Novel Baswedan Cs Terancam Dipecat, PKS: Mereka 'Radikal' Memberantas Korupsi? Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi besar dan dipercaya masyarakat karena para pegawainya yang berdedikasi selama ini.

PKS mengaku heran jika pegawai KPK dianggap bermasalah wawasan kebangsaannya. Apalagi jika merujuk berbagai pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditujukan kepada mereka.

"Apakah inti permasalahannya karena mereka ‘radikal’ dalam memberantas korupsi?" kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (11/5).

Baca Juga:

Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru

Setidaknya ada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka terancam akan diberhentikan pada 1 Juni 2021.

"Jika dilihat, kondisi kita dalam pemberantasan korupsi saat ini kian parah di bulan Ramadan, miris. Bulan yang semestinya membentuk pribadi kita yang anti korupsi dan anti suap," ujarnya.

Menurut Mardani, Undang-Undang KPK yang baru tidak mengatur alih status kepegawaian KPK melalui tes wawasan kebangsaan.

"Dapat dikatakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mau dikerdilkan atau mau dilumpuhkan, tetapi memang ingin dimatikan," tegas Mardani.

Mardani mengatakan, ada tiga monumen reformasi yang didirikan oleh Gerakan 1998. Yakni, KPK, KPU dan Mahkamah Konstitusi. Dia mengingatkan bahwa saat ini salah satu monumen reformasi itu sedang berada di ujung tanduk.

"Kita tak ingin salah satunya hancur lebur dan jadi buta huruf terhadap keadilan," imbuhnya.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Memberantas korupsi, kata Mardani, perlu dilakukan dengan ‘radikal’, karena para koruptor juga radikal. Untuk itu, menurut dia, alur, jenis tes sampai soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan pun harus sudah dikurasi dengan baik.

"Jika sekarang menimbulkan pertanyaan publik, sesuai asas transparansi, mesti diumumkan ke publik," ujarnya.

Apalagi, lanjut Mardani, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman pada Minggu (9/5), justru dipimpin oleh pegawai KPK yang dikabarkan tidak lulus tes tersebut.

"Masih terus berprestasi meskipun diterpa isu tersingkir. Sekali lagi, kita perlu menjaga KPK, kita perlu merawat KPK, dan kita perlu mempertahankan KPK yang berintegritas. Kalau KPK ter-suborganisasi terus menerus, maka tanda-tanda yang buruk bagi kemajuan bangsa ini," tutup dia.

Baca Juga:

Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?

Diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Senin (12/10): 88.174 Positif, 72.633 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (12/10): 88.174 Positif, 72.633 Orang Sembuh

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 13.619 orang yang masih dirawat atau isolasi

KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado

Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi

Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget
Indonesia
Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget

Gomar Gultom menilai, ke-75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah ditarget.

Gerindra Resmi Dukung Gibran, Ketua DPC PDIP Solo: Dua Partai Lainnya Menyusul
Indonesia
Gerindra Resmi Dukung Gibran, Ketua DPC PDIP Solo: Dua Partai Lainnya Menyusul

Rudy mengaku komunikasi telah dilakukan bersama kedua partai tersebut.

Mobilitas dan Mutasi Virus Dibiarkan, Efektivitas Vaksin Dikhawatirkan Menurun
Indonesia
Mobilitas dan Mutasi Virus Dibiarkan, Efektivitas Vaksin Dikhawatirkan Menurun

Begitu pula dengan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.

Pemprov DKI Dapat Penghargaan Transportasi Terbaik di Dunia, Anies: Alhamdulillah
Indonesia
Pemprov DKI Dapat Penghargaan Transportasi Terbaik di Dunia, Anies: Alhamdulillah

"Alhamdulillah, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik dunia dalam Sustainable Transport Award 2021," kata Anies

Sanksi yang Bakal Diterima Kafe Jika Nekat Gelar Perayaan Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Sanksi yang Bakal Diterima Kafe Jika Nekat Gelar Perayaan Malam Pergantian Tahun

Apalagi, angka kenaikan kasus positif virus corona di ibu kota masih tinggi

Fokus Hoaks dan Kampanye Hitam, Polri Sisakan Sepertiga Pasukan Urusi Lainnya
Indonesia
Fokus Hoaks dan Kampanye Hitam, Polri Sisakan Sepertiga Pasukan Urusi Lainnya

Mabes Polri akan mengerahkan 2/3 dari jumlah total personelnya untuk mengamankan rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jumlah Penduduk Indonesia Hingga Desember 2020 Lebih dari 270 Jiwa
Indonesia
Jumlah Penduduk Indonesia Hingga Desember 2020 Lebih dari 270 Jiwa

Ada pun lima provinsi dengan penduduk terendah yakni Kalimatan Utara

PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...
Indonesia
PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...

Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB masa transisi terkait penanganan COVID-19 atau virus corona, mulai besok hari Senin (12/10).