Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan opsi menyetop alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nantinya dana APBN yang selama ini dalokasikan untuk LPDP bakal dialihkan untuk membenahi pengembangan dunia riset.
"Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/1).
Baca Juga:
Pesan Jokowi ke Penerima LPDP: Pulang, Pulang, Pulang, Meski Gaji Lebih Rendah
Menurut Muhadjir, setiap tahun pemerintah menyisihkan rata-rata sekitar Rp 20 triliun dari 20 persen alokasi dana pendidikan, hingga kini terkumpul hampir Rp 140 triliun. Oleh karena itu, dia menyambut baik arahan Presiden Jokowi supaya porsi anggaran riset ke depan diperbesar, salah satunya melalui opsi dana pendidikan tersebut.
"Dana pendidikan kan 20 persen, otomatis setiap tahun naik itu, kalau APBN-nya naik, otomatis jadi menteri pendidikan atau jadi menteri yang mengurusi pendidikan itu tidur pun sudah naik otomatis anggarannya, dan itu harus ditingkatkan efisiensinya," kata Menko.
Dengan opsi tersebut, kata Muhadjir, diharapkan anggaran pendidikan yang 20 persen bisa sepenuhnya digunakan untuk membenahi rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia,
"Alokasi anggaran untuk riset dinaikkan, termasuk alokasi biaya beasiswa, termasuk pendidikan untuk ke perguruan tinggi, Diploma, S1, S2, S3 bisa ditingkatkan," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016-2019 itu.
Baca Juga:
Namun, Muhadjir memastikan opsi tersebut tidak akan menyetop jalannya program LPDP. Apalagi, lanjut dia, selama dana yang kini terhimpun diinvestasikan pengelola ke berbagai instrumen yang lebih menguntungkan.
"Itu sudah disepakati, termasuk kita (LPDP) harus sudah mulai berani berinvestasi di sektor-sektor yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan," kata pembantu Jokowi yang juga Ketua Dewan Penyantun LPDP itu. (Knu)
Baca Juga:
