Partisipan Pemilu Bisa Konsultasi Kesehatan Mental di RSUD Tamansari

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Kamis, 15 Februari 2024
Partisipan Pemilu Bisa Konsultasi Kesehatan Mental di RSUD Tamansari

Potret RSUD Tamansari di Jakarta Barat. (ANTARA/HO-RSUD Tamansari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para partisipan Pemilu bisa memeriksa kondisi kesehatan mental mereka dengan mudah di RSUD Tamansari Jakarta Barat.

RSUD Tamansari menyediakan psikiater nan dapat membantu mengecek kondisi kesehatan mental Calon legislatif (caleg), tim sukses (timses), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan partisipan Pemilu 2024 lainnya.

Layanan konsultasi kesehatan mental ini bisa dilakukan secara gratis menggunakan BPJS.

Baca Juga:

Timnas AMIN Beberkan Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

"Pasien akan dikenakan tarif untuk konseling dengan psikiater sebesar Rp 60 ribu, dan jika pasien mendapat rujukan BPJS dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), layanan konsultasi dapat dilakukan secara gratis," kata Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Tamansari dr. Ngabila Salama, MKM, dilansir Antara, Kamis (15/2).

Untuk mendapatkan layanan tersebut pasien bisa melakukan pendaftaran via telepon di 085892481576. Jadwal konseling pasien akan disesuaikan antara Senin-Sabtu pukul 12:00-21:00 WIB.

Menurut Nabila, nantinya juga akan ada layanan konsultasi daring via zoom selama 15 menit untuk tiap pasien. Hasil konsultasi daring akan menentukan apakah pasien perlu melakukan tatap muka secara langsung dengan psikiater atau tidak.

“Petugas KPPS, panitia penyelenggara pemilu, caleg, tim sukses, partisipan Pemilu, juga masyarakat umum, jangan takut. Semua masalah fisik dan mental dapat ditatalaksana secara gratis dengan BPJS!” tegas Ngabila. (ikh)

Baca Juga:

Ribuan TPS di Papua Belum Gelar Pemungutan Suara

#Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ikhsan Aryo Digdo

Learner.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kritik BPJS Kesehatan Nonaktifkan 50.000 Warga Pamekasan, Tegaskan Hak Kesehatan tak Boleh Disandera
Penonaktifan itu dilakukan BPJS Kesehatan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menunggak pembayaran iuran sebesar Rp 41 miliar.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Kritik BPJS Kesehatan Nonaktifkan 50.000 Warga Pamekasan, Tegaskan Hak Kesehatan tak Boleh Disandera
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Makan Mi Instan Bisa Bikin Usus Tersumbat
Terlalu sering mengonsumsi mi instan bisa membuat usus tersumbat akibat cacing. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Rabu, 08 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Makan Mi Instan Bisa Bikin Usus Tersumbat
Indonesia
Smart Posyandu Difokuskan untuk Kesehatan Jiwa Ibu setelah Melahirkan
Posyandu Ramah Kesehatan Jiwa diperkuat untuk mewujudkan generasi yang sehat fisik dan mental.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Smart Posyandu Difokuskan untuk Kesehatan Jiwa Ibu setelah Melahirkan
Indonesia
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga
Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga
Lifestyle
Waspadai Tanda-Tanda Mata Minus pada Anak
Pertambahan mata minus ini akan mengganggu aktivitas belajar maupun perkembangan anak
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Waspadai Tanda-Tanda Mata Minus pada Anak
Fun
Strategi Sehat Kontrol Kolesterol, Kunci Sederhana Hidup Berkualitas
Satu dari tiga orang dewasa di Indonesia memiliki kadar kolesterol tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Strategi Sehat Kontrol Kolesterol, Kunci Sederhana Hidup Berkualitas
Indonesia
Peredaran Rokok Ilegal Dinilai Mengganggu, Rugikan Negara hingga Merusak Kesehatan
Peredaran rokok ilegal dinilai sangat mengganggu. Sebab, peredarannya bisa merugikan negara hingga merusak kesehatan masyarakat.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Peredaran Rokok Ilegal Dinilai Mengganggu, Rugikan Negara hingga Merusak Kesehatan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Lonjakan kasus malaria yang kembali terjadi setelah daerah tersebut sempat dinyatakan eliminasi pada 2024 itu harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Bagikan