Pemekaran Provinsi Diharapkan Percepat Kesejahteraan Orang Asli Papua Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com- Pemekaran daerah di Papua masih dalam pembahasan. Kebijakan Otonomi Khusus Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, otonomi khusus ini untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat martabat Orang Asli Papua.

Baca Juga:

Kapolda Papua Pastikan 2 Senjata Brimob di Tangan KKB Nduga

Tentunya, dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspirasi masyarakat Papua.

Menurut Saan, hal yang terpenting dari pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah. Sehingga mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah Pusat.

"Serta, dapat memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu yang dikutip, Rabu (22/6).

Menurut Saan, tiga RUU Pemekaran daerah Provinsi Papua yang akan dibahas saat ini antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah.

Yakni satu pembentukan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, dua RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Sedangkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan diajukan ke Bamus DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR RI.

Oleh karena itu, Komisi II mengajukan RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini sebagai RUU inisiatif DPR.

Baca Juga:

Pemekaran Daerah Otonomi Papua Dinilai Perlu Dilakukan meski Tuai Kontroversi

Ini sesuai Pasal 21 UUD 1945 dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 101 ayat 3 dan Pasal 112 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tatib DPR RI.

Termasuk Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang cara mempersiapkan tiga RUU Pembentukan Provinsi di Papua juga telah memenuhi syarat untuk diajukan.

"Karena sesuai ketentuan Pasal 16, Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai kumulatif terbuka,” jelas Saan.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, Komisi II menargetkan Pembahasan Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Tiga Provinsi di Papua selesai pada 30 Juni 2022.

"Kami sudah susun jadwal pembahasan RUU, dan tanggal 30 Juni 2022 ada Rapat Paripurna sehingga diharapkan pembahasan RUU ini bisa selesai sebelum tanggal 30 Juni 2022," papar Ahmad Doli.

Dia mengungkapkan, Komisi II secara resmi telah membentuk Panja Pembahasan Tiga RUU Pembentukan Provinsi di Papua. Sehingga, diharapkan para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) segera melengkapi daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam keanggotaan panja.

Doli menjelaskan, Komisi II DPR mulai membahas RUU tersebut pada Rabu (22/6) dan akan menyerap aspirasi masyarakat Papua hingga Minggu (26/6).

Doli menjabarkan, Komisi II menargetkan finalisasi RUU tersebut dilaksanakan Senin-Rabu (27-29 Juni) sehingga pada Kamis (30/6) bisa dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan disetujui menjadi undang-undang. (Knu)

Baca Juga:

KKB Tembaki Pesawat Sam Air di Bandara Kenyam Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati dan Jokowi Diklaim Sudah Bicara Soal Wacana Penundaan Pemilu
Indonesia
Megawati dan Jokowi Diklaim Sudah Bicara Soal Wacana Penundaan Pemilu

Komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

PKS Nilai Pembahasan Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar
Indonesia
PKS Nilai Pembahasan Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar

Apabila agenda ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan muncul persepsi di tengah publik bahwa agenda amandemen ini menyimpan maksud terselubung.

Aturan Naik Kereta Jarak Jauh Makin Ketat, Anak Wajib Sudah Divaksin
Indonesia
Aturan Naik Kereta Jarak Jauh Makin Ketat, Anak Wajib Sudah Divaksin

Vaksin minimal dosis pertama. Jika belum dapat divaksin dikarenakan alasan medis, dapat menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti vaksin.

Jawaban Kejagung Ditanya Kapan Mendag Diperiksa Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Jawaban Kejagung Ditanya Kapan Mendag Diperiksa Kasus Minyak Goreng

"Spesifik apakah menteri diperiksa atau tidak? Saya belum bisa menjawab karena ini proses masih berjalan. Ketika penyidikan berjalan, tentunya ada tahapan-tahapan prioritas," ucap Febrie

Terbongkar Sindikat Kecurangan Tes CPNS 2021, 81 Kandidat Belum Didiskualifikasi
Indonesia
Terbongkar Sindikat Kecurangan Tes CPNS 2021, 81 Kandidat Belum Didiskualifikasi

Sindikat seleksi CPNS 2021 beraksi di 10 wilayah di Sulawesi dan Lampung.

BEM UI Ungkap 3 Penyebab Polusi Udara di Jakarta
Indonesia
BEM UI Ungkap 3 Penyebab Polusi Udara di Jakarta

Panji Raharjo mengungkapkan, ada tiga penyebab utama permasalahan udara di Ibu Kota.

Idul Adha 2022 Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Beda, Berikut Penjelasan BRIN
Indonesia
Idul Adha 2022 Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Beda, Berikut Penjelasan BRIN

Lalu, kapan Idul Adha 2022? Adakah potensi perbedaan perayaan Lebaran Haji tersebut?

Menkeu Sri Mulyani Sebut Presiden Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Sebut Presiden Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Sri Mulyani Indrawati menyatakan alokasi anggaran khusus dalam bentuk dana abadi salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peningkatan kualitas di bidang pendidikan.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah
Indonesia
Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkiminfo) Johnny G. Plate menyatakan, Pemerintah menerapkan Analog Switch Off (ASO) dalam tiga tahap meliputi 112 wilayah layanan.