Pelarangan Mudik Lebaran, Pemerintah Dinilai Setengah Hati Penyekatan di perbatasan Cianjur, Jawa Barat, terus diperketat sebagai upaya mempersempit ruang gerak pemudik Lebaran 2021. (FOTO ANTARA/Ahmad Fikri)

MerahPutih.com - Ribuan pemudik masih bisa lolos dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas.

Penyekatan ini dinilai kurang efektif lantaran tidak ada sanksi hukum.

"Penyekatannya memang kurang efektif. Persoalannya pada pemudik yang kerinduannya sangat tinggi kepada keluarga," kata pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada wartawan, Rabu (12/5).

Baca Juga:

Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19, Ahli Epidemiologi Kritik Kaidah Tes

Dia menilai, penyekatan ini hanya sekadar formalitas karena tidak ada sanksi hukum. Menurutnya, sanksi hukum bisa berupa denda maupun sanksi sosial.

"Orang itu harusnya ada sanksi hukum. Bisa denda, bisa sosial. Tidak harus pidana," tuturnya.

Dia mengusulkan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan pemudik ini.

Yakni dari mulai mewajibkan tes corona pada setiap pos hingga PPKM mikro di daerah.

"Jadi yang melakukan penyekatan bukan aparat lagi, tapi warga setempat di daerah," ujarnya.

Ia melihat, pemerintah setengah hati dalam menerapkan larangan mudik.

Menurutnya, hal itu terlihat sejak perumusan aturan.

Trubus mengkritik aturan yang mudah sekali berubah.

Selain itu, penerapan di lapangan tak dipersiapkan dengan baik. Padahal, pemerintah telah memprediksi ada 18,9 juta orang yang ngotot mudik tahun ini.

"Jadi, kalau ledakan, (kesannya) itu bukan sepenuhnya pemerintah yang salah, tapi publik yang salah," kata dia.

Trubus menilai, larangan mudik juga tidak disertai kebijakan tegas lainnya dalam menekan potensi penularan COVID-19.

Misalnya, tak ada lagi bantuan sosial sebagai kompensasi warga yang tidak mudik.

Suasana di pos Penyekatan Tanjungpura Karawang (ANTARA/Ali Khumaini)
Suasana di pos Penyekatan Tanjungpura Karawang (ANTARA/Ali Khumaini)

Selain itu, pemerintah justru membuka tempat wisata selama larangan mudik.

Menurutnya, kebijakan ini justru kontraproduktif dengan klaim pemerintah melarang mudik demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.

"Setengah hati kebijakan itu karena mempertimbangkan aspek ekonomi dengan membuka sektor pariwisata dan sebagainya. Itu juga memang seperti perencanaannya tidak jelas," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri menetapkan warga dilarang mudik pada 6-17 Mei.

Pada 22 April, pemerintah menambah ketentuan terkait mudik, yakni menambah masa pengetatan perjalanan.

Seluruh perjalanan pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei diatur ketat.

Pemerintah juga memperpendek masa berlaku hasil tes RT PCR dan rapid antigen sebagai syarat perjalanan.

Baca Juga:

Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021.

Dalam aturan itu disebutkan warga dalam satu wilayah aglomerasi boleh melakukan pergerakan selama larangan mudik.

Wilayah-wilayah aglomerasi yang dimaksud adalah Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya.

Saat larangan mudik berlaku, pemerintah kembali mengumumkan aturan baru. Kali ini, pemerintah menegaskan tak boleh ada mudik dalam satu wilayah aglomerasi.

"Untuk memecah kebingungan masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ucap Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Klaim Tak Loloskan Pemudik di Kedungwaringin, Hanya Mengurai Kemacetan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim
Indonesia
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim

Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam jenis badik.

 Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih
Indonesia
Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih

Pergerakan inflasi inti pada April 2021 sebesar 0,14 persen atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu sebesar 0,17 persen.

Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi
Indonesia
Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi

Izin keramaian untuk kompetisi sepak bola Piala Kemenpora sudah dikeluarkan sejak beberapa minggu yang lalu

Polisi Apresiasi Masyarakat Ikuti Tes Swab Antigen di Mall Beach Walk Kuta
Indonesia
Polisi Apresiasi Masyarakat Ikuti Tes Swab Antigen di Mall Beach Walk Kuta

Masyarakat yang keluar masuk Bali harus membawa surat keterangan hasil swab

Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai
Indonesia
Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai

Kondisi tak normal tersebut menjadi alasan bagi Ariel Noah untuk ikut disuntik vaksin COVID-19.

Nasabah Maybank Solo Diduga Kehilangan Uang Rp70 Juta
Indonesia
Nasabah Maybank Solo Diduga Kehilangan Uang Rp70 Juta

Nasib serupa juga dialami nasabah bernama Candraning Setyo yang harus kehilangan tabungan sekitar Rp72 juta di Maybank cabang Solo, Jawa Tengah.

Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020
Indonesia
Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020

Pasalnya, Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Kemenkes Masih Hitung Harga Vaksin Corona
Indonesia
Kemenkes Masih Hitung Harga Vaksin Corona

Yuri mengatakan saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Begini Capaian Program Sejuta Rumah Jokowi Jelang Tutup Tahun 2020
KPR
Begini Capaian Program Sejuta Rumah Jokowi Jelang Tutup Tahun 2020

"Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi," ujar Menteri Basuki.

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

PPP mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021.