ImanK
MerahPutih.com - Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara.
Upacara penganugerahan berlangsung khidmat di Istana Negara Jakarta, dihadiri keluarga ahli waris para pahlawan serta pejabat tinggi negara.
Penetapan kesepuluh nama ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana.
Dari sepuluh nama tersebut, dua di antaranya adalah mantan presiden, satu aktivis buruh, ulama, diplomat, tokoh pendidikan, hingga pejuang kemerdekaan dari berbagai penjuru nusantara.
Berikut profil lengkap dan jasa-jasa kesepuluh Pahlawan Nasional yang ditetapkan hari ini:
Baca juga:
IM57+ Kritik Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Bentuk Pengaburan Sejarah Koruptif
Pahlawan Nasional 2025
1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) - Bapak Pluralisme Indonesia
- Asal: Jawa Timur
- Tahun Hidup: 7 September 1940 – 30 Desember 2009
- Bidang Perjuangan: Politik, Demokrasi, HAM, dan Pluralisme
Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur merupakan Presiden Keempat Republik Indonesia yang menjabat dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
Lahir di Jombang, Jawa Timur, Gus Dur adalah putra dari Menteri Agama Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.
Gus Dur menempuh pendidikan di berbagai pesantren di tanah air, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan Universitas Baghdad, Irak.
Kepemimpinannya di NU dimulai ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 1984, jabatan yang dipegangnya selama tiga periode hingga 1999.
Kontribusi dan Jasa:
Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena kebijakannya yang mendorong keberagaman dan melindungi hak-hak minoritas.
Salah satu kebijakan paling monumental adalah mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang perayaan Imlek dan membatasi kegiatan kebudayaan Tionghoa.
Baca juga:
Presiden Prabowo Resmi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Langkah berani ini mengakhiri diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang berlangsung selama era Orde Baru.
Selama masa kepresidenannya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan yang menjadi alat rezim Orde Baru dalam mengontrol media, membuka kebebasan pers yang lebih luas.
Ia juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi keenam di Indonesia pada tahun 2000. Di bidang ekonomi, pemerintahannya berhasil menumbuhkan ekonomi hingga 4,9 persen pada tahun 2000 dan menurunkan rasio gini (ketimpangan ekonomi) hingga 0,31, yang merupakan terendah dalam 50 tahun terakhir.
Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
