Pemerintah Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Senilai Rp 1,02 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Februari 2024
Pemerintah Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Senilai Rp 1,02 Triliun

Ilustrasi bendungan. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut. Bendungan ini, membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.

Bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Baca Juga:

5 Bendungan Siap Diresmikan Awal 2024, Ini Daftarnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare . Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27 persen," kata Dedi.

Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya - PT Tuah Agung Anugrah - PT Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun.

Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kondisi ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder. Kabupaten ini terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan nilam.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. (*)

Baca Juga:

Atasi Banjir Bekasi dan Karawang, Pemerintah Bangun 2 Bendungan

#Infrastruktur #Proyek Infrastruktur #Kemen PUPR #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AHY Cari Dana Swasta Buat Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa
Selain proyek tanggul laut, Kemenko Infrastruktur terhadap agenda prioritas pemerintah, antara lain perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan perbaikan jalan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
AHY Cari Dana Swasta Buat Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Indonesia
Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp 630 Miliar Bangun 63 Jembatan Gantung di 2026
Pada tahun 2025 ini, Kementerian PU juga tengah menyelesaikan pembangunan 50 jembatan gantung, sebagian diantaranya telah rampung.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp 630 Miliar Bangun 63 Jembatan Gantung di 2026
Indonesia
Penurunan Tanah Capai 12 Sentimeter Pertahun, Banjir Rob Jadi Ancamanya Masa Depan Indonesia
Rob dan penurunan tanah ini tak lepas dari persoalan tata ruang yang kerap dilanggar. Oleh sebab itu, kepala daerah tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu daya serap air tanah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Juni 2025
Penurunan Tanah Capai 12 Sentimeter Pertahun, Banjir Rob Jadi Ancamanya Masa Depan Indonesia
Indonesia
Kadin Minta Pengusaha Belanda Dukung Proyek Tanggul Laut Raksasa, Punya Pengalaman 5 Abad
Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau yang sering disebut giant sea wall menjadi prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Juni 2025
Kadin Minta Pengusaha Belanda Dukung Proyek Tanggul Laut Raksasa, Punya Pengalaman 5 Abad
Indonesia
Ketergantungan Pada Utang Buat Bangun Infrastruktur Jadi Masalah Indonesia
Tekanan keuangan yang tinggi pasca pandemi dan ketergantungan pada pembiayaan utang menjadi tantangan tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 15 Juni 2025
Ketergantungan Pada Utang Buat Bangun Infrastruktur Jadi Masalah Indonesia
Indonesia
AHY Peka Luar Biasa Tangkap Arahan, Si Paling Paham Urusan Infrastruktur Sesuai Kemauan Prabowo
AHY menjelaskan bahwa ICI 2025 mengangkat lima isu krusial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Juni 2025
AHY Peka Luar Biasa Tangkap Arahan, Si Paling Paham Urusan Infrastruktur Sesuai Kemauan Prabowo
Indonesia
Kontraktor Kapok Garap Proyek Pemerintah, DPR: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh
Fenomena 'kapok proyek' menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung kontraktor dan jaminan kepastian dari pihak pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Juni 2025
Kontraktor Kapok Garap Proyek Pemerintah, DPR: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh
Indonesia
Prahara Pembongkaran Tiang Mangkrak di Jalan Rasuna Said: Demi Estetika dan Kelancaran Lalu Lintas Kota
Jjika proyek monorel memang sudah tidak dilanjutkan, maka infrastruktur yang ada sebaiknya dikembalikan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Mei 2025
Prahara Pembongkaran Tiang Mangkrak di Jalan Rasuna Said: Demi Estetika dan Kelancaran Lalu Lintas Kota
Indonesia
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Bagikan