Pemerintah Diminta Pisahkan Aturan Otsus Papua dan Papua Barat Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa mendukung Otonomi Khusus (Otsus Papua) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa mendukung Otonomi Khusus (Otsus Papua) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Koordinator Lapangan Aksi Malkin Kosepa mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk menjalankan konsep otsus, namun dengan beberapa catatan meliputi permintaaan adanya pemisahan antara aturan otsus Papua dan Papua Barat.

Baca Juga

Bukannya Bikin Takut, Peti Mati Sosialisasi Bahaya COVID-19 Malah jadi Objek Swafoto

"(Catatan pertama) kami mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola pemerintah dalam mengelola dana otsus," ujarnya di Jakarta, hari ini.

Catatan kedua, mendorong pemerintah pusat mengevaluasi dana otsus yang sudah berjalan dengan melibatkan seluruh stakeholder, yakni tokoh masyarakat, mahasiswa, serta tokoh adat di Papua dalam membentuk otsus yang berlangsung. Adapun, catatan ketiga ialah meminta pemerintah untuk membentuk wadah pengelola dana otsus.

"Keempat, semua pihak menahan diri agar tidak terprovokasi dalam kepentingan pribadi maupun golongan," lanjutnya.

Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa mendukung Otonomi Khusus (Otsus Papua) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa mendukung Otonomi Khusus (Otsus Papua) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Foto: Istimewa

Kelima, mendorong adanya implementasi peraturan daerah istimewa (perdasi) dan peraturan daerah khusus (perdasus) yang harus direvisi atau membuat undang-undang yang mendukung hal tersebut.

"Keenam, menangkap mafia-mafia yang mengambil dana otsus sampai detik ini," tambahnya.

Berdasarkan pengamatan di lokasi, massa aksi berjalan dari Jalan Medan Merdeka Barat sisi patung kuda pada pukul 13.35 WIB menuju ke ujung Jalan Medan Merdeka Barat sisi depan Istana Negara. Jumlah massa yang ikut serta terpantau sekitar 50 orang. Puluhan petugas kepolisian tampak berjaga-jaga di sekeliling lokasi demonstrasi.

Malkin menuturkan, para pendemo pada dasarnya mendukung otsus, namun meminta untuk lebih ditata. Menurutnya, aturan otsus yang sudah dibikin oleh pemerintah hanya beberapa persen saja manfaatnya bagi masyarakat di Papua Barat.

"Ini dibuat undang-undang hanya dilarikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Untuk Papua Barat kami meminta peraturannya dipisahkan. Karena, dalam sistem pemerintahan dalam strukturalnya sudah beda. Itu yang kami tekankan antara perdasi dan perdasus," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Papua dan Papua Barat memiliki struktur pemerintahan yang berbeda sehingga diperlukan adanya aturan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Otsus yang berlangsung selama 20 tahun itu kerangka pemerintahannya (Papua dan Papua Barat) sama," terangnya.

Baca Juga

Mutasi COVID-19 Mulai Masuk Asia Tenggara, Diduga 10 Kali Lebih Menular

Sebagai informasi, pelaksanaan status otsus di tanah Papua diberlakukan secara efektif sejak 2001-2020 dan akan dievaluasi total oleh pemerintah pada 2021. Pasca implementasinya hampir 20 tahun di tanah Papua, pemerintah pusat di Jakarta melaksanakan UU No.21 Tahun 2001 Jo UU.No.35 Tahun 2008 tentang Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan informasi dari AMPB, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah telah gelontorkan 94 triliun rupiah selama 20 tahun untuk pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka proteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020

Mahkamah Konstitusi menolak 23 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut terungkap pada sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2).

Ma'ruf Amin Minta Ustaz dan Ustazah Dapat Insentif
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Ustaz dan Ustazah Dapat Insentif

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menyediakan perlengkapan kesehatan

ABK Indonesia Dibunuh di Kapal Tiongkok, Pemerintah Diminta Investigasi
Indonesia
ABK Indonesia Dibunuh di Kapal Tiongkok, Pemerintah Diminta Investigasi

Kapal dengan bendera Tiongkok itu diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia meninggal dunia.

Sidang Kasus Novel Baswedan, Saksi bakal Beberkan Detik-detik Penyerangan Air Keras
Indonesia
Sidang Kasus Novel Baswedan, Saksi bakal Beberkan Detik-detik Penyerangan Air Keras

"Tapi hanya dua yang datang," kata Jaksa Penuntut Umum, Fredik Adhar Syaripuddin

Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat
Indonesia
Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat

Presiden Joko Widodo melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024.

Umumkan Bebas Denda Pajak Kendaraan, Polri Dikritik 'Genit' Langkahi Pemda
Indonesia
Umumkan Bebas Denda Pajak Kendaraan, Polri Dikritik 'Genit' Langkahi Pemda

Meskipun ada beberapa wilayah yang sudah mengumumkan pembebasan denda PKB, tetapi belum semua wilayah di Indonesia.

Kemenhub Keluarkan Petunjuk SOP Transportasi COVID-19, Apa Saja Isinya?
Indonesia
Kemenhub Keluarkan Petunjuk SOP Transportasi COVID-19, Apa Saja Isinya?

Secara umum SE dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda baik darat, laut, udara, dan kereta api

Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan

Cuaca cerah berawan diperkirakan berlangsung di tiga wilayah sejak siang hari, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati
Indonesia
Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.

Satgas PEN Kejar Target Gelorkan Rp100 Triliun di Triwulan III
Indonesia
Satgas PEN Kejar Target Gelorkan Rp100 Triliun di Triwulan III

"Agar efek multipliernya bisa sangat membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini," jelas Budi.