Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19, Ahli Epidemiologi Kritik Kaidah Tes Pemudik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Data tes COVID-19 secara acak terhadap pemudik yang dikemukakan pemerintah, dinilai tidak menunjukkan gambaran angka sebenarnya. Hal ini karena tes tersebut dilakukan secara acak dan tidak disebutkan alat tes yang digunakan.

"Belum tentu (angka sebenarnya) karena untuk menggambarkan kondisi sebenarnya perlu kaidah yang benar dalam mengambil sampel secara acak," kata Ahli epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama.

Baca Juga:

Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan dari 6.742 pemudik yang dites di pos penyekatan, tercatat sekitar 4.123 pemudik yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari data tersebut diketahui bahwa lebih dari 60 persen pemudik terkonfirmasi positif.

Menurut Bayu, jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.

Namun, acak tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar COVID-19.

"Untuk mencapai gambaran sebenarnya perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah," kata dia.

Ia sepakat, kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah mengantisipasi adanya gelombang kedua pandemi dan kekhawatiran naiknya kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.

"Pelarangan mudik susah dilakukan apalagi tanpa penjelasan dan komunikasi yang bagus dari pemerintah. Misalnya kenapa mudik dilarang tapi berwisata boleh?," katanya.

Tes COVID-19. (Foto: Antara)
Tes COVID-19. (Foto: Antara)

Ia menegaskan, bagi warga yang telanjur mudik di kampung halamannya, agar dilakukan pengetatan di wilayah tujuan mudik. Setiap yang mudik harus dilakukan tes COVID-19 sebanyak dua kali di saat kedatangan dan dikarantina terlebih dahulu dan penguatan sistem surveilans dan monitoring kasus di masing-masing wilayah terutama sampai tingkat RT/RW.

"Apabila dilakukan sudah dilakukan deteksi dini dan diisolasi dengan cepat kasus yang muncul maka bisa ditekan penyebarannya. Intinya jika memungkinkan semua pemudik yang kembali pulang dikarantina dulu lima hari dan dites dua kali," kata dia.

Namun, lanjut ia, yang tidak kalah lebih penting pelaporan di tingkat RT/RW juga harus bagus untuk mencatat siapa saja pemudik yang datang sampai dengan kontak dan alamat asal untuk dilaporkan ke satgas daerah untuk mempermudah kontak tracing jika terjadi kasus.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Tegaskan Aparat Punya Hak Pulangkan Pemudik ke Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Tanggapi Pernyataan Luhut soal Kasus COVID-19 di Jakarta Naik
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Pernyataan Luhut soal Kasus COVID-19 di Jakarta Naik

Pemprov DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut jika kasus COVID-19 di ibu kota mengalami tren kenaikan dalam sepekan terakhir.

Ingin Berlebaran, Rizieq Shihab Ajukan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Ingin Berlebaran, Rizieq Shihab Ajukan Penangguhan Penahanan

Tim kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa Rizieq Shihab bersama enam lainnya atas kasus kasus tes COVID-19 dan kerumunan di Petamburan serta Megamendung.

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus
Indonesia
Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan ikrar setia para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitutional, tidak mungkin terjadi.

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas
Indonesia
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat nenjadi perdebatan publik.

Megawati Mengenang Keteladanan Kapolri Hoegeng, Polisi Sekarang Harus Mencontoh
Indonesia
Megawati Mengenang Keteladanan Kapolri Hoegeng, Polisi Sekarang Harus Mencontoh

"Menurut saya, (dari keteladanan) Pak Hoegeng, mereka (polisi) harus punya dedikasi. Kalian disuruh mengatasi terorisme, radikalisme,” kata Mega.

Gesekan Brimob dan Kopassus di Papua Dinilai karena Pemahaman Jiwa Korsa Sempit
Indonesia
Gesekan Brimob dan Kopassus di Papua Dinilai karena Pemahaman Jiwa Korsa Sempit

Insiden gesekan antara personel Satgas Amole Brimob dengan Satgas Nanggala Kopassus gegara perkara rokok di Mimika, Papua menuai kritikan.

KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya

"Salut dan respect atas kinerja Kejagung dalam menangani kasus Asabri dan Jiwasraya, itu kerja yang luar biasa dan sangat tidak mudah. Perkara-perkara tersebut adalah coruption big scandal," kata Nawawi

Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022
Indonesia
Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap pandemi segera selesai dan tahun depan haji bisa diselenggarakan dalam kondisi lebih baik

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Indonesia Jadi Mitra Pameran Industri Jerman Secara Daring
Indonesia
Indonesia Jadi Mitra Pameran Industri Jerman Secara Daring

"Dan akhirnya di 2021 ini, akan menjadi partner untuk pameran yang untuk pertama kalinya dilangsungkan secara digital. Ini akan terus berlanjut sampai 2023 nanti," kata Dubes Oegroseno