said di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12).

Said menjelaskan bahwa eskalasi aksi akan meningkat jika Pemerintah Pusat tidak menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Baca Juga:

Varian Omicron Terus Merebak, Libur Natal dan Tahun Baru Jadi Ujian

Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

"Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik," kata Said. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Retas Aplikasi PeduliLindungi, Sindikat Pemalsu Hasil Swab COVID-19 Dibongkar
Indonesia
Retas Aplikasi PeduliLindungi, Sindikat Pemalsu Hasil Swab COVID-19 Dibongkar

Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap praktik jual beli hasil swab antigen COVID-19 palsu di bandara terbesar di Indonesia itu.

Roy Suryo Belum Ditahan, Polda Metro Pastikan Proses ke Pengadilan
Indonesia
Roy Suryo Belum Ditahan, Polda Metro Pastikan Proses ke Pengadilan

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama.

Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat
Indonesia
Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat

Sampai awal Januari ini, KPU Pusat belum menetapkan tahapan dan jadwal pemilu 2024, karena menunggu rapat dengar pendapat dengan DPR.

BMKG Prakirakan Jakarta Hujan Disertai Petir Hari Ini
Indonesia
BMKG Prakirakan Jakarta Hujan Disertai Petir Hari Ini

BMKG memprediksi sebagian wilayah di DKI Jakarta akan diguyur hujan disertai petir dan kilat pada hari ini, Minggu (10/10).

Wagub DKI Tanggapi Soal Ancaman Banjir Rob saat Formula E
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Soal Ancaman Banjir Rob saat Formula E

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kawasan Ancol, Jakarta Utara sebagai sirkuit penyelenggaraan ajang Formula E pada Juni 2022 mendatang.

DKI Jadi Provinsi Paling Demokratis 4 Tahun Berturut-turut
Indonesia
DKI Jadi Provinsi Paling Demokratis 4 Tahun Berturut-turut

Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu nilai indeks demokrasi sebesar 89,21 secara nasional.

Kejar Target Jokowi, Polri Laksanakan Vaksinasi Serentak 34 Polda
Indonesia
Kejar Target Jokowi, Polri Laksanakan Vaksinasi Serentak 34 Polda

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar di seluruh Indonesia atau 34 polda.

Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti
Indonesia
Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti

"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra

Unit Usaha Syariah Bank DKI Salurkan Pembiayaan Rp 64 Triliun di 2021
Indonesia
Unit Usaha Syariah Bank DKI Salurkan Pembiayaan Rp 64 Triliun di 2021

UUS Bank DKI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6,40 triliun per Desember 2021, atau tumbuh sebesar 6,8 persen dari Rp 5,99 triliun per Desember 2020.

Pergi ke Bali, Lili Pintauli Siregar Tidak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK
Indonesia
Pergi ke Bali, Lili Pintauli Siregar Tidak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK

Pada Senin, 30 Agustus 2021, Lili dikenakan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.